MAKI Duga Kejagung Tak Kasasi Vonis Pinangki Untuk Tutupi Peran King Maker Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto ANTARA/ I.C.Senjaya)

MerahPutih.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga langkah Kejaksaan Agung tidak mengajukan kasasi atas putusan banding Pinangki Sirna Malasari untuk menutupi peran 'King Maker'.

Hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, itu dipotong dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara pada tingkat banding.

Baca Juga

ICW Ultimatum Kejaksaan Agung Ajukan Kasasi Vonis Pinangki

Diketahui, terdapat sosok 'King Maker' dalam kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Pinangki dan Djoko Tjandra.

"Saya menduga, tidak kasasi ini untuk menutupi peran 'king maker'. Yang mana yang saya pernah ungkap dulu di KPK ada peran 'king maker' dan diungkapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada peran 'king maker'," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan Selasa (6/7).

Boyamin mengatakan dengan tidak diajukannya kasasi atas putusan Pinangki, memperlihatkan bahwa Kejagung tidak ingin membongkar peran 'King Maker'. "Saya berharap sebenarnya Kejaksaan Agung mengajukan kasasi untuk membongkar peran 'king maker'," ujarnya.

Selain itu, menurut Boyamin, tidak diajukannya kasasi ini mencederai harapan masyarakat. Pasalnya, masyarakat menginginkan Kejagung untuk mengajukan kasasi ke MA. "Ini terbukti sudah ada petisi, suara masyarakat di internet dan lain-lain, agar Kejaksaan Agung mengajukan kasasi," ujarnya.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono

Lebih lanjut, Boyamin mengatakan terdapat disparitas perbedaan hukuman yang mencederai rasa keadilan. Seharusnya, kata dia,.hukuman Pinangki paling tinggi di antara Djoko Tandra dan Andi Irfan Jaya. "Jadi jaksa menutup diri atas rasa keadilan," imbuhnya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memastikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengajukan kasasi terkait putusan banding vonis majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Diketahui, vonis banding itu memutuskan memangkas masa hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam statusnya sebagai terdakwa suap kepengurusan fatwa Mahkamah Agung dari Djoko Tjandra.

Baca Juga

Kejagung Tak Ajukan Kasasi Atas Korting Hukuman Pinangki

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisanto memastikan JPU menerima putusan yang diketok majelis hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta. "JPU tidak mengajukan permohonan kasasi," kata Riono saat dikonfirmasi, Senin (5/7).

Riono mengungkapkan alasan JPU tidak akan mengajukan kasasi lantaran tuntutan pihaknya telah terpenuhi sesuai putusan PT DKI Jakarta. Selain itu, kata dia, tidak ada alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Syarat bagi Pengunjung yang Ingin Masuk Jakarta International Velodrome
Indonesia
Ini Syarat bagi Pengunjung yang Ingin Masuk Jakarta International Velodrome

Jakarta International Velodrome (JIV) yang berada di Rawamangun, Jakarta Timur, kembali dibuka untuk umum mulai hari ini Senin (30/8). Namun, ada syaratnya, bagi warga yang masuk harus sudah divaksin.

Kebun Binatang Bandung: Tidak Mungkin Semua Satwa Dibiarkan Mati Pelan-pelan
Indonesia
Kebun Binatang Bandung: Tidak Mungkin Semua Satwa Dibiarkan Mati Pelan-pelan

Bencana nasional COVID-19 memicu krisis di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden.

Sudah 4 Tahun, Uang Purnabakti Anggota KPU Belum Cair
Indonesia
Sudah 4 Tahun, Uang Purnabakti Anggota KPU Belum Cair

Padahal, dalam situasi ekonomi rakyat yang jatuh akibat pandemi COVID-19, berapapun uang penghargaan purnabakti yang berhak diterima mantan ketua dan anggota KPU 2012-2017 pasti sangat berarti.

Jenderal Andika Akui Tak Berhak Tentukan Siapa Penerusnya di TNI-AD
Indonesia
Jenderal Andika Akui Tak Berhak Tentukan Siapa Penerusnya di TNI-AD

KSAD pengganti Andika Perkasa nantinya akan dipilih oleh Panglima TNI

Bank DKI Realisasikan Kredit DP 0 Rupiah Sebesar Rp 198,8 Miliar
Indonesia
Bank DKI Realisasikan Kredit DP 0 Rupiah Sebesar Rp 198,8 Miliar

Bank DKI telah merealisasikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 198,8 Miliar kepada 730 penerima manfaat program DP 0 Rupiah.

[HOAKS atau FAKTA] Mengonsumsi Labu Kuning Dapat Menyembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Mengonsumsi Labu Kuning Dapat Menyembuhkan COVID-19

Beredar pesan berantai melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa konsumsi labu kuning dapat menyembuhkan penyakit COVID-19.

Istana Nilai Jokowi Gunakan Baju Adat Badui untuk Hentikan Stigma Negatif
Indonesia
Istana Nilai Jokowi Gunakan Baju Adat Badui untuk Hentikan Stigma Negatif

Pakaian adat ini disiapkan secara pribadi oleh Tetua Adat Masyarakat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija

Ini Kata Bank Dunia Soal Kudeta Myanmar
Dunia
Ini Kata Bank Dunia Soal Kudeta Myanmar

Bank Dunia menyatakan prihatin dengan situasi terkini di Myanmar dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

KPK Periksa Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid
Indonesia
KPK Periksa Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid, Jumat (1/10).

KCI Larang Penumpang Selain Sektor Esensial dan Kritikal Naik KRL
Indonesia
KCI Larang Penumpang Selain Sektor Esensial dan Kritikal Naik KRL

Selain dari dua bidang itu, penumpang tidak akan mengizinkan naik KRL. Keputusan itu mengacu pada SE Kemenhub No 50/2021 terkait perjalanan dengan moda kereta api yang baru keluar beberapa waktu lalu.