Maklumat Polri soal FPI Dianggap Batasi Hak Warga Maklumat Polri terkait larangan FPI. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Maklumat Kapolri soal pelarangan Front Pembela Islam (FPI) menuai kritikan dari berbagai pihak karena dinggap membatasi hak demokrasi warga.

Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengaku heran dengan keluarnya Maklumat Kapolri terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI)

Baca Juga

Komunitas Pers Anggap Maklumat Polri Terkait FPI Berlebihan

"Sejak melek politik, sebagai aktivis mahasiswa di masa Soeharto, baru kini saya mendengar "Maklumat Kapolri"," tulis Rachland melalui akun twitter pribadinya @RachlanNashidik dikutip pada Sabtu (2/1).

Menurutnya, pembatasan tersebut harus melalui Undang-undang dan diperbolehkan asal tidak menabrak konstitusi.

"Apakah isinya membatasi dengan sanksi hak asasi atas informasi? Sebab setahu saya, pembatasan hak harus melalui UU. Itupun hanya boleh sepanjang tak menabrak konstitusi," pungkasnya.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, hak mendapat Informasi bagian dari HAM yang dilindungi UUD 1945.

"Dan hanya bisa dibatasi oleh UU bukan oleh Maklumat Kapolri. Dukung Ketua Dewan Pers" tulis HNW melalui akun twitter pribadinya @hnurwahid dikutip pada Sabtu (2/1)

Wakil Ketua MPR ini juga menduga, Maklumat Kapolri berpotensi menutup kasus tewasnya enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas ditembak polisi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

"Sebab Larangan Akses/Liputan Konten soal FPI, Berpotensi Tutup Pengusutan Tewasnya 6 laskar FPI," pungkas HNW.

Polri menilai maklumat tersebut dikeluarkan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat sejak adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Adapun SKB ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa FPI. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD.

Ia mengatakan, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. (Knu)

Baca Juga

AJI Nilai Maklumat Kapolri soal FPI Bentuk Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Polisi Loloskan Ribuan Pemudik di Kedungwaringin
Indonesia
Alasan Polisi Loloskan Ribuan Pemudik di Kedungwaringin

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membenarkan ratusan pemudik sengaja diloloskan di pos penyekatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi pada Minggu (9/5) malam.

Nasib Berkas Perkara Djoko Tjandra Hingga Jaksa Pinangki Usai Gedung Kejagung Terbakar
Indonesia
Nasib Berkas Perkara Djoko Tjandra Hingga Jaksa Pinangki Usai Gedung Kejagung Terbakar

Saat ini Kejaksaan Agung tengah menangani kasus-kasus besar

Bulog Kuasai Lebih dari 900 Ribu Ton Beras, Buwas: Tak Perlu Buru-Buru Impor
Indonesia
KPK Obok-obok Rumah Dinas Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Obok-obok Rumah Dinas Edhy Prabowo

KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, di Kompleks Widya Chandra.

Gibran Mengaku Tak Pernah Cek Besaran Gaji Wali Kota, apalagi THR
Indonesia
Gibran Mengaku Tak Pernah Cek Besaran Gaji Wali Kota, apalagi THR

Lebaran 1442 H merupakan momen membahagiakan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru
Indonesia
Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru

"Rekrutmen orang-orang, makanya pak Anies memutuskan PJLP-PJLP itu tidak ada direview, tetap diperpanjang," ucap Iman di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/4).

Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi
Indonesia
Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi

"Apalagi mereka mempunyai anggaran sendiri untuk penanganan wabah corona," kata Luhut.

 Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta agar menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Tidak Semua Sekolah di Bandung Bakal Gelar Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Tidak Semua Sekolah di Bandung Bakal Gelar Sekolah Tatap Muka

PTM terbatas tidak boleh dipaksakan dan PTM terbatas hanya dilaksanakan oleh sekolah yang sudah siap dan telah memenuhi uji kelaikan.

Kutip Lagu Iwan Fals, Gerindra Sambut Baik Kemesraan Anies dan Luhut
Indonesia
Kutip Lagu Iwan Fals, Gerindra Sambut Baik Kemesraan Anies dan Luhut

Politikus Gerindra, Syarif menyambut baik kemesraan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan.