MAKI Minta Nama yang Disebut Dalam Pledoi Terdakwa Jiwasraya Segera Diperiksa Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman berharap, aparat penegak hukum bisa segera memeriksa pihak-pihak yang mengetahui dan diduga ikut terlibat dalam praktik manipulasi laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), seperti yang diungkapkan terdakwa yakni, Hary Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018.

Dalam nota pembelaannya kemarin (29/9), Hary mengakui bahwa dirinya bersama Mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, telah melakukan manipulasi laporan keuangan atau window dressing sejak pertama kali ia ditunjuk sebagai pimpinan Jiwasraya pada 2008 silam.

Praktik manipulasi laporan keuangan atau window dressing Jiwasraya ini, kata Hary, diketahui oleh jajaran Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan pejabat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas.

Baca Juga

Pinangki Bantah Pernah Sebut Nama ST Burhanudin dan Hatta Ali

"Semoga dari nota pembelaan terdakwa kemarin aparat penegak hukum bisa membongkar secara terang-benderang kasus korupsi Jiwasraya," kata Boyamin kepada wartawan, Rabu (30/9).

Terkait pernyataan Hary Prasetyo di dalam nota pembelaannya, Boyamin bilang, sudah seharusnya terdakwa lain yakni Syahmirwan juga bisa mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi di Jiwasraya tanpa melakukan distorsi informasi.

Pasalnya, kata Boyamin pada saat mendengar isi pledoi yang dibacakan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya itu disebutkan bahwa penyebab masalah Jiwasraya adalah kebijakan yang diambil Direksi baru periode 2018-2023. Hal yang tidak masuk akal karena jajaran Kementerian BUMN telah melakukan pergantian direksi sebanyak tiga kali sejak mencopot Hendrisman dan Hary Prasetyo dicopot dari kursi pimpinan Jiwasraya.

Pertama, Muhammad Zamkhani pada Januari 2018. Kedua, Asmawi Syam pada Mei 2018 yang mulai berlaku efektif pada Agustus 2018. Ketiga, Hexana Tri Sasongko pada November 2018 yang baru efektif pada Januari 2019.

"Pergantian-pergantian ini menunjukkan bahwa saat itu pemerintah sudah mengetahui kondisi Jiwasraya yang sesungguhnya. Saya yakin jika terdakwa masih di Jiwasraya, tentunya Jiwasraya akan jebol dan gagal bayar juga," ungkap Boyamin.

Selain praktik window dressing, cerus Boyamin, faktor yang menyebabkan Jiwasraya memiliki utang hingga Rp54 triliun per Juli 2020 juga dilatarbelakangi oleh keberadaan produk-produk asuransi dengan bunga pasti yang tinggi.

Masalah Jiwasraya pun kian bertambah ketika manajemen lama menempatkan portofolio investasi Jiwasraya pada saham-saham gorengan milik terdakwa lainnya yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.

Akibatnya, pada saat nasabah ingin mencairkan dananya manajemen Jiwasraya sudah tidak memiliki aset yang likuid hingga akhirnya mengalami gagal bayar di era Asmawi Syam pada Oktober 2018 dan mengalami kerugian Rp16,8 triliun mengacu angka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di fase inilah letak permasalahan yang menjadi pokok perkara dari dugaan korupsi di Jiwasraya.

Baca Juga

Febri Diansyah Akui Gagal Wujudkan Cita-cita Awal Masuk KPK

"Jika mengacu Rilis MA mengenai tuntutan atas kerugian negara dengan angka di atas Rp100 miliar harusnya semua terdakwa dituntut seumur hidup. Begitu juga dengan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang menikmati uang lebih dari Hary Prasetyo dan Syahmirwan," pungkas Boyamin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekerja Kantoran Diingatkan Patuhi WFH, Kadishub: Bukan Kemudian 'Kongkow'
Indonesia
Pekerja Kantoran Diingatkan Patuhi WFH, Kadishub: Bukan Kemudian 'Kongkow'

Indikator menilai kebijakan itu efektif atau tidak dari kinerja lalu lintas

PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi
Indonesia
PT DKI Jakarta Perberat Hukuman Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi

Putusan tersebut telah dibacakan pada 25 September 2020 dan statusnya telah berkekuatan hukum tetap

PPP Nilai Jokowi-Ma'ruf Berhasil Tunjukkan Proses Konsolidasi Politik
Indonesia
PPP Nilai Jokowi-Ma'ruf Berhasil Tunjukkan Proses Konsolidasi Politik

Dalam bidang hukum, masih ada tantangan penegakan supremasi hukum

Puluhan Pemudik Reaktif Corona saat Arus Balik
Indonesia
Puluhan Pemudik Reaktif Corona saat Arus Balik

Sebanyak 13.675 sampel pemudik saat arus balik Lebaran 2021 telah diterima.

KKB Berulah, Keamanan PON Papua Terancam?
Indonesia
KKB Berulah, Keamanan PON Papua Terancam?

Polri memastikan keamanan di Papua dapat dikendalikan. Sehingga agenda kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada Oktober 2021 tetap berjalan sesuai rencana.

Edhy Prabowo Diduga Beli Sepeda Mewah di Luar Negeri Pakai Duit Suap Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Diduga Beli Sepeda Mewah di Luar Negeri Pakai Duit Suap Benur

Menteri Edhy Prabowo diduga beli sepeda mewah dari luar negeri menggunakan uang suap penetapan izin ekspor benih lobster (benur).

Ganjar Usulkan Polisi Jujur Hoegeng Sebagai Pahlawan Nasional
Indonesia
Ganjar Usulkan Polisi Jujur Hoegeng Sebagai Pahlawan Nasional

Banyak pertimbangan yang dilakukan untuk pengusulan itu

Pedagang Positif COVID-19, Ikappi Minta Protokol Kesehatan di Pasar Diperketat
Indonesia
Pedagang Positif COVID-19, Ikappi Minta Protokol Kesehatan di Pasar Diperketat

Jika penerapan protokol kesehatan di pasar berjalan baik maka aktivitas jual beli akan tetap menjadi pilihan masyarakat

Mendagri Tito Bongkar Sosok yang Tak Pantas Dipilih di Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Mendagri Tito Bongkar Sosok yang Tak Pantas Dipilih di Pilkada Serentak 2020

Menurut Tito, pandemi COVID-19 belum berakhir dan penularan penyakit ini pun masih terjadi di mana-mana.

Penilaian Dalang Ki Manteb Pada Komjen Listyo
Indonesia
Penilaian Dalang Ki Manteb Pada Komjen Listyo

Pengalaman Komjen Listyo di kepolisian sudah tidak perlu diragukan lagi dan memiliki kemampuan untuk menjadi orang nomor satu di Polri.