MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR Arsip - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan). ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj/am.

MerahPutih.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita rekaman kamera CCTV di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang berlokasi di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Bahwa berdasar hal tersebut diatas, Kami meminta KPK untuk segera melakukan penyitaan rekaman CCTV di rumah dinas Azis Syamsudin," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (26/4).

Baca Juga

Jadi Tersangka, Walkot Tanjungbalai Masih Diperiksa KPK

Menurut Boyamin, penyitaan kamera CCTV di rumah dinas Waketum Golkar itu penting dilakukan agar kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemerintahan Kota Tanjungbalai menjadi terang.

Pasalnya, dalam konstruksi perkara tersebut Azis Syamsuddin diduga memperkenalkan penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Robin dan Syahrial telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Azis Syamsuddin (dpr.go.id)

"Termasuk rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah dinas tersebut guna dijadikan barang bukti terjadinya pertemuan tersebut. Penyitaan ini sudah semestinya mendapat ijin dari Dewan Pengawas KPK guna keabsahannya," ujar Boyamin.

Boyamin berharap penyitaan ini dilakukan sesegera mungkin agar barang bukti pertemuan antara Azis, Robin dan Syahrial tidak hilang. Dia mengaku khawatir kegagalan penggeledahan oleh KPK dalam perkara kasus Bansos terulang dalam perkara ini.

Baca Juga

Azis Syamsuddin Jadi Fasilitator Pertemuan Penyidik KPK dengan Walkot Tanjungbalai

"Kami selalu mencadangkan gugatan praperadilan jika permintaan penyitaan rekaman CCTV ini diabaikan dan tidak segera dilakukan sehingga berpotensi hilangnya barang bukti," ujarnya.

Dalam perkara ini, Stepanus diduga telah menerima suap sekitar Rp1,3 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. Suap diberikan agar Stepanus bisa membantu supaya penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang menjerat Syahrial tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh KPK. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penumpang KRL Tembus Sehari  400 Ribu, Persentase yang Positif COVID-19 Segini
Indonesia
Penumpang KRL Tembus Sehari 400 Ribu, Persentase yang Positif COVID-19 Segini

Dilakukan tes COVID-19 kepada sekitar 800 pengguna KRL di Stasiun Bogor dan Bojonggede

Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu
Indonesia
Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu

Hal ini terlihat dari keramaian yang terjadi di sejumlah stasiun karena sudah beroprasinya sejumlah kegiatan perkantoran.

Kapolda Metro Akan Bentuk Anak Buahnya Jadi Pebisnis Lele Hingga Pisang Goreng
Indonesia
Kapolda Metro Akan Bentuk Anak Buahnya Jadi Pebisnis Lele Hingga Pisang Goreng

Hal ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi anggota

Libur dan Cuti Bersama, Disdukcapil Surabaya Tetap Buka Layanan
Indonesia
Libur dan Cuti Bersama, Disdukcapil Surabaya Tetap Buka Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya masih membuka layanan seperti hari biasa.

Kejaksaan Agung Periksa Dirut Pelindo II
Indonesia
Kejaksaan Agung Periksa Dirut Pelindo II

"Ada dua saksi yang diperiksa, AS dan YI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak

Ketua KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Akan Berhenti Hanya Karena Pandemi
Indonesia
Ketua KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Akan Berhenti Hanya Karena Pandemi

23 pegawai yang bekerja di lingkungan KPK terkonfirmasi positif COVID-19

Jalur Terendam, Puluhan Perjalanan KA dari Gambir dan Senen Dibatalkan
Indonesia
Jalur Terendam, Puluhan Perjalanan KA dari Gambir dan Senen Dibatalkan

Sebanyak tujuh KA jarak jauh pemberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dibatalkan. Lalu delapan KA jarak jauh pemberangkatan dari Stasiun Gambir juga dibatalkan.

6 Orang Tertipu ASN Makelar CPNS Kalteng, 1 Korban Disuruh Bayar Rp 68 Juta
Indonesia
6 Orang Tertipu ASN Makelar CPNS Kalteng, 1 Korban Disuruh Bayar Rp 68 Juta

Tersangka YA, perempuan 45 tahun, tercatat sebagai ASN aktif di Pemprov Kalteng.

Resmikan Mal Pelayanan Publik, Tjahjo: Masuk Prioritas Program Kerja Jokowi
Indonesia
Resmikan Mal Pelayanan Publik, Tjahjo: Masuk Prioritas Program Kerja Jokowi

Di Mal Pelayanan Publik terdapat 21 konter lintas instansi yang melayani 373 perizinan dalam satu atap

Calon Kapolri Pastikan Polisi Tak Akan Dijadikan Alat Penguasa
Indonesia
Calon Kapolri Pastikan Polisi Tak Akan Dijadikan Alat Penguasa

Calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo memastikan jajaran kepolisian tidak boleh menjadi alat kekuasaan.