MAKI Minta KPK Sita Kamera CCTV Rumah Dinas Salah Satu Pimpinan DPR Arsip - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan). ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj/am.

MerahPutih.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita rekaman kamera CCTV di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang berlokasi di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Bahwa berdasar hal tersebut diatas, Kami meminta KPK untuk segera melakukan penyitaan rekaman CCTV di rumah dinas Azis Syamsudin," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (26/4).

Baca Juga

Jadi Tersangka, Walkot Tanjungbalai Masih Diperiksa KPK

Menurut Boyamin, penyitaan kamera CCTV di rumah dinas Waketum Golkar itu penting dilakukan agar kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemerintahan Kota Tanjungbalai menjadi terang.

Pasalnya, dalam konstruksi perkara tersebut Azis Syamsuddin diduga memperkenalkan penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Robin dan Syahrial telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Azis Syamsuddin (dpr.go.id)

"Termasuk rekaman CCTV yang berada di sekitar rumah dinas tersebut guna dijadikan barang bukti terjadinya pertemuan tersebut. Penyitaan ini sudah semestinya mendapat ijin dari Dewan Pengawas KPK guna keabsahannya," ujar Boyamin.

Boyamin berharap penyitaan ini dilakukan sesegera mungkin agar barang bukti pertemuan antara Azis, Robin dan Syahrial tidak hilang. Dia mengaku khawatir kegagalan penggeledahan oleh KPK dalam perkara kasus Bansos terulang dalam perkara ini.

Baca Juga

Azis Syamsuddin Jadi Fasilitator Pertemuan Penyidik KPK dengan Walkot Tanjungbalai

"Kami selalu mencadangkan gugatan praperadilan jika permintaan penyitaan rekaman CCTV ini diabaikan dan tidak segera dilakukan sehingga berpotensi hilangnya barang bukti," ujarnya.

Dalam perkara ini, Stepanus diduga telah menerima suap sekitar Rp1,3 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. Suap diberikan agar Stepanus bisa membantu supaya penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang menjerat Syahrial tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh KPK. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dituding Gelembungkan Dana Reses, Viani: PSI Bikin Rusak Nama Saya
Indonesia
Dituding Gelembungkan Dana Reses, Viani: PSI Bikin Rusak Nama Saya

"Tiap hari dari pagi sampai malam kita kerja keras sepenuh hati untuk warga DKI Jakarta, malah dengan seenaknya aja main ngerusak nama baik," kata Viani saat dikonfirmasi, Rabu (6/10).

Dua Kalangan Bikin Hati Hadi Berkesan Selama Jadi Panglima TNI
Indonesia
Dua Kalangan Bikin Hati Hadi Berkesan Selama Jadi Panglima TNI

Siang tadi, Marsekal Hadi Tjahjanto melepas kursi Panglima TNI kepada Jenderal Andika Perkasa

Segera Dilantik, Mantu Presiden Tidak Punya Target 100 Hari
Indonesia
Segera Dilantik, Mantu Presiden Tidak Punya Target 100 Hari

Melihat permasalahan di Kota Medan, jelas Bobby, tentunya banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sesuai janjinya selama masa kampanye.

WNA Kembali Boleh Masuk Indonesia, Satgas Minta Masyarakat Tak Khawatir
Indonesia
WNA Kembali Boleh Masuk Indonesia, Satgas Minta Masyarakat Tak Khawatir

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk memperbolehkan warga negara asing (WNA) masuk ke tanah air.

Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021?
Indonesia
Revisi UU ITE Masuk Prolegnas 2021?

Presiden menekankan bahwa penerapan UU ITE harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan

 Pecatan Pegawai KPK yang Curi Emas 1,9 Kg Masih Berstatus Saksi
Indonesia
Pecatan Pegawai KPK yang Curi Emas 1,9 Kg Masih Berstatus Saksi

Saat ini, polisi tengah menyelidiki lebih lanjut tentang dugaan kasus tersebut

Aparat Keamanan Diminta Waspada Jelang Malam Pergantian Tahun
Indonesia
Aparat Keamanan Diminta Waspada Jelang Malam Pergantian Tahun

Operasi Lilin kali ini juga ditujukan untuk menekan penyebaran COVID-19

Bela Moeldoko, Yusril Dicibir Anak Buah AHY
Indonesia
Bela Moeldoko, Yusril Dicibir Anak Buah AHY

Bergabungnya pengacara Yusril Ihza Mahendra di kubu Moeldoko mendapatkan cibiran dari Partai Demokrat.

Wagub DKI Minta Jangan Ada Tenaga Kesehatan Langgar Ketentuan
Indonesia
Wagub DKI Minta Jangan Ada Tenaga Kesehatan Langgar Ketentuan

Jangan semua harus diawasi, harus dipantau, harus dilihat baru kita berbuat baik

Euforia Berlebihan Pemenang Pilkada Serentak Picu Gangguan Keamanan
Indonesia
Euforia Berlebihan Pemenang Pilkada Serentak Picu Gangguan Keamanan

Sebab, euforia yang berlebihan bisa menimbulkan gangguan keamanan. Apalagi, saat ini sedang dalam keadaan Pandemi COVID-19.