Mal di Depok Belum Tentu Dibuka Pekan Depan Salah satu pusat perbelanjaan di Depok. ANTARA/Feru Lantara

Merahputih.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris menegaskan pembukaan pusat perbelanjaan yang direncanakan tanggal 16 Juni 2020, masih harus menunggu hasil evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional.

"Untuk pembukaan mal, kita akan evaluasi dahulu bagaimana pelaksanaan PSBB secara proporsional di Kota Depok. Setelah itu, baru kami putuskan," kata Mohammad Idris di Depok, Jawa Barat, Jumat (12/6).

Baca Juga

Fadli Zon Duga Pemerintah 'Disetir' Sekelompok Orang Terapkan New Normal

Keputusan dibuat berdasarkan hitungan kasus positif dan penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah serta laju kurva setiap harinya.

"Misalnya, ada kelurahan yang awalnya dinyatakan nol positif, tiba-tiba ada kasus atau temuan dari satu keluarga dan menyebar ke warga lainnya. Hal ini yang akan kami kaji berdasarkan hitungan tersebut," ujarnya.

Wali Kota Depok Mohammad Idris (ANTARA/Foto: istimewa)
Wali Kota Depok Mohammad Idris (ANTARA/Foto: istimewa)

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga terus membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, sebagaimana dikutip Antara, keberadaan Kota Depok sebagai penyangga Ibu Kota juga membawa pengaruh, sehingga perlu adanya komitmen untuk memerangi COVID-19 secara bersama-sama.

Kalau tren dari reproduksi efektif COVID-19 ini jika masih di bawah satu, mal akan dibuka.

Baca Juga

Status PSBB Jakarta Belum Jelas, Polisi Gamang Terapkan Ganjil Genap

"Ada mal yang berbatasan langsung dengan Jakarta seperti Margocity, Depok Town Square (Detos) dan Transmart Cibubur. Ini menjadi kekahwatiran kami jika Depok membuka mall lebih dulu, diprediksi akan diserbu masyarakat," beber dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bea Cukai Surakarta Sita 1,6 Juta Rokok Ilegal, Kerugian Negara Tembus Rp1 Miliar
Indonesia
Bea Cukai Surakarta Sita 1,6 Juta Rokok Ilegal, Kerugian Negara Tembus Rp1 Miliar

Kantor Bea Cukai Surakarta, Jawa Tengah mengamankan sebanyak 1.632.000 batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM).

Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah
Indonesia
Kementerian ATR/BPN Janji Gandeng Polri Sikat Mafia Tanah

Buzzer-buzzer membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta

Bendera Partai Dibakar Pendemo, PDIP Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Bendera Partai Dibakar Pendemo, PDIP Tempuh Jalur Hukum

Hasto menyayangkan aksi pembakaran bendera tersebut

Pesan Menpora untuk Pemuda dalam Menjaga Eksistensi NKRI
Indonesia
Pesan Menpora untuk Pemuda dalam Menjaga Eksistensi NKRI

Salah satu pesan yang disampaikan adalah keterlibatan organisasi kepemudaan NU IPNU dan IPPNU dalam menjaga eksistensi NKRI.

Tarif Tol ke Bandung dari Cikampek Naik Rp3 Ribu
Indonesia
Tarif Tol ke Bandung dari Cikampek Naik Rp3 Ribu

Dalam penyesuaian tarif tol ini terdapat penurunan tarif pada angkutan logistik dengan golongan kendaraan III dan V.

Peringati Kudatuli, PDIP: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani
Indonesia
Peringati Kudatuli, PDIP: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani

Peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli di kantor DPP PDIP dilakukan dengan tabur bunga, doa, dan webinar.

Indonesia Jadi Negara Tertinggi Penderita Corona di Asia Tenggara, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Legislator PPP Kutip Surat Al Maidah Jadi Dasar RUU Larangan Minuman Beralkohol
Indonesia
Legislator PPP Kutip Surat Al Maidah Jadi Dasar RUU Larangan Minuman Beralkohol

RUU ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol

KPU Ungkap 37 Calon Kepala Daerah Positif COVID-19
Indonesia
KPU Ungkap 37 Calon Kepala Daerah Positif COVID-19

Pilkada kali ini digelar dalam kondisi pandemi COVID-19. Sehingga semua pihak yang terlibat diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Politisi Senayan Desak THR Buruh Tidak Dicicil Seperti 2020
Indonesia
Politisi Senayan Desak THR Buruh Tidak Dicicil Seperti 2020

Menaker Ida Fauziyah pada 2020 mengeluarkan edaran tentang pemberian THR saat masa pandemi COVID-19 yang memperbolehkan pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap.