Maman: Kebijakan Sekolah Lima Hari Berpotensi Mengancam Eksistensi Madrasah Diniyah Anggota DPR RI, Maman Imanulhaq. (MP/Yohanes Charles)

Rencana Kemendikbud terkait kebijakan sekolah delapan jam per hari selama lima hari dinilai tak sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren.

Hal tersebut ditegaskan oleh anggota DPR RI, Maman Imanulhaq sangat kontraproduktif dengan visi dan harapan Presiden Jokowi.

"Kebijakan sekolah lima hari berpotensi mengancam eksistensi Madrasah Diniyah yang sekian lama ada tumbuh berkembang di masyarakat," kata Maman dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6).

Maman menyesalkan sikap Mendikbud yang bersikeras untuk tetap mengeluarkan kebijakan tersebut. Padahal sejak awal digulirkan banyak yang menentang, termasuk dirinya yang keras menolak.

"Kinerja Jokowi dalam hal pendidikan sudah bagus, justru Mendikbud malah bikin gaduh dengan kebijakan kontroversial itu," ucap Maman.

Politisi PKB itu meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi untuk mengkaji ulang dan membatalkan kebijakan kontroversi tersebut.

Melihat dinamika yang berkembang saat ini, pemerintah harus bersikap arif untuk menghentikan kegaduhan yang timbul demi menjaga kondusifitas penyelenggaraan pendidikan nasional kita.

"Kami minta pemerintah ambil langkah segera duduk bersama dengan semua pihak yang berkepentingan untuk menyerap masukan dan menemukan solusi terbaik," tandasnya.

Berita ini berdasarkan laporan Mauritz, kontributor merahputih.com di Cirebon dan sekitarnya. Baca berita terkait kebijakan Kemendikbud lainnya di: KPAI: Kebijakan Lima Hari Sekolah Tabrak Undang-Undang



Noer Ardiansjah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH