MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung Paspor Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Foto: MAKI

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mendatangi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk menyerahkan dokumen terkait dugaan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"MAKI akan datangi Jampidsus Kejaksaan Agung menyerahkan dokumen terkait Jaksa Pinangki," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (6/8).

Baca Juga

MAKI Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki

Jaksa Pinangki diduga sempat melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra di Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Boyamin menduga Jaksa Pinangki menerima gratifikasi dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali tersebut.

"Menyerahkan dokumen perjalanan yang diduga gratifikasi yang diterima oknum Jaksa Pinangki melakukan perjalanan keluar negeri yang diduga bertemu Djoko Tjandra," ujar Boyamin.

Kejagung sendiri telah mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari. Pencopotan ini dilakukan lantaran Pinangki melakukan pertemuan dengan terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

"Klarifikasi yang dilakukan terhadap adanya foto seorang Jaksa perempuan bersama dengan Anita Kolopaking dan seorang laki-laki yang diduga terpidana Djoko Soegiarto Tjandra, ternyata telah ditemukan adanya bukti permulaan pelanggaran disiplin oleh terlapor Pinangki Sirna Malasari. Sehingga ditingkatkan pemeriksaannya menjadi Inspeksi kasus," kata Kepala Pusat Penerangan Hukun Kejaksaan Agung RI, Hari Setiyono di kantornya, Rabu (29/7).

Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist
Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist

Hari menuturkan, Pinangki terbukti melakukan pelanggaran disiplin karena telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali pada 2019. Diduga perjalanan itu salah satunya menemui buronan Djoko Tjandra.

"Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Serta melanggar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa," tegas Hari.

Baca Juga

Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra

Hari menegaskan, untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Wakil Jaksa Agung, lanjut Hari, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat.

"Pembebasan dari Jabatan Struktural. Sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 7 ayat (4) huruf c," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelar Dangdutan, RSD Wisma Atlet Klaim Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Gelar Dangdutan, RSD Wisma Atlet Klaim Patuhi Protokol Kesehatan

Selain petugas kesehatan, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk.

Kemenperin Terus Gaet Pengusaha Asing Buat Relokasi Pabrik
Indonesia
Kemenperin Terus Gaet Pengusaha Asing Buat Relokasi Pabrik

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mencatat, sampai Juni tahun 2020, sebanyak 50 investor atau perusahaan sudah masuk ke kawasan industri yang ada di Tanah Air.

600 Lebih Kendaraan Masuk Bandung Diputar Balik
Indonesia
600 Lebih Kendaraan Masuk Bandung Diputar Balik

Hari pertama pelaksanaan penyekatan mudik Lebaran 2021 kemarin, Kamis (6/5/2021), sebanyak 610 kendaraan diputar balik kembali meninggalkan Kota Bandung.

Musim Haji 2020 Batal, Kemenag 'Lempar Bola' ke Arab Saudi
Indonesia
Musim Haji 2020 Batal, Kemenag 'Lempar Bola' ke Arab Saudi

“Sampai saat ini belum ada kepastian sehingga sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan persiapan,” tandasnya

Rocky Gerung: Moeldoko Enggak Mengkudeta Demokrat
Indonesia
Rocky Gerung: Moeldoko Enggak Mengkudeta Demokrat

Artinya seluruh dunia menganggap Indonesia sudah dalam gerak menuju otoritarianism

Ruang Guru Sumbangkan Hasil Skill Acedemy ke Negara
Indonesia
Ruang Guru Sumbangkan Hasil Skill Acedemy ke Negara

Hingga saat ini, sambung Belva, pihaknya belum menagihkan pembayaran apapun kepada pemerintah terkait Kartu Pra Kerja

Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam

VP Corporate Communication KCI, Anne Purba mengatakan, mulai 20 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021, Commuter Line Jabodetabek akan beroperasi pukul 04:00 hingga 22:00 WIB.

Anies Perpanjang PPKM Mikro Tingkat RT
Indonesia
Anies Perpanjang PPKM Mikro Tingkat RT

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tingkat RT selama 2 minggu mulai 6 April hingga 19 April 2021.

Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit
Indonesia
Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit

Suku Dinas Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat menyiapkan pompa mobile untuk menghadapi banjir.

Pulihkan Ekonomi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Jadi Prioritas Utama
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Jadi Prioritas Utama

Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawutan data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran