MAKI Merasa Sanksi Dewas KPK Terhadap Dua Penyidik Kasus Bansos Tak Adil KPK. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai sanksi oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terhadap dua penyidik yang menangani kasus bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk ketidakadilan.

"Saya merasakan ketidakadilan. Kalau penyidik, itu 'kan dalam rangka menggali keterangan terhadap saksi yang diduga tidak kooperatif, kemudian melakukan sedikit improvisasi dan itu hal yang biasa," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Selasa (13/7).

Dewas KPK memutus dua penyidik Mochamad Praswad Nugraha dan Muhammad Nor Prayoga terbukti melanggar kode etik karena melakukan perundungan atau pelecehan kepada Agustri Yogasmara alias Yogas yang merupakan saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap kepada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dari perusahaan penyedia bansos COVID-19.

Baca Juga:

Vendor Bansos Akui Serahkan Duit Ratusan Juta ke Anak Buah Eks Mensos Juliari

Untuk Praswad, disanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen selama 6 bulan dan Nor Prayoga disanksi ringan berupa teguran tertulis 1 dengan masa berlaku hukuman selama 3 bulan.

"Itu masih batasan yang ditoleransi untuk melakukan improvisasi seperti itu dan mestinya itu justru malah mendapatkan apresiasi karena dia sangat betul-betul memberantas korupsi dengan maksimal. Kalau dia orang yang tidak maksimal, ya, sederhana saja normatif pertanyaannya, jawabannya apa, tidak dikejar, kemudian tidak ketemu," lanjut Boyamin.

Namun, kata dia, lain ceritanya jika terjadi kekerasan fisik terhadap saksi, hal tersebut tidak bisa ditoleransi.

"Kecuali kalau mukul itu baru atau dalam bentuk melecehkan secara pribadi itu baru. Jadi, kalau hanya ungkapan-ungkapan, letupan-letupan karena tidak kooperatifnya saksi, kemudian timbul suatu ungkapan-ungkapan, celetukan-celutukan sepertinya itu masih dalam toleransi yang masih bisa dimaklumi," ujarnya.

Boyamin lantas membandingkan dengan putusan pelanggaran etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri karena bergaya hidup mewah dengan menggunakan helikopter. Dewas menyatakan Firli terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2.

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/6). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/6). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Karena ini sudah divonis, bahkan sampai dipotong gaji 10 persen, menurut dia, ini otomatis kalau dibandingkan dengan putusan Firli sangat tidak adil juga.

"Pak Firli jelas pada posisi apa pun bergaya hidup mewah itu sudah meruntuhkan melebihi dari sekadar penyidik yg meletupkan improvisasinya. Itu 'kan bergaya hidup mewah 'kan bisa meruntuhkan moral pegawai KPK, bisa menjadikan contoh buruk bagi pegawai KPK dan juga yang terutama meruntuhkan kepercayaan masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Majelis Etik yang terdiri atas Harjono, Syamsuddin Haris, dan Albertina Ho lalu menjatuhkan hukuman sedang dan ringan kepada keduanya.

Perundungan itu disebut dilakukan saat penggeledahan di rumah Yogas pada tanggal 12 Januari 2021 dan pemeriksaan Yogas di Gedung KPK pada tanggal 13 Januari 2021.

Baca Juga:

Legislator PDIP Ihsan Yunus Arahkan Broker Garap Proyek Bansos di Kemensos

"Para pemeriksa duduk dengan mengangkat kaki, menunjuk-nunjuk saksi Agustri Yogasmara, menunjuk pelipis kepalanya sendiri sambil mengucapkan kata-kata 'mikirrrrr', memegang mobil-mobilan dan menunjukkan kepada saksi Agustri Yogasmara sambil mengucapkan kata-kata 'sini mulutmu gue masukin ini...' pada tanggal 12 Januari 2021 dan seolah-olah akan melemparkan sesuatu kepada saksi Agustri Yogasmara pada saat pemeriksaan berlangsung," ungkap Haris.

Selain itu, pemeriksaan pada tanggal 13 Januari 2021, Yogas juga dikonfrontasi dengan saksi Harry van Sidabukke dengan diminta untuk meletakkan tangan di atas Alquran.

"Hal itu juga merupakan sikap yang tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh seorang penyidik dalam melaksanakan tugas," ucap Haris. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Isi Obrolan Puan, Megawati, dan Prabowo di Ruang VVIP Istana Presiden
Indonesia
Isi Obrolan Puan, Megawati, dan Prabowo di Ruang VVIP Istana Presiden

Tiga tokoh politik Indonesia, Ketua DPR Puan Maharani, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto bercengkrama di ruang VVIP Istana Presiden.

Anies Sebut JIS Siap Gelar Salat Idul Fitri
Indonesia
Anies Sebut JIS Siap Gelar Salat Idul Fitri

“Jakarta International Stadium siap menyambut jemaah salat Idul Fitri pada 1 Syawal nanti,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam video yang diunggah akun Instagram pribadinya, @aniesbaswedan, Kamis (28/4).

DPD Minta Dilibatkan dalam Proses Pembahasan Revisi UU PPP
Indonesia
DPD Minta Dilibatkan dalam Proses Pembahasan Revisi UU PPP

DPD meminta agar Badan Legislasi DPR turut melibatkan Panitia Perancangan Undang-Undang DPD RI dalam proses pembahasan DIM Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dua Wilayah DKI Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Sore Hingga Malam
Indonesia
Dua Wilayah DKI Diperkirakan Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Sore Hingga Malam

Cuaca berawan diperkirakan terjadi secara merata di seluruh wilayah Jakarta pada Minggu pagi

[HOAKS atau FAKTA]: Nasi Dipanaskan 12 Jam Dalam Rice Cooker Berubah Jadi Racun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Nasi Dipanaskan 12 Jam Dalam Rice Cooker Berubah Jadi Racun

Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa terdapat racun dalam nasi bila tidak dikeluarkan lebih dari 12 jam dari rice cooker. Dikatakan dalam narasi tersebut, nasi yang ada di dalam rice cooker lebih dari 12 jam bisa memicu diabetes, kanker, hingga tumor.

Pemerintah Larang Berkumpul Lebih dari 50 Orang Selama Nataru
Indonesia
Pemerintah Larang Berkumpul Lebih dari 50 Orang Selama Nataru

Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan penyekatan selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021.

Puluhan Warga Gagal Dapat Vaksin Dosis Kedua, Gibran Minta Maaf
Indonesia
Puluhan Warga Gagal Dapat Vaksin Dosis Kedua, Gibran Minta Maaf

Puluhan warga gagal mendapatkan vaksin dosis kedua saat mengikuti vaksinasi massal yang diadakan 074/Warastratama, Kamis (12/8).

SEMMI Gandeng Polresta Bogor Gelar Vaksinasi Serentak
Indonesia
SEMMI Gandeng Polresta Bogor Gelar Vaksinasi Serentak

Miftah sangat mengapresiasi kepada Pemerintah, Polri, dan segenap element Mahasiswa UIKA

Kebijakan Mencegah Ledakan COVID-19 Saat Libur Nataru Disesuaikan dengan Perkembangan Kasus
Indonesia
Kebijakan Mencegah Ledakan COVID-19 Saat Libur Nataru Disesuaikan dengan Perkembangan Kasus

Masyarakat diminta untuk selalu mematuhi kebijakan pemerintah

Wagub DKI Yakin Akhir Agustus Target Jokowi 7,5 Juta Orang Divaksin Terlampaui
Indonesia
Wagub DKI Yakin Akhir Agustus Target Jokowi 7,5 Juta Orang Divaksin Terlampaui

Pemprov DKI Jakarta terus menggalakkan vaksinasi COVID-19 pada sejumlah kelompok prioritas,