MAKI Praperadilankan KPK Terkait King Maker Skandal Djoko Tjandra Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait langkah lembaga antirasuah menghentikan supervisi dan pengusutan sosok "King Maker" dalam sengkarut skandal Djoko Tjandra.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Senin (23/8) hari ini, pukul 11.00 WIB.

"MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK atas dihentikannya supervisi dan penyidikan untuk mencari dan menemukan siapa dan peran 'King Maker' dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," kata Boyamin dalam keterangannya, Senin (23/8).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Dapat Remisi, Keputusan Kemenkumham Disebut Aneh

Sosok tersebut diduga terkait dengan action plan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi atas putusan peninjauan kembali (PK) perkara korupsi cessie Bank Bali.

Dalam perkara terkait pengurusan fatwa MA ini, baru Djoko Tjandra, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dan pengusaha sekaligus mantan kader Nasdem Andi Irfan Jaya yang dijerat dan divonis bersalah.

Boyamin menyatakan, tindakan KPK menghentikan supervisi terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali adalah bentuk penelantaran perkara. Penghentian supervisi ini, berakibat penanganan perkara menjadi terkendala untuk membongkar dan mencari King Maker.

"Ini sebagai bentuk penghentian penyidikan perkara korupsi secara materiel, diam-diam, menggantung dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," tegas Boyamin.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Boyamin memaparkan, MAKI telah menyampaikan surat kepada KPK tertanggal 11 September 2020 mengenai penyampaian materi dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari untuk digunakan bahan supervisi.

MAKI juga telah diundang KPK pada 18 September 2020 untuk memperdalam informasi terkait King Maker dalam perkara dugaan korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali. Tak hanya itu, Boyamin pun sudah menyerahkan transkip pembicaraan antara Anita Kolopaking dan Pinangki Sirna Malasari yang tebalnya sekitar 140 halaman.

"Yang akan dijadikan bukti dalam persidangan pengajuan praperadilan ini," imbuh Boyamin.

Baca Juga:

ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra

Menanggapi materi yang disampaikan MAKI tersebut, KPK menyatakan akan menjadikannya sebagai bahan informasi bagi Kedeputian Bidang Penindakan. Tak hanya itu, KPK pun telah memutuskan untuk melakukan supervisi dan koordinasi terkait skandal Djoko Tjandra.

Bahkan, dalam pertimbangan putusan terhadap Pinangki, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membenarkan adanya sosok King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra. Namun, majelis hakim menyatakan tidak mampu menggali siapa King Maker.

"Sehingga menjadi kewajiban KPK untuk menemukan peran King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali, tapi KPK melalui Ketua KPK Firli Bahuri pada tanggal 30 Juli 2021 menyatakan telah menghentikan supervisi perkara tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," kata Boyamin. (Pon)

Baca Juga:

Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Tunjuk Agus Himawan Widiyanto Jadi Dirut Sarana Jaya Gantikan Yoory
Indonesia
Anies Tunjuk Agus Himawan Widiyanto Jadi Dirut Sarana Jaya Gantikan Yoory

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengangkat Agus Himawan Widiyanto sebagai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PSJ).

Update COVID-19 DKI: Total Kasus Sembuh Sebanyak 397.349 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Total Kasus Sembuh Sebanyak 397.349 Orang

Dengan positivity rate 8,7 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 757 jiwa.

MUI Beberkan Alasan Bolehkan Vaksin AstraZeneca, meski Mengandung Babi
Indonesia
MUI Beberkan Alasan Bolehkan Vaksin AstraZeneca, meski Mengandung Babi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui vaksin AstraZeneca mengandung unsur haram dalam pembuatannya.

Menunggu Langkah Pemerintah Singkirkan Pasal Karet UU ITE
Indonesia
Menunggu Langkah Pemerintah Singkirkan Pasal Karet UU ITE

Revisi UU ITE kembali mencuat, saat Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).

Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai
Indonesia
Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai

Menurut AHY, bukti-bukti otentik yang diserahkan ke Kemenkum HAM dan KPU itu bisa dipastikan keabsahannya dengan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).

Jokowi Tinjau Pabrik Porang dan Vaksinasi di Jawa Timur
Indonesia
Jokowi Tinjau Pabrik Porang dan Vaksinasi di Jawa Timur

Kemenkes mencatat kasus COVID-19 di Indonesia naik sebanyak 15.768 kasus di seluruh Indonesia yang menyebabkan jumlah total kasus kini menjadi 3.908.247 kasus per Rabu (18/8).

Dituduh Menabrak, Wartawan Online di Surabaya Dianiaya Orang Tak Dikenal
Indonesia
Dituduh Menabrak, Wartawan Online di Surabaya Dianiaya Orang Tak Dikenal

Seorang wartawan online bernama Suki menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (!2/5) dini hari WIB.

 31 Jenazah Koban Kebakaran Lapas Tangerang Belum Teridenifikasi
Indonesia
31 Jenazah Koban Kebakaran Lapas Tangerang Belum Teridenifikasi

Korban berinisial H (42) yang tengah menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang ini menjadi korban meninggal ke-45 orang.

Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget
Indonesia
Bupati Minta Warga Cianjur Tak Terprovokasi Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Bupati Minta Warga Cianjur Tak Terprovokasi Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat

Bupati Cianjur Herman Suherman meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan percaya dengan berita hoaks.