MAKI Laporkan Dugaan Kebocoran Data Penyelidikan Korupsi Kementerian ESDM ke KPK Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto ANTARA/ I.C.Senjaya)

MerahPutih.com - Dua oknum Kementerian ESDM dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Pelaporan ini berkaitan dengan dugaan kebocoran informasi penyelidikan di Kementerian ESDM.

Dokumen penyelidikan yang dibocorkan itu terkait dugaan korupsi tata kelola ekspor pertambangan dan survei terkait perizinan pertambangan di Kementerian ESDM. Adapun dua pihak yang dilaporkan yakni berinisial IS dan MAT.

Baca Juga:

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh

"Oknum pejabat tersebut sebagaimana tersiar di media sosial menyatakan, mengaku, mendapatkan dokumen atau materi tersebut berasal dari menteri dan menteri menerima dari seseorang dari internal KPK yang perlu didalami oleh penyelidik KPK," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin kepada wartawan, Jumat (14/4).

Boyamin mengatakan, bocornya penyelidikan KPK itu berpotensi menghilangkan jejak dalam bentuk mengganti nomor ponsel dan perangkatnya, mengganti kendaraan, menyewa kendaraan, mengurangi pertemuan atau komunikasi dengan berbagai pihak. Serta memindahkan uang ke apartemen tersembunyi, dan segala perbuatan lainnya yang pada ujungnya menghalangi penyelidikan.

"Otomatis tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan perkara tersebut dan tidak dapat dilakukan OTT," ujarnya.

Boyamin menegaskan, perbuatan membocorkan informasi penyelidikan itu juga berpotensi mempersulit penyelidik KPK memantau pergerakan pihak tersasar dan berujung pada kegagalan melakukan OTT.

Baca Juga:

KPK Perpanjang Penahanan Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Selama 40 Hari

"Rumusan tindak pidana menghalangi penyidikan dan penegakan hukum sebagaimana dirumuskan menghalangi penyidikan dan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam bentuk memberikan, menerima atau mengambil secara tidak sah materi atau dokumen hasil penyelidikan guna mensiasati dan menghindari penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," beber Boyamin.

Karena itu, Boyamin meminta KPK dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Dia mendesak KPK mengungkap kasus tersebut, meski diduga melibatkan pihak internal KPK.

" Justru itulah KPK harus lebih keras menerapkan keadilan terhadap diri sendiri, karena akan memberikan keteladanan kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk pejabatnya," tegas Boyamin. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Pejabat DJKA Kemenhub Tersangka Suap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Diminta Tak Gunakan Politik Mercusuar di Forum KTT ASEAN
Indonesia
Indonesia Diminta Tak Gunakan Politik Mercusuar di Forum KTT ASEAN

Indonesia diminta tak menggunakan politik mercusuar dalam Forum KTT ASEAN. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalittinmengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaran KTT ASEAN pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau
Indonesia
KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dua proyek reklamasi di Kepulauan Riau milik PT BSSTEC dan PT MPP, lantaran tak memiliki dokumen Izin Reklamasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Motor Listrik Tak Signifikan Kurangi Polusi Udara, Malah Tambah Macet Jakarta
Indonesia
Motor Listrik Tak Signifikan Kurangi Polusi Udara, Malah Tambah Macet Jakarta

Belum lama juga Pj Heru Budi membeli sebanyak 186 motor dinas listrik berbasis baterai untuk petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Pembelian kendaraan listrik itu berasal dari APBD DKI.

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi kepada Partai Kebangkitan Nusantara
Indonesia
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi kepada Partai Kebangkitan Nusantara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan pembekalan antikorupsi untuk para kader partai politik dalam program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu Tahun 2023.

Mantan Presiden AS Trump Menyerahkan Diri ke Penjara Fulton County
Indonesia
Mantan Presiden AS Trump Menyerahkan Diri ke Penjara Fulton County

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerahkan diri di penjara Fulton County pada Kamis (24/8) sore waktu setempat.

PKS Ungkap Alasan Belum Deklarasi Anies Jadi Capres
Indonesia
PKS Ungkap Alasan Belum Deklarasi Anies Jadi Capres

Koalisi Perubahan terdiri dari 3 partai, dan hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Indonesia - Timor Leste Bahas Zona Perdagangan Bebas
Dunia
Indonesia - Timor Leste Bahas Zona Perdagangan Bebas

Menlu Retno mengatakan bahwa kondisi kondusif penting untuk dijaga agar perundingan dapat dilanjutkan.

Airlangga soal Gibran Merapat ke Partai Golkar: Kita Lihat Saja!
Indonesia
Hakim PT DKI Sebut Hukuman Mati di Indonesia Tidak Bertentangan dengan Konstitusi
Indonesia
Hakim PT DKI Sebut Hukuman Mati di Indonesia Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Hakim Singgih juga menilai hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi lantaran tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia.

Bawaslu Dorong Masyarakat Aktif Melapor Jika Terjadi Kecurangan dalam Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Dorong Masyarakat Aktif Melapor Jika Terjadi Kecurangan dalam Pemilu 2024

Potensi pelanggaran Pemilu 2024 besar terjadi. Hal itupun diamini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah menangai puluhan ribu laporan sejak Pemilu 2019 lalu.