Makna Idul Fitri bagi Ketua DPR, Perkuat Persatuan dan Gotong Royong untuk Hadapi Tantangan Bangsa

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 31 Maret 2025
Makna Idul Fitri bagi Ketua DPR, Perkuat Persatuan dan Gotong Royong untuk Hadapi Tantangan Bangsa

Ketua DPR Puan Maharani. (Dok DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah sebagai momentum memperkuat silaturahmi dan tali persaudaraan.

Puan menekankan bahwa Idul Fitri merupakan momen sakral yang tidak hanya menandai kemenangan spiritual, tetapi juga memperkokoh kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Mari kita jadikan semangat Idul Fitri ini sebagai pemicu untuk semakin memperkuat kebersamaan dan toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta menjaga persatuan bangsa," kata Puan dalam keteranganya di Jakarta dikutip Senin (31/3).

Menurut Puan, dengan persatuan, maka upaya membangun Indonesia bisa lebih cepat.

"Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, hanya dengan persatuan dan semangat gotong royong, kita dapat membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera," jelas Puan.

Baca juga:

Prabowo Maknai Idul Fitri sebagai Kekuatan Memperkokoh Persatuan dan Memperkuat Solidaritas

Puan juga berharap momentum Idul Fitri dapat menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati perbedaan, dan bersama-sama menciptakan kehidupan yang harmonis.

"Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari bulan suci Ramadan dan menjadikannya sebagai bekal untuk terus mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta menjaga kebersamaan di tengah keberagaman bangsa kita," kata Puan.

Secara khusus, cucu Bung Karno tersebut mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Menurut Puan, harmoni dalam perbedaan dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Semoga Idul Fitri membawa semakin banyak keberkahan serta kesuksesan bagi bangsa dan negara Indonesia," kata dia.

Baca juga:

Idul Fitri 1446 H, Kapolri: Semoga Semua Dosa dan Kesalahan Dibersihkan

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025. Keputusan ini berdasarkan hasil sidang isbat yang merupakan penentu pelaksanaan ibadah shalat pada Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim di Indonesia. (Knu)

#DPR RI #Ketua DPR RI #Puan Maharani #Idul Fitri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan