MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Dana Operasional Gubernur dan Wagub Banten Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. ANTARA/Mulyana

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ke Kejaksaan Tingi (Kejati) Banten, Senin (14/2)

Laporan itu terkait dugaan korupsi dalam pencairan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 hingga 2021.

Baca Juga

Kejagung Sita Aset Tanah Belasan Ribu Meter Persegi Diduga Hasil Korupsi LPEI

"MAKI telah berkirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Banten melalui saluran elektronik dan nomor hotline pengaduan masyarakat di Kejati Banten," ucap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, Provinsi Banten menggunakan satuan berdasarkan PP 109/2000, Pasal 8, Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur besarannya dengan standar maksimal sebesar 0,15 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD Provinsi Banten tahun 2017 sampai tahun 2021 antara Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun.

"Maka terhitung dari tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2021 biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur sebesar kurang lebih Rp 57 miliar," tuturnya.

Dia menyatakan, biaya penunjang operasional yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur besarannya yaitu 65 persen untuk Gubernur dan 35 persen untuk Wakil Gubernur.

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundangan. Biaya penunjang operasional tidak dapat digolongkan sebagai honorarium atau tambahan penghasilan, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan melalui SPJ yang sesuai peruntukannya.

Baca Juga

Korupsi Tanah Munjul Berdampak pada Program DP 0 Rupiah

Menurut Boyamin, biaya penunjang operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten diduga telah dicairkan dan dipergunakan secara maksimal jumlah pencairannya, namun diduga tidak dibuat SPJ yang kredibel sesuai peraturan perundangan sehingga berpotensi digunakan untuk memperkaya diri atau orang lain.

"Sehingga diduga melawan hukum dan diduga merugikan keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001: Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Boyamin.

Ia mengatakan bahwa patut diduga biaya penunjang operasional tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dianggap sebagai honor (take home pay) dan dan tidak dipertanggungjawabkan dengan SPJ yang sah dan lengkap. Tindakan itu dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp40 miliar atau dapat lebih kurang atau lebih besar dari jumlah tersebut sepanjang terdapat SPJ yang kredibel.

Menurutnya, terduga terlapor dalam laporan tersebut adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pencairan dana penunjang operasional gubernur dan wakil Gubernur Banten tahun 2017 sampai 2021 pada Pemprov Banten.

"Jika pencairan tahun 2017 diduga tidak ada LPJ kredibel, maka semestinya PPK dan bendahara tidak melakukan pencairan dana penunjang operasional tahun 2018 sampai 2021," kata Boyamin.

Namun demikian, kata Boyamin, MAKI tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah, dan laporan aduan tersebut hanyalah sebagai bahan proses lebih lanjut oleh Kejati Banten untuk menentukan ada tidaknya dugaan penyimpangan dalam perkara tersebut.

"Laporannya sudah diterima dan jawaban dari pihak Kejati Banten akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Kejagung Periksa Dirut Lion Air Terkait Kasus Dugaan Korupsi Sewa Pesawat Garuda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saluran YouTube Ganjar Pranowo Hilang, Diduga Diretas
Indonesia
Saluran YouTube Ganjar Pranowo Hilang, Diduga Diretas

Akun saluran YouTube Ganjar diretas dan tidak bisa diakses sejak Senin (25/4) dini hari.

Menteri Sri Bocorkan Tahapan-Tahapan Pemindahan Ibu Kota Baru
Indonesia
Menteri Sri Bocorkan Tahapan-Tahapan Pemindahan Ibu Kota Baru

Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pun resmi menjadi ibu kota baru.

Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan Awal Tahun Depan
Indonesia
Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan Awal Tahun Depan

DPR menargetkan RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang (UU) pada awal tahun depan.

Survei SMRC: Prabowo Sangat Dikenal Tapi Kurang Disukai
Indonesia
Survei SMRC: Prabowo Sangat Dikenal Tapi Kurang Disukai

Prabowo Subianto adalah bakal calon presiden yang sudah dikenal oleh hampir semua pemilih nasional tapi kurang disukai. Ini adalah salah satu temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Prospek Capres 2024”.

Vonis Bebas Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Jadi 'Teguran' Buat Polri
Indonesia
Vonis Bebas Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Jadi 'Teguran' Buat Polri

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuat keputusan mengejutkan dengan memvonis bebas dua oknum Polisi yang menembak mati anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Kembalikan Uang Rp 647 Juta ke KPK
Indonesia
Anggaran ASEAN Para Games di Solo Capai Rp 375 Miliar
Berita
Anggaran ASEAN Para Games di Solo Capai Rp 375 Miliar

Acara seremonial pembukaan dan penutupan APG XI 2022 rencananya dilakukan di Stadion Manahan Solo, pada 30 Juli dan 6 Agustus mendatang.

Modifikasi Surat Suara Pemilu 2024 Jangan Bikin Bingung Pemilih
Indonesia
Modifikasi Surat Suara Pemilu 2024 Jangan Bikin Bingung Pemilih

Simulasi surat suara harus diikuti dengan penelitian di lapangan, misalnya melalui riset kecil sehingga kalau memutuskan adanya perubahan kertas suara harus dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Diperiksa Polisi, KSP Moeldoko Dicecar 20 Pertanyaan
Indonesia
Diperiksa Polisi, KSP Moeldoko Dicecar 20 Pertanyaan

Moeldoko sudah menjalani pemeriksan sebagai saksi pelapor terkait laporannya terhadap dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Begini Jawaban Pemprov DKI PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Begini Jawaban Pemprov DKI PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi Formula E

Pemprov DKI Jakarta menanggapi santai keputusan 33 anggota DPRD yang telah mengajukan hak interpelasi perhelatan Formula E kepada Gubernur Anies Baswedan.