MAKI Desak MK Percepat Pemeriksaan Perkara Perppu COVID-19 Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono

MerahPutih.com - Pemohon uji materi atau judicial review (JR) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 tetap ingin melanjutkan sidang gugatannya.

Namun, hanya dua penggugat yang memilih bertahan setelah DPR RI mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang. Dua gugatan itu, yakni perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais dan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

Baca Juga

MAKI Gugat Pasal Impunitas Pejabat di Perppu Jokowi Soal COVID-19 ke MK

"Kami tetap ingin terus (melanjutkan perkara) dan mohon dipercepat juga yang mulia," kata Koordinator MAKI, Boyamin dalam sidang gugatan Perppu 1/2020 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/5).

Boyamin beralasan, tetap ingin melanjutkan perkara, karena Perppu terkait penanganan COVID-19 yang telah disahkan menjadi undang-undang belum diberi nomor. Sehingga belum dicatatkan dalam Lembaran Negara.

MAKI desak KPK selidiki dugaan korupsi dalam program Kartu Prakerja
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto ANTARA/ I.C.Senjaya)

Menurutnya, jika merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, pemerintah dan DPR punya waktu 30 hari untuk memberikan nomor pada UU tersebut. Hal ini yang menjadi dasar agar MK dapat mempercepat proses perkara.

"Saya terpaksa tidak mau dibohongi oleh DPR dan pemerintah, jangan-jangan juga tidak tayang sampai 30 hari," ujar Boyamin.

Hal senada juga disampaikan tim kuasa hukum Amien Rais Cs, Ahmad Yani. Ia meminta Hakim MK untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara. Pasalnya, kata Yani, hal ini menyangkut banyak orang.

"Kami berharap betul kepada hakim panel agar perkara ini mendapat skala prioritas untuk dilakukan pemeriksaan karena ini menyangkut masalah hajat dan kehidupan masyarakat," ujar Yani.

Sementara itu, pemohon perkara 25/PUU-XVIII/2020 yang digugat Damai Hari Lubis memilih mencabut gugatannya. Namun, tak menjelaskan mengapa gugatan itu dicabut.

Baca Juga

DPR Sahkan Perppu COVID-19, MAKI: Lebih Mantap Untuk Menggugatnya

"Dengan ini saya menyatakan mencabut surat permohonan judicial review yang terdaftar di MK nomor register nomor 25/PUU-XVIII/2020. Demikianlah pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun," tukas Aswanto membacakan surat pencabutan pemohon.

Hakim Konstitusi akan membawa permohonan perbaikan para pemohon ke rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk ditentukan nasib gugatannya. Pasalnya, DPR telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Sehingga obyek gugatan Perppu berpotensi gugur, karena sudah berubah menjadi undang-undang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Diprediksi Bakal Gunakan Pakem Lama Jika Rombak Kabinetnya
Indonesia
Sudah 22 Hari Gubernur Anies Masih Positif COVID-19
Indonesia
Sudah 22 Hari Gubernur Anies Masih Positif COVID-19

"Sampai hari Senin masih Anies masih positif corona," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Kepala BNPT Ingatkan Masyarakat Harus Siaga dan Miliki Daya Tangkal soal Ancaman Terorisme
Indonesia
Kepala BNPT Ingatkan Masyarakat Harus Siaga dan Miliki Daya Tangkal soal Ancaman Terorisme

"Kesiapsiagaan diharapkan dapat dimiliki masyarakat guna daya cegah dan daya tangkal masyarakat," jelas Boy

Cakada Langgar Protokol Kesehatan, DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas
Indonesia
Cakada Langgar Protokol Kesehatan, DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Banyak calon kepala daerah Pilkada 2020 yang tidak memerhatikan protokol kesehatan saat melakukan proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Brimob Viral yang Lempar Kucing ke Parit Segera Diperiksa Propam
Indonesia
Brimob Viral yang Lempar Kucing ke Parit Segera Diperiksa Propam

Personel itu melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Umumkan Positif COVID-19, Said Aqil Siradj Lebih Gentle Ketimbang Rizieq Shihab
Indonesia
Umumkan Positif COVID-19, Said Aqil Siradj Lebih Gentle Ketimbang Rizieq Shihab

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, dinyatakan positif COVID-19.

Pemprov DKI Dalami Dugaan Pelanggar Prokes di Tebet dan Pondok Ranggon
Indonesia
Antisipasi Demo Rusuh, Polisi Bakal Sebar Spanduk di Pemukiman
Indonesia
Antisipasi Demo Rusuh, Polisi Bakal Sebar Spanduk di Pemukiman

Pokdarkamtibmas dapat turun ke wilayah tempat tinggalnya dan mengimbau warga agar tidak ada yang sekedar ikut - ikutan dalam aksi demo nanti.

Fadli Zon Desak Pemerintah Tunda Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru
Indonesia
Fadli Zon Desak Pemerintah Tunda Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru

Seharusnya, penanganan COVID-19 yang diutamakan

Ketua Komisi III Harap Makalah Calon Kapolri Mampu Jawab Tantangan Nasional
Indonesia
Ketua Komisi III Harap Makalah Calon Kapolri Mampu Jawab Tantangan Nasional

Komisi III DPR berharap arah kebijakan calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa relevan dengan upaya mitigasi atas ancaman terhadap ancaman nasional.