Manajemen Holywings Mengaku Tak Tahu Tim Kreatif Buat Promo Kontroversial General Manager Project Company Holywings Indonesia Yuli Setiawan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Manajemen Bar dan Kafe Holywings mengaku kecolongan dengan kerja tim kreatif yang membuat promosi yang menimbulkan kontroversi.

General Manager Project Company Holywings Indonesia Yuli Setiawan mengklaim, promosi yang dilakukan oleh tim kreatif tidak diketahui oleh manajemen.

"Pihak manajemen Holywings tidak pernah mengetahui sebelumnya, sehingga dalam hal ini merasa kecolongan," kata Yuli saat rapat terkait monitoring dan evaluasi perizinan tempat hiburan (penjelasan kasus Bungkus Night dan Holywings), di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

Baca Juga:

Anggota DPRD Sebut Holywings Kerap Bikin Masalah

Ia pun menduga ada masalah internal di balik tindakan tim kreatif dan media sosialnya tersebut. Kini, manajemen mencoba untuk mendalami motif dari promosi yang dilakukan itu.

"Tindakan oknum tim promosi sosial media yang sengaja menggunakan nama tersebut dengan motif secara internal sedang kita dalami," terangnya.

Atas kelalaian tim kreatifnya itu, Yuli melalui manajemen Holywings meminta maaf kepada seluruh pihak dan masyarakat atas kasus promosi minuman beralkohol itu.

Kejadian ini, tegas dia, akan menjadi pelajaran Holywings agar tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Khususnya kepada umat Islam dan Nasrani, maupun kepada seluruh umat beragama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh kemasyarakatan dan organisasi organisasi kemasyarakatan di Indonesia," pungkas Yuli.

Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang ada di Jakarta.

Pencabutan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) DKI Jakarta.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Benny Agus Chandra, ada 12 outlet Holywings Group yang dicabut izin usahanya.

"Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PM-PTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Benny pada Senin (27/6).

Baca Juga:

Wagub DKI Buka Suara soal Nasib Pekerja Holywings usai Izin Usaha Dicabut

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata menjelaskan, pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama unsur DPPKUKM, DPMPTSP dan Satpol PP. Dari peninjauan tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin.

"Hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi," papar Andhika.

Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dimiliki oleh operasional usaha bar yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.

Penelusuran lebih lanjut, Holywings Group juga ternyata melanggar beberapa ketentuan dari DPPKUKM DKI, terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Holywings Group di DKI.

Di mana, pelaku usaha hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47221 untuk pengecer minuman beralkohol, yang mana penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.

"Sedangkan, hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut (Holywings Group) melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301," terang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Elisabeth Ratu Rante Allo.

Sabenyak 7 outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221 dan ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut.

Rekomendasi dari dua OPD tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk selanjutnya diajukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan demikian, seluruh izin usaha dari 12 outlet dari Holywings Group dapat dicabut segera.

Berikut 12 outlet Holywings di Jakarta yang dicabut izin operasionalnya:

1. Holywings yang berada di Kelurahan Tanjung Duren Utara,

2. Holywings Kalideres,

3. Holywings di Kelapa Gading Barat,

4. Tiger

5. Dragon

6. Holywings PIK

7. Holywings Reserve Senayan

8. Holywings Epicentrum

9. Holywings Mega Kuningan

10. Garison

11. Holywings Gunawarman, dan

12. Vandetta Gatsu. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Harus Perhatikan Pekerja Holywings

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadwal Vaksinasi Universitas Multimedia Nusantara dan Polsek Kelapa Dua
Indonesia
Jadwal Vaksinasi Universitas Multimedia Nusantara dan Polsek Kelapa Dua

Kegiatan vaksinasi yang akan dilaksanakan di wilayah Gading Serpong dan sekitarnya.

Anies Minta Pemudik Nikmati Perjalanan dan Kurangi Main Ponsel
Indonesia
Anies Minta Pemudik Nikmati Perjalanan dan Kurangi Main Ponsel

"Kita berharap, bagi yang mau mudik nanti nikmati perjalanan kurangi lihat hp di perjalanan. Menikmati kekayaan alam sosiologi yang ada di sepanjang perjalanan," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

 PTM Wajib Dilakukan Jika 100 Persen Pengajar Sudah Divaksin
Indonesia
PTM Wajib Dilakukan Jika 100 Persen Pengajar Sudah Divaksin

Pemerintah sedang mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik seperti guru dan dosen serta tenaga kependidikan untuk mempersiapkan kegiatan PTM, khususnya di zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dan 3.

Pekan Ketiga Ramadan, Penukaran Uang Baru di Solo Tembus Rp 2,5 Triliun
Indonesia
Pekan Ketiga Ramadan, Penukaran Uang Baru di Solo Tembus Rp 2,5 Triliun

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat sampai pekan ketiga Ramadan penukaran uang baru di Soloraya telah mencapai Rp 2,5 triliun. Untuk Lebaran 1443 H, BI Solo sendiri Rp 4,9 triliun.

Syarat Perjalanan Wajib Booster bagi Penumpang Kereta Jarak Jauh
Indonesia
Syarat Perjalanan Wajib Booster bagi Penumpang Kereta Jarak Jauh

Penumpang kereta menunjukkan sertifikat vaksin penguat dosis ketiga (booster). Kebijakan ini berlaku mulai 17 Juli 2022.

Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Garuda Langsung Dipenjara di Rutan Salemba
Indonesia
Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Garuda Langsung Dipenjara di Rutan Salemba

Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan sewa pesawat di PT Garuda Indonesia Tbk.

Tiongkok Peringatkan AS untuk Tidak Ikut Campur Urusan Taiwan
Dunia
Tiongkok Peringatkan AS untuk Tidak Ikut Campur Urusan Taiwan

Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan bahwa negaranya menolak keras separatis dan kemerdekaan Taiwan, sebagaimana juga campur tangan pasukan asing di wilayah itu.

KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024
Indonesia
KPU Usulkan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

“Dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024,” ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (20/1).

Bos Pertamina Mangkir dari Pemeriksaan Dewas KPK
Indonesia
Bos Pertamina Mangkir dari Pemeriksaan Dewas KPK

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Kamis (21/4).

Wagub DKI Sebut Sopir TransJakarta Berpotensi Jadi Tersangka
Indonesia
Wagub DKI Sebut Sopir TransJakarta Berpotensi Jadi Tersangka

"Untuk perlu diketahui hasil koordinasi antara Dishub dan Polda beberapa waktu lalu. Setelah kami tanya informasi dari Dishub kemarin memang ada potensi tersangka dari sopir itu sendiri," ucap Riza