MAKI Nyatakan Kecewa dengan Putusan Pidana Nihil Heru Hidayat Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman ditemui di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/1/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis nihil untuk Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM), Heru Hidayat di kasus korupsi pengelolaan dana PT Asabri. Diketahui, Heru Hidayat dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku kecewa dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis pidana nihil Heru Hidayat.

Vonis nihil, artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara. Hal ini karena hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Heru sebelumnya sudah divonis seumur hidup dalam korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

“MAKI menghormati putusan tersebut, namun tetap menyatakan kecewa atas putusan itu karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (19/1).

Baca Juga:

Divonis Nihil di Kasus Asabri, Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati

Menurut dia, Heru Hidayat dalam perkara lain, yaitu kasus korupsi Asuransi Jiwasraya telah divonis seumur hidup dan telah incracht (berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi), kemudian oleh Hakim PN Jakpus, pada Selasa (18/1) divonis nihil atas perkara korupsi Asabri.

Boyamin menyebutkan, semestinya hakim jika tidak memberikan hukuman mati sesuai tuntutan jaksa, maka harus tetap memberikan hukuman seumur hidup atau hukuman seumur hidup secara bersyarat, yaitu jika hukuman penjara seumur hidup dalam perkara Jiwasraya bebas atau berkurang oleh upaya peninjauan kembali (PK) atau mendapat grasi dari Presiden, maka hukuman seumur hidup dalam perkara Asabri akan tetap berlaku dan Heru Hidayat tetap menjalani penjara seumur hidup.

“Berdasar Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika hakim menyatakan terdakwa bersalah maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Tidak boleh nihil,” kata Boyamin, seperti dikutip Antara.

Karena, menurut Boyamin, hukuman sebelumnya dalam kasus Jiwasraya adalah seumur hidup dan bukan penjara dalam hitungan maksimal 20 tahun. Hukuman nihil hanya berlaku di perkara penjara terhitung satu hari hingga maksimal 20 tahun. Jika hukuman seumur hidup maka bisa dijatuhkan hukuman yang sama atau hukuman di atasnya, yaitu mati.

“Putusan kemarin menyatakan perbuatan terdakwa Heru Hidayat terbukti, maka seharusnya dipidana dan bukan nihil. Bisa seumur hidup atau mati,” kata Boyamin.

Baca Juga:

Kontras Tolak Tuntutan Hukuman Mati Heru Hidayat

Boyamin menyebutkan sesuai Pasal 240 KUHAP putusan hakim itu keliru sehingga MAKI meminta Jaksa Kejaksaan Agung harus melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Putusan mati sebenarnya itu paling proporsional dan sesuai tuntutan keadilan masyarakat, mengingat perbuatan Heru Hidayat sangat merugikan negara, masyarakat, dan nasabah secara berulang (Jiwasraya dan Asabri),” kata Boyamin.

Boyamin menambahkan seandainya hakim tidak sependapat dengan tuntutan mati oleh jaksa penuntut umum, semestinya hukuman penjara seumur hidup secara bersyarat lebih memenuhi ketentuan hukum acara KUHAP karena tetap dijatuhi hukuman pidana dan bukan nihil.

Selanjutnya, kata Boyamin, MAKI akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas makna "Pengulangan Dalam Melakukan Pidana" yang selama ini dimaknai terbatas setelah orang dipenjara kemudian melakukan perbuatan pidana. Tidak disebut berulang jika belum pernah dipenjara meskipun berulang-ulang melakukan perbuatan pidana.

“Jika ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi maka dalam kasus seperti Heru Hidayat nantinya dapat diterapkan hukuman mati,” kata Boyamin. (*)

Baca Juga:

Pakar Hukum Prediksi Heru Hidayat bakal Bebas dari Pidana Penjara dalam Kasus Asabri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tolak Pengajuan STRP Pekerja dari Perusahaan Tak Punya NIB
Indonesia
Pemprov DKI Tolak Pengajuan STRP Pekerja dari Perusahaan Tak Punya NIB

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS).

Yogyakarta Selenggarakan Wayang Night Carnival dengan Konsep Hybrid
Indonesia
Yogyakarta Selenggarakan Wayang Night Carnival dengan Konsep Hybrid

Pertunjukan tahun ini akan mengusung konsep hybrid yakni memadukan penampilan secara langsung dan daring.

Zona Merah COVID-19 di Jawa Timur Turun Drastis
Indonesia
Zona Merah COVID-19 di Jawa Timur Turun Drastis

Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan bahwa zona merah atau daerah dengan risiko tinggi penyebaran di Provinsi Jawa Timur sekarang tinggal empat wilayah.

Pemkot Yogyakarta Terapkan Syarat Masuk Bus Pariwisata
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Terapkan Syarat Masuk Bus Pariwisata

Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan sejumlah persyaratan masuk yang wajib dipenuhi oleh bus pariwisata.

Wagub DKI Enggan Komentari soal Desakan Pencopotan Direksi TransJakarta
Indonesia
Wagub DKI Enggan Komentari soal Desakan Pencopotan Direksi TransJakarta

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku belum mau berkomentar lebih serius hal tersebut.

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Tidak Jalan Jalan Saat PPKM Level 3 Nataru
Indonesia
Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Tidak Jalan Jalan Saat PPKM Level 3 Nataru

Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melnggar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolda Jateng Duga Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Dipicu Sambaran Petir
Indonesia
Kapolda Jateng Duga Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Dipicu Sambaran Petir

Sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran, namun polisi menduga api muncul akibat sambaran petir. Pasalnya, saat kejadian sedang hujan deras di lokasi.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemprov Jabar Gelar Pesta Kemenangan PON 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemprov Jabar Gelar Pesta Kemenangan PON 2021

Beberapa waktu lalu akun tiktok bernama @fajarpevensi mengunggah sebuah video yang menampilkan cuplikan dari beberapa pejabat pemerintah Jawa Barat dan juga masyarakat yang sedang menari bersama sehingga membentuk sebuah kerumunan.

Kereta Bandara YIA Pangkas Waktu Perjalanan Jadi 40 Menit ke Pusat Kota
Indonesia
Kereta Bandara YIA Pangkas Waktu Perjalanan Jadi 40 Menit ke Pusat Kota

Perhimpunan Hotel dan Restoran Daerah Istimewa Yogyakarta berharap Kereta Api Bandara YIA dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah DIY.

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Tersangka

KPK menetapkan mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).