MAKI: Hukuman Nurhadi Harusnya Lebih Berat Karena Pernah Buron Suasana sidang pembacaan vonis terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/3)). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan seharurusnya mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono dihukum lebih berat. Hal tersebut lantaran Nurhadi dan Rezky pernah menyandang status sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Nurhadi dan Rezky Herbiyono 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Salah satu pertimbangan meringankan dalam vonis itu adalah Nurhadi dianggap telah berkontribusi dalam pengembangan MA.

Baca Juga

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 12 tahun penjara untuk Nurhadi dan 11 tahun penjara untuk Rezky Herbiyono.

"Mestinya hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan adalah Nurhadi buron dan menjadi DPO sehingga tidak cukup jika hanya dikenakan penjara 6 tahun," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (12/3).

Jurnalis merekam sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (kanan) dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Jurnalis merekam sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (kanan) dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Sekadar mengingatkan, Nurhadi sempat menjadi buron KPK. Ia ditetapkan buron pada Februari 2020 setelah berkali-kali mangkir saat dipanggil KPK baik sebagai saksi maupun tersangka.

KPK telah menggeledah 13 rumah yang disebut milik Nurhadi. Selain itu, KPK juga pernah menggeledah sejumlah lokasi di Jawa Timur yang diduga merupakan tempat persembunyian Nurhadi.

Pernah tersiar kabar bahwa Nurhadi bersembunyi di sebuah apartemen mewah dengan penjagaan ketat dari aparat. Pada akhirnya, Nurhadi dan Rezky dapat ditangkap di sebuah rumah kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Baca Juga

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Putusan Kasus Suap dan Gratifikasi

"Di salah satu kamar ditemukan tersangka NHD (Nurhadi) dan di kamar lainnya ditemukan tersangka RHE (Rezky Herbiyono) dan langsung dilakukan penangkapan terhadap keduanya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Selasa (2/6)

Penangkapan Nurhadi dan Rezky berawal dari laporan masyarakat yang diterima KPK pada Senin petang pukul 18.00 WIB. Berbekal informasi tersebut, tim KPK bergerak menuju sebuah rumah di Simprug yang disebut tempat persembunyian Nurhadi dan Rezky Herbiyono. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Kaji 600 Lembar Dokumen Formula E dari Pemprov DKI
Indonesia
KPK Kaji 600 Lembar Dokumen Formula E dari Pemprov DKI

KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E.

KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021
Indonesia
KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021

KRL Jogja-Solo ini nantinya bakal menggantikan KA Prameks yang selama ini melayani penumpang setiap hari dengan rute Jogja-Solo.

Anak Buahnya Banting Mahasiswa, Kapolresta Tangerang Minta Maaf
Indonesia
Anak Buahnya Banting Mahasiswa, Kapolresta Tangerang Minta Maaf

Usai dibanting, tampak korban terlihat kejang-kejang

Penumpang di Bandara Adi Soemarmo Solo Turun 76 Persen Selama Libur Natal dan tahun Baru
Indonesia
Penumpang di Bandara Adi Soemarmo Solo Turun 76 Persen Selama Libur Natal dan tahun Baru

Sedangkan untuk penumpang, lanjut dia, turun 76 persen. Untuk pergerakan pesawat tahun 2019 ada 690 dan tahun 2020 ada 334

Aturan Tes PCR Berubah, Anggota DPR Ingatkan Hati-Hati Bikin Kebijakan
Indonesia
Aturan Tes PCR Berubah, Anggota DPR Ingatkan Hati-Hati Bikin Kebijakan

Perubahan syarat naik pesawat dari wajib tes PCR menjadi boleh tes antigen baru diambil setelah ketentuan itu menuai polemik di masyarakat.

Gubernur Anies: Ini Bisa Sampai 2 Minggu, Bahkan 8 Minggu Lagi
Indonesia
Gubernur Anies: Ini Bisa Sampai 2 Minggu, Bahkan 8 Minggu Lagi

Semuanya, tutur Anies, tergantung kesadaran dan kedisiplinan masyarakat mengikuti ketentutan PPKM darurat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta

Moeldoko: Saya ke Sana Ingin Lihat Spanduknya
Indonesia
Moeldoko: Saya ke Sana Ingin Lihat Spanduknya

Moeldoko saat itu baru selesai memberikan pidato kunci di Festival HAM 2021

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE
Indonesia
Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kapolri keluarkan surat edaran berisi 11 poin yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam menangani perkara UU ITE.

AHY Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat Ditunda
Indonesia
AHY Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat Ditunda

Sidang perdana gugatan Jhoni Allen Marbun kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Cs terkait pemecatan dari Partai Demokrat ditunda.

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa 3 Pejabat OJK
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa 3 Pejabat OJK

"Kami memeriksa 4 orang sebagai saksi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya," kata Hari