MAKI Minta Nama yang Disebut Dalam Pledoi Terdakwa Jiwasraya Segera Diperiksa Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman berharap, aparat penegak hukum bisa segera memeriksa pihak-pihak yang mengetahui dan diduga ikut terlibat dalam praktik manipulasi laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), seperti yang diungkapkan terdakwa yakni, Hary Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018.

Dalam nota pembelaannya kemarin (29/9), Hary mengakui bahwa dirinya bersama Mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, telah melakukan manipulasi laporan keuangan atau window dressing sejak pertama kali ia ditunjuk sebagai pimpinan Jiwasraya pada 2008 silam.

Praktik manipulasi laporan keuangan atau window dressing Jiwasraya ini, kata Hary, diketahui oleh jajaran Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan pejabat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas.

Baca Juga

Pinangki Bantah Pernah Sebut Nama ST Burhanudin dan Hatta Ali

"Semoga dari nota pembelaan terdakwa kemarin aparat penegak hukum bisa membongkar secara terang-benderang kasus korupsi Jiwasraya," kata Boyamin kepada wartawan, Rabu (30/9).

Terkait pernyataan Hary Prasetyo di dalam nota pembelaannya, Boyamin bilang, sudah seharusnya terdakwa lain yakni Syahmirwan juga bisa mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi di Jiwasraya tanpa melakukan distorsi informasi.

Pasalnya, kata Boyamin pada saat mendengar isi pledoi yang dibacakan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya itu disebutkan bahwa penyebab masalah Jiwasraya adalah kebijakan yang diambil Direksi baru periode 2018-2023. Hal yang tidak masuk akal karena jajaran Kementerian BUMN telah melakukan pergantian direksi sebanyak tiga kali sejak mencopot Hendrisman dan Hary Prasetyo dicopot dari kursi pimpinan Jiwasraya.

Pertama, Muhammad Zamkhani pada Januari 2018. Kedua, Asmawi Syam pada Mei 2018 yang mulai berlaku efektif pada Agustus 2018. Ketiga, Hexana Tri Sasongko pada November 2018 yang baru efektif pada Januari 2019.

"Pergantian-pergantian ini menunjukkan bahwa saat itu pemerintah sudah mengetahui kondisi Jiwasraya yang sesungguhnya. Saya yakin jika terdakwa masih di Jiwasraya, tentunya Jiwasraya akan jebol dan gagal bayar juga," ungkap Boyamin.

Selain praktik window dressing, cerus Boyamin, faktor yang menyebabkan Jiwasraya memiliki utang hingga Rp54 triliun per Juli 2020 juga dilatarbelakangi oleh keberadaan produk-produk asuransi dengan bunga pasti yang tinggi.

Masalah Jiwasraya pun kian bertambah ketika manajemen lama menempatkan portofolio investasi Jiwasraya pada saham-saham gorengan milik terdakwa lainnya yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.

Akibatnya, pada saat nasabah ingin mencairkan dananya manajemen Jiwasraya sudah tidak memiliki aset yang likuid hingga akhirnya mengalami gagal bayar di era Asmawi Syam pada Oktober 2018 dan mengalami kerugian Rp16,8 triliun mengacu angka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di fase inilah letak permasalahan yang menjadi pokok perkara dari dugaan korupsi di Jiwasraya.

Baca Juga

Febri Diansyah Akui Gagal Wujudkan Cita-cita Awal Masuk KPK

"Jika mengacu Rilis MA mengenai tuntutan atas kerugian negara dengan angka di atas Rp100 miliar harusnya semua terdakwa dituntut seumur hidup. Begitu juga dengan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang menikmati uang lebih dari Hary Prasetyo dan Syahmirwan," pungkas Boyamin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ungkap Edhy Prabowo Beli Wine Pakai Duit Suap Benur
Indonesia
KPK Ungkap Edhy Prabowo Beli Wine Pakai Duit Suap Benur

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diduga membeli minuman beralkohol jenis wine dari bekas caleg Gerindra, Ery Cahyaningrum menggunakan uang yang berasal dari suap ekspor benur.

Pemerintah Optimistis Cetak 500 Ribu Eksportir di 2030
Indonesia
Pemerintah Optimistis Cetak 500 Ribu Eksportir di 2030

“Suksesnya ekspor suatu negara tidak bergantung pada satu pihak, namun yang penting adalah peranan dari private sector dan berbagai elemen pendukungnya,” kata Menkeu.

Koordinator MAKI Blak-blakan Soal Duit 100 Ribu Dollar Singapura Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra ke KPK
Indonesia
KKP Bakal Benahi 25 Kampung Nelayan di 2021
Indonesia
KKP Bakal Benahi 25 Kampung Nelayan di 2021

Semua pembiayaan untuk program itu akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dilaksanakan melalui program padat karya.

Lewat Tol Saat Mudik Tahun Baru, Polisi Bakal Test Antigen Secara Acak
Indonesia
Lewat Tol Saat Mudik Tahun Baru, Polisi Bakal Test Antigen Secara Acak

Selama perjalanan bagi masyarakat yang kondisi kesehatannya kurang sehat, diminta untu mengecek kesehatannya.

Difitnah Buzzer Dalangi Demo UU Ciptaker, Partai Demokrat Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Difitnah Buzzer Dalangi Demo UU Ciptaker, Partai Demokrat Tempuh Jalur Hukum

Ossy mengatakan DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat tersebut.

Tim Dokter Mabes Polri Perlihatkan Foto Jenazah 6 Laskar FPI Sebelum Diautopsi ke Komnas HAM
Indonesia
Tim Dokter Mabes Polri Perlihatkan Foto Jenazah 6 Laskar FPI Sebelum Diautopsi ke Komnas HAM

Hal tersebut disampaikan Anam usai meminta keterangan terhadap Tim Dokter Mabes Polri di Kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat, Kamis (17/12).

Klaim Kemenangan Trump Bikin Amerika Rusuh
Dunia
Klaim Kemenangan Trump Bikin Amerika Rusuh

Seorang perempuan dilaporkan tertembak di bagian lehernya di dalam Gedung Capitol dan Trump juga mencuit video meminta pendukung mereka untuk pulang dan dan tetap damai.

45 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali, Terapkan PPKM Level 4
Indonesia
45 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali, Terapkan PPKM Level 4

"Sikka, Berau, dan Belitung. Ini adalah daerah yang kenaikannya tinggi dan pemerintah memberikan prioritas kepada daerah tersebut," ujar Menko Airlangga.

KLB Demokrat Berpotensi Disahkan Pemerintah
Indonesia
KLB Demokrat Berpotensi Disahkan Pemerintah

Pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai bahwa KLB Partai Demokrat Deli Serdang dapat disahkan.