MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Dana Operasional Gubernur dan Wagub Banten Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. ANTARA/Mulyana

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ke Kejaksaan Tingi (Kejati) Banten, Senin (14/2)

Laporan itu terkait dugaan korupsi dalam pencairan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 hingga 2021.

Baca Juga

Kejagung Sita Aset Tanah Belasan Ribu Meter Persegi Diduga Hasil Korupsi LPEI

"MAKI telah berkirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Banten melalui saluran elektronik dan nomor hotline pengaduan masyarakat di Kejati Banten," ucap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, Provinsi Banten menggunakan satuan berdasarkan PP 109/2000, Pasal 8, Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur besarannya dengan standar maksimal sebesar 0,15 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD Provinsi Banten tahun 2017 sampai tahun 2021 antara Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun.

"Maka terhitung dari tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2021 biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur sebesar kurang lebih Rp 57 miliar," tuturnya.

Dia menyatakan, biaya penunjang operasional yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur besarannya yaitu 65 persen untuk Gubernur dan 35 persen untuk Wakil Gubernur.

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundangan. Biaya penunjang operasional tidak dapat digolongkan sebagai honorarium atau tambahan penghasilan, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan melalui SPJ yang sesuai peruntukannya.

Baca Juga

Korupsi Tanah Munjul Berdampak pada Program DP 0 Rupiah

Menurut Boyamin, biaya penunjang operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten diduga telah dicairkan dan dipergunakan secara maksimal jumlah pencairannya, namun diduga tidak dibuat SPJ yang kredibel sesuai peraturan perundangan sehingga berpotensi digunakan untuk memperkaya diri atau orang lain.

"Sehingga diduga melawan hukum dan diduga merugikan keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001: Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Boyamin.

Ia mengatakan bahwa patut diduga biaya penunjang operasional tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dianggap sebagai honor (take home pay) dan dan tidak dipertanggungjawabkan dengan SPJ yang sah dan lengkap. Tindakan itu dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp40 miliar atau dapat lebih kurang atau lebih besar dari jumlah tersebut sepanjang terdapat SPJ yang kredibel.

Menurutnya, terduga terlapor dalam laporan tersebut adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pencairan dana penunjang operasional gubernur dan wakil Gubernur Banten tahun 2017 sampai 2021 pada Pemprov Banten.

"Jika pencairan tahun 2017 diduga tidak ada LPJ kredibel, maka semestinya PPK dan bendahara tidak melakukan pencairan dana penunjang operasional tahun 2018 sampai 2021," kata Boyamin.

Namun demikian, kata Boyamin, MAKI tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah, dan laporan aduan tersebut hanyalah sebagai bahan proses lebih lanjut oleh Kejati Banten untuk menentukan ada tidaknya dugaan penyimpangan dalam perkara tersebut.

"Laporannya sudah diterima dan jawaban dari pihak Kejati Banten akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Kejagung Periksa Dirut Lion Air Terkait Kasus Dugaan Korupsi Sewa Pesawat Garuda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menyebar di Sejumlah Negara, Virus Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia
Indonesia
Menyebar di Sejumlah Negara, Virus Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan, belum ada temuan kasus ini di Indonesia.

Berbasis Kearifan Lokal, Pemerintah Kembangkan Potensi Wellness Tourism
Indonesia
Berbasis Kearifan Lokal, Pemerintah Kembangkan Potensi Wellness Tourism

Tingginya animo masyarakat, potensi Wellness Tourism terhadap perekonomian global tercatat mengalami peningkatan dari USD 4,2 triliun di tahun 2017 menjadi 4,5 triliun di tahun 2019.

Komnas HAM Lanjutkan Pemeriksaan Siber dan Digital Forensik Kasus Brigadir J Pekan Depan
Indonesia
Komnas HAM Lanjutkan Pemeriksaan Siber dan Digital Forensik Kasus Brigadir J Pekan Depan

Pada pekan depan, Komnas HAM akan melanjutkan pemeriksaan siber dan digital forensik guna mencari tahu penyebab kematian Brigadir J.

Ekonomi Rakyat akan Jatuh jika Harga BBM Naik
Indonesia
Ekonomi Rakyat akan Jatuh jika Harga BBM Naik

"Tidak baik kondisi saat ini menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/8)

Polisi Kawal Kedatangan Jenazah Azyumardi Azra di Bandara Soetta
Indonesia
Polisi Kawal Kedatangan Jenazah Azyumardi Azra di Bandara Soetta

Jenazah Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra bakal mendarat di tanah air, Senin (19/9) malam.

Sempat Ditunda Gara-Gara JPU Sakit, Jerinx SID Jalani Sidang Tuntutan
Indonesia
Sempat Ditunda Gara-Gara JPU Sakit, Jerinx SID Jalani Sidang Tuntutan

Sidang tuntutan Jerinx dengan jenis perkara Informasi dan Transaksi Elektronik itu digelar di Ruang Muhammad Hatta Ali.

Dapat Akses Terbatas, Bawaslu Tak Maksimal Awasi Proses Pendaftaran Parpol
Indonesia
Dapat Akses Terbatas, Bawaslu Tak Maksimal Awasi Proses Pendaftaran Parpol

Bawaslu mendapat kendala dalam mengawasi proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Posisi dan Kerentanan Musnahnya Bahasa Sunda
Indonesia
Posisi dan Kerentanan Musnahnya Bahasa Sunda

Sehingga penggunaan bahasa Sunda dalam pertemuan dan rapat formal sekalipun, jangan dilecehkan.

Mertua Sandiaga Uno Meninggal di Singapura
Indonesia
Mertua Sandiaga Uno Meninggal di Singapura

Jenazah Abdul akan dipulangkan dari Singapura, Minggu (6/2) sore. Lalu, akan disemayamkan di Masjid At-Taqwa, Jalan Sriwijaya 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mutlak Segera Disahkan
Indonesia
RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mutlak Segera Disahkan

Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).