MAKI Tegaskan Berkas PK Djoko Tjandra Tidak Boleh Dikirim ke MA Koordinator MAKI Boyamin Saiman

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan agar tidak mengirimkan berkas persidangan perkara Peninjauan Kembali (PK) atas nama Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA).

“Kami konsisten meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap berkas PK Djoko Tjandra tidak perlu dikirim ke MA,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Baca Juga:

DPR Diminta Gunakan Hak Angket dalam Kasus Djoko Tjandra

Menurut Boyamin, buronan Kejaksaan Agung atas perkara korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali tersebut tidak pernah hadir di persidangan.

“Alasan sakit tidak cukup, karena tidak ada bukti opname dirawat di sebuah rumah sakit,” ujarnya.

Boyamin menjelaskan, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mhkamah Agung ( SEMA ) Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 ditegaskan jika Pemohon PK tidak hadir di persidangan, maka berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

“Dan cukup diarsipkan di Pengadilan Negeri,” imbuhnya.

Boyamin menegaskan pihaknya akan melaporkan kepada Komisi Yudisial (KY) apabila PN Jaksel memaksakan kehendak mengirimkan berkas PK Djoko Tjandra ke MA.

“Jika memaksa tetap dikirim maka kami pasti akan mengadukannya kepada Komisi Yudisial sebagai dugaan pelanggaran etik,” tegas Boyamin.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Untuk diketahui, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan tidak menandatangani berkas acara sidang pemeriksaan awal permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan, Djoko Tjandra.

Persidangan PK digelar di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Senin (27/7).

Jaksa Ridwan Ismawanta, mengatakan tim JPU, selaku termohon perkara PK atas nama Djoko Tjandra, menolak menandatangani berkas acara karena majelis hakim belum memutuskan perkara.

“Dengan hormat Yang Mulia Hakim. Sikap kami, sangat jelas apabila persidangan ini diteruskan ke Mahkamah Agung, kami sangat menolak, dan kami tidak akan menandatangani hari ini. Dan mohon untuk dibikin berita acara penolakan,” kata Ridwan, di ruang sidang.

Sementara itu, majelis hakim belum membuat putusan apakah menolak atau menerima upaya hukum luar biasa. Ketua Majelis Hakim, Nazar Effriandi, mengatakan, pihaknya masih bermusyawarah.

“Jadi bagaimana proses selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat kita mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Nazar.

Baca Juga:

LPSK: Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap dan Dipulangkan

Dia menjelaskan, pihaknya sudah mendengarkan keterangan semua pihak. Djoko Tjandra, selaku pemohon PK melalui kuasa hukumnya, sudah menyampaikan keterangan. Begitu juga, tanggapan jaksa sudah didengarkan.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak berperkara, pihaknya akan berpendapat. Pendapat tiga anggota hakim itu, nantinya akan menjadi keputusan.

“Tidak ada perkara PK diputus di persidangan awal. Selanjutnya, majelis hakim, juga akan memberikan pendapat. Semua pendapat itu, nantinya akan diputuskan sesuai perundang-undangan,” tambahnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Jokowi Akui Lebaran 2020 Terasa Berat Lantaran Ada Pandemi Corona
Indonesia
Jokowi Akui Lebaran 2020 Terasa Berat Lantaran Ada Pandemi Corona

“Memang ini berat, tapi kita alami dan hadapi bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat bertemu dan saling melepas rindu.” kata Presiden, Minggu (24/5)

Jakarta Belum Bisa Normal, Epidemiologi UI: PSBB Transisi Harus Dipertahankan
Indonesia
Jakarta Belum Bisa Normal, Epidemiologi UI: PSBB Transisi Harus Dipertahankan

Pandu Riono menyarankan agar Gubernur Anies memperpanjang kembali masa PSBB transisi di ibu kota.

Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli
Indonesia
Pekan Depan, Dewas KPK Gelar Sidang Etik Firli

Dugaan pelanggaran etik Firli terkait penggunaan helikopter milik swasta bertentangan dengan nilai dasar integritas yang diatur dalam Peraturan Dewas.

Gibran dan Dhito Diprediksi Lawan Kotak Kosong, Ini Respons PDIP
Indonesia
Gibran dan Dhito Diprediksi Lawan Kotak Kosong, Ini Respons PDIP

Kotak kosong juga bagian dari demokrasi yang sehat.

Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta
Indonesia
Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta

Pembukaan sekolah tatap muka di seluruh Yogyakarta menunggu hasil evaluasi risiko penularan COVID-19 di perguruan tinggi.

Polisi Tunda Pemeriksaan Bupati Bogor Ade Yasin
Indonesia
Polisi Tunda Pemeriksaan Bupati Bogor Ade Yasin

Pemeriksaan Bupati Bogor, Ade Yasin, kemungkinan ditunda karena yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA] Gegara Kekurangan Monyet, Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 di Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Gegara Kekurangan Monyet, Tiongkok Uji Coba Vaksin COVID-19 di Indonesia

Di Indonesia negara ber-Pancasila yang berpenduduk sekitar 265 juta manusia, Jokowi dan timnya, menyatakan akan menguji coba vaksin ini ke sekitar 1.600 Manusia WNI.

Djoko Tjandra 'Palsu' Datangi Pusdokkes Polri untuk Rapid Tes COVID-19
Indonesia
Djoko Tjandra 'Palsu' Datangi Pusdokkes Polri untuk Rapid Tes COVID-19

Djoko Tjandra mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020

Pimpinan KPK hingga Dewas Bakal Dapat Mobil Dinas
Indonesia
Pimpinan KPK hingga Dewas Bakal Dapat Mobil Dinas

KPK mendapat persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural.

Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri
Indonesia
Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri

Politikus PDI Perjuangan ini mempersilakan jika ada pihak-pihak yang mengusulkan nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).