MAKI Sebut Penegak Hukum Bisa Proses Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah menjatuhkan sanksi berat terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar lantaran terbukti melanggar etik.

Lili dinyatakan melanggar etik karena berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M. Syahrial. Padahal, KPK sedang mengusut dugaan suap jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

Baca Juga

Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, pelanggaran yang dilakukan Pimpinan KPK dengan berhubungan dengan pihak berperkara merupakan delik umum dan dapat ditindaklanjuti ke ranah pidana.

Sehingga, kata Boyamin, aparat berwenang dapat memprosesnya tanpa harus menunggu adanya laporan.

"Bukan delik aduan, jadi tanpa ada laporan penegak hukum bisa proses," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Selasa (31/8).

Adapun landasan yuridisnya berdasar pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 juncto UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Istilahnya delik umum," imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

Pasal ini melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara dengan alasan apapun. Sedangkan menurut Pasal 65 UU KPK, pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam pidana maksimal 5 tahun penjara.

Selain itu, Boyamin menilai putusan Dewas KPK belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Harusnya, sanksi terhadap Wakil Ketua KPK tersebut berupa pemecatan. Karena tak dipecat, MAKI meminta Lili mengundurkan diri dari jabatannya.

Diketahui Dewas KPK memutuskan Lili Pintauli terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

"Mengadili menyatakan terperiksa lili pintauli siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK," kata Tumpak saat membacakan amar putusan, Senin (30/8).

Dalam menjatuhkan sanksi Dewas KPK mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Untuk hal meringankan Lili dianggap mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi Etik. Sementara untuk hal yang memberatkan Lili disebut tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. (Pon)

Baca Juga

MAKI Minta Lili Pintauli Mengundurkan Diri dari KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Bencana Akibat La Nina, 241 Bendungan Dikosongkan
Indonesia
Hadapi Bencana Akibat La Nina, 241 Bendungan Dikosongkan

BMKG meminta kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjutan dari curah hujan tinggi yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.

Ridwan Kamil Minta Anies Ikut Investasi Penanggulangan Banjir di Bogor
Indonesia
Ridwan Kamil Minta Anies Ikut Investasi Penanggulangan Banjir di Bogor

Peran Jakarta misalnya dengan menyisihkan sedikit APBD-nya untuk pengendalian banjir di Bogor.

Kapolri Tambah Tracer di Posko PPKM Mikro Cengkareng Barat
Indonesia
Kapolri Tambah Tracer di Posko PPKM Mikro Cengkareng Barat

"Agar di susun teknis pelaksanaan tracing secara detail. Polri akan menambahkan 3 tracer," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Pemkot Surabaya Bangun RS Khusus COVID-19 di Area Mal Cito
Indonesia
Pemkot Surabaya Bangun RS Khusus COVID-19 di Area Mal Cito

Rumah sakit di mal ini ditargetkan bakal beroperasi 18 Februari 2021

Kasus COVID-19 Melandai, Pengguna Pesawat Meningkat
Indonesia
Kasus COVID-19 Melandai, Pengguna Pesawat Meningkat

Kemenhub mencatat adanya peningkatan penumpang pesawat mencapai belasan persen semenjak penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia mulai melandai.

Jangan Lupa, Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran PPDB SMPN Jalur Zonasi
Indonesia
Jangan Lupa, Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran PPDB SMPN Jalur Zonasi

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang mengingatkan kepada siswa untuk segara mendaftarkan PPDB SMP Negeri untuk jalur zonasi.

Sabu-sabu dan Ratusan Kilogram Ganja Dihancurkan di RSPAD Gatot Subroto
Indonesia
Sabu-sabu dan Ratusan Kilogram Ganja Dihancurkan di RSPAD Gatot Subroto

Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkoba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (20/8).

Greysia/Apriyani Terhenti di Perempat Final
Indonesia
Greysia/Apriyani Terhenti di Perempat Final

Wakil ganda putri nasional terakhir di Indonesia Masters 2021 Greysia Polii/Apriyani Rahayu harus terhenti di babak perempat final.

Bandung Cuma Buka 57 Lowongan CPNS, Sisanya PPPK
Indonesia
Bandung Cuma Buka 57 Lowongan CPNS, Sisanya PPPK

Pengusulan NIP CPNS dan NI PPPK pada tanggal 19 Januari - 18 Februari 2022.