Maklumat Polri soal FPI Dianggap Batasi Hak Warga Maklumat Polri terkait larangan FPI. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Maklumat Kapolri soal pelarangan Front Pembela Islam (FPI) menuai kritikan dari berbagai pihak karena dinggap membatasi hak demokrasi warga.

Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengaku heran dengan keluarnya Maklumat Kapolri terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI)

Baca Juga

Komunitas Pers Anggap Maklumat Polri Terkait FPI Berlebihan

"Sejak melek politik, sebagai aktivis mahasiswa di masa Soeharto, baru kini saya mendengar "Maklumat Kapolri"," tulis Rachland melalui akun twitter pribadinya @RachlanNashidik dikutip pada Sabtu (2/1).

Menurutnya, pembatasan tersebut harus melalui Undang-undang dan diperbolehkan asal tidak menabrak konstitusi.

"Apakah isinya membatasi dengan sanksi hak asasi atas informasi? Sebab setahu saya, pembatasan hak harus melalui UU. Itupun hanya boleh sepanjang tak menabrak konstitusi," pungkasnya.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, hak mendapat Informasi bagian dari HAM yang dilindungi UUD 1945.

"Dan hanya bisa dibatasi oleh UU bukan oleh Maklumat Kapolri. Dukung Ketua Dewan Pers" tulis HNW melalui akun twitter pribadinya @hnurwahid dikutip pada Sabtu (2/1)

Wakil Ketua MPR ini juga menduga, Maklumat Kapolri berpotensi menutup kasus tewasnya enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas ditembak polisi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

"Sebab Larangan Akses/Liputan Konten soal FPI, Berpotensi Tutup Pengusutan Tewasnya 6 laskar FPI," pungkas HNW.

Polri menilai maklumat tersebut dikeluarkan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat sejak adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Adapun SKB ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Pemerintah sebelumnya memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa FPI. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD.

Ia mengatakan, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. (Knu)

Baca Juga

AJI Nilai Maklumat Kapolri soal FPI Bentuk Ancaman Terhadap Kemerdekaan Pers

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Selasa (9/6): 33.076 Positif, 11.414 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (9/6): 33.076 Positif, 11.414 Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah kasus pasien sembuh mengalami penambahan 510 pasien menjadi 11.414 orang

TNI-AL Kerahkan Kekuatan Penuh dalam Pencarian Penumpang Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
TNI-AL Kerahkan Kekuatan Penuh dalam Pencarian Penumpang Sriwijaya Air SJ 182

Sebanyak 80 penyelam dari TNI AL masih mencari jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 hingga hari ini.

3 Hari Sejak Lebaran, Bogor Nihil Kasus COVID-19
Indonesia
3 Hari Sejak Lebaran, Bogor Nihil Kasus COVID-19

Hingga Selasa (26/5) malam, ada sebanyak 180 pasien COVID-19 di Kabupaten Bogor

Indekos di Sukoharjo Terbakar, 3 Orang Penghuni Meninggal
Indonesia
Indekos di Sukoharjo Terbakar, 3 Orang Penghuni Meninggal

Tim Laboratorium Forensik Polda Jateng masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sejumlah saksi juga dimintai.

Alasan PDIP Masih Rahasiakan Jagoannya di Pilkada Surabaya
Indonesia
Alasan PDIP Masih Rahasiakan Jagoannya di Pilkada Surabaya

Kader diminta tegak lurus terhadap keputusan partai tidak hanya berlaku di Pilkada Kota Surabaya.

Ini Fokus Penanganan Banjir Jakarta Kata Wagub
Indonesia
Ini Fokus Penanganan Banjir Jakarta Kata Wagub

Pemprov DKI Jakarta tengah mengupayakan program pelebaran sungai dengan tujuan memperluas volume tampungan air.

26 Terduga Teroris Ditahan di Rutan Teroris Cikeas
Indonesia
26 Terduga Teroris Ditahan di Rutan Teroris Cikeas

"Di Rutan khusus Teroris di Cikeas," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Ditangkap KPK, Wali Kota Cimahi Punya Harta Segini
Indonesia
Ditangkap KPK, Wali Kota Cimahi Punya Harta Segini

Ajay tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 21 Februari 2020 untuk pelaporan periodik tahun 2019.

Pelaku Kerusuhan di Jakarta Diduga Ditunggangi Kelompok Ini
Indonesia
Pelaku Kerusuhan di Jakarta Diduga Ditunggangi Kelompok Ini

Massa yang melakukan kerusuhan tersebut bukan dari elemen buruh hingga mahasiswa.

Jokowi Tegaskan Tol Langit Bukan Cuma Buat Kepentingan Ekonomi
Indonesia
Jokowi Tegaskan Tol Langit Bukan Cuma Buat Kepentingan Ekonomi

Presiden meminta Menkomminfo Johnny G Plate untuk memastikan agar Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai "backbone saja".