MAKI: Jika Cukup Bukti, KPK Jangan Ragu Tetapkan Azis Syamsuddin Tersangka Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

MerahPutih.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tak segan menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, nama politikus Partai Golkar itu tertuang dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain. Apabila dugaan perbuatan Azis terbukti dalam persidangan melalui kesaksian dan alat bukti, ia menyarankan KPK tak segan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

"Kalau nanti konstruksinya itu diperkuat dalam persidangan kesaksian dan bukti, maka mestinya KPK tidak ragu-ragu lagi. (Jika) sudah ditemukan dua alat bukti untuk menyidik (Azis) Syamsuddin dan seterusnya setelah penetapan penyidik, ya tersangka," kata Boyamin kepada wartawan, Selasa (14/9).

Baca Juga:

Golkar Diminta Segera Copot Azis Syamsuddin dari Kursi Wakil Ketua DPR

Boyamin menyatakan, peran Azis dalam kasus itu jelas tertuang dalam surat dakwaan kedua terdakwa. Berdasarkan hal itu, ia menduga Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut terlibat.

Terlebih, menurut Boyamin, nama Azis disebut terkait dengan tiga dari lima perkara yang menjadi objek suap dalam surat dakwaan Robin dan Maskur.

Yakni perkara di Lampung Tengah bersama Kader Golkar Aliza Gunado, perkara jual beli jabatan yang menjerat Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, dan perkara eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Karena konstruksinya mulai memperkenalkan, juga mengakui meminjami uang kalau pengakuannya Azis Syamsuddin. Tapi atau pun pernah mentransfer, pernah memberikan mata uang asing, dan kemudian urutannya ditukar ke money changer," ujarnya.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Atas dasar itu, Boyamin menduga Azis terlibat dalam perkara yang menjerat Robin dan Maskur.

"Jadi dari sisi-sisi urutan itu ya sebenarnya kalau berbicara hanya membaca dakwaan maka patut diduga terlibat. Tapi harus dipahami juga bahwa nanti dakwaan itu akan lebih terang benderang kalau dalam pembuktian juga memperkuat dakwaan," ujarnya.

Meski begitu, Boyamin mengaku tidak ingin mendahului proses hukum yang dilakukan KPK. Ia menyatakan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap Azis.

"Maka saya selalu menekankan bahwa kita tunggu persidangannya nanti seperti apa dan bagaimana nanti pembuktiannya," imbuhnya.

Namun, ia mengaku telah mempersiapkan upaya hukum praperadilan jika KPK tidak menindaklanjuti dugaan keterlibatan Azis berdasarkan fakta persidangan.

Sebaliknya, apabila dugaan perbuatan Azis tak terbukti, ia menegaskan KPK harus bertanggung jawab atas munculnya nama politisi Golkar itu dalam surat dakwaan Robin dan Maskur.

"Kita sebaliknya kalau tidak kuat buktinya, kita minta pertanggungjawaban ke pimpinan KPK bagaimana meloloskan dakwaan yang ternyata tidak didukung oleh alat bukti. Jadi ada dua konsekuensi itu dan mari kita tunggu saja," pungkasnya.

Baca Juga:

Eks Penyidik KPK AKP Robin Bantah Terima Uang dari Azis Syamsuddin

Adapun Robin dan Maskur didakwa menerima suap terkait penanganan perkara sejumlah total Rp 11,53 miliar, dengan perincian Rp 11,025 miliar dan USD 36 ribu atau sekitar Rp 513 juta.

Secara terperinci, suap tersebut diduga diterima keduanya dari Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial sejumlah Rp 1,695 miliar, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Kader Partai Golkar Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD36 ribu atau sekitar Rp 513 juta, Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507,39 juta, Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sejumlah Rp 525 juta, dan eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. (Pon)

Baca Juga:

Azis Syamsuddin dan Kader Golkar Disebut Setor Rp 3,6 Miliar ke AKP Robin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi III DPR Resmi Dipimpin Bambang Pacul
Indonesia
Komisi III DPR Resmi Dipimpin Bambang Pacul

Pucuk pimpinan di komisi hukum DPR RI kini berganti setelah Fraksi PDIP melakukan rotasi di dalam struktural alat kelengkapan dewan.

Wapres Perintahkan Kepala Daerah Segera Pacu Penyerapan Anggaran
Indonesia
Wapres Perintahkan Kepala Daerah Segera Pacu Penyerapan Anggaran

Wapres juga meminta jajaran pemda segera melakukan perbaikan data penduduk, khususnya terkait data penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah.

Tertua di Dunia, Lukisan Berusia 45.500 Tahun Ditemukan di Sulawesi
Indonesia
Tertua di Dunia, Lukisan Berusia 45.500 Tahun Ditemukan di Sulawesi

Gambar babi kutil di Leang Tedongnge, Sulawesi Selatan sebagai lukisan gua tertua di dunia yang berusia sekitar 45.500 tahun.

Pengendara Moge Terobos Ganjil-Genap di Bogor Kena Sanksi dan Minta Maaf
Indonesia
Pengendara Moge Terobos Ganjil-Genap di Bogor Kena Sanksi dan Minta Maaf

Tiga dari 12 pengendara moge Harley Davidson ditindak dan diberikan sanksi bukan karena pelanggaran lalu lintas, tapi pelanggaran penegakan protkol kesehatan

Reaksi Satgas Soal Informasi 80 Persen Penduduk Indonesia Terinfeksi Varian Delta
Indonesia
Reaksi Satgas Soal Informasi 80 Persen Penduduk Indonesia Terinfeksi Varian Delta

Sekitar 80 persen penduduk Indonesia disebut sudah terinfeksi oleh varian Delta.

Vaksinasi Sinovac di Solo Dimulai Besok, Gibran Siap Jika Diminta Suntik Duluan
Indonesia
Vaksinasi Sinovac di Solo Dimulai Besok, Gibran Siap Jika Diminta Suntik Duluan

Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen untuk menjadi orang pertama disuntik vaksin Sinovac di Solo, Jawa Tengah.

Diduga Terlibat KKB, Kepala Distrik di Yahukimo Papua Diciduk Polisi
Indonesia
Diduga Terlibat KKB, Kepala Distrik di Yahukimo Papua Diciduk Polisi

Sedangkan Y adalah keponakan Etius Baye (38), yang berperan untuk menyiapkan keperluan logistik KKB

Salat Tarawih dan Idul Fitri Dibolehkan dengan Catatan
Indonesia
Salat Tarawih dan Idul Fitri Dibolehkan dengan Catatan

Kemudian jemaah boleh di luar rumah tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas

Hajar M Kece, Irjen Napoleon Dijerat Pasal 170 KUHP
Indonesia
Hajar M Kece, Irjen Napoleon Dijerat Pasal 170 KUHP

“Dikenakan Pasal 170 juncto Pasal 351 ayat (1) KUHP,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Rabu (29/9).

Alasan Paspampres Lumpuhkan Langsung Pengendara Moge Dekat Istana
Indonesia
Alasan Paspampres Lumpuhkan Langsung Pengendara Moge Dekat Istana

Pasukan Paspampres menghentikan dan "melumpuhkan" rombongan motor gede (moge) di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (21/2).