MAKI Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono

MerahPutih.Com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi proyek Kartu Prakerja.

"Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan atau keterangan," kata Koordinatir MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Baca Juga:

KPK Kejar Buron Nurhadi yang Disebut Kerap Berpindah Masjid

Menurut Boyamin, KPK sudah dapat melakukan penyelidikan lantaran telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta Kartu Prakerja gelombang I dan gelombang II.

MAKI desak KPK selidiki dugaan korupsi dalam program Kartu Prakerja
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto ANTARA/ I.C.Senjaya)

"Artinya, jika ada dugaan korupsi misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," ujarnya.

Boyamin menduga, penunjukan delapan platform digital mitra Kartu Prakerja tidak melalui proses lelang. Ia juga menyebut kedelapan mitra tersebut tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis, lantaran sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra.

"Sehingga penunjukan 8 mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," jelas dia.

Tak hanya itu, Boyamin menilai biaya pelatihan delapan mitra tersebut terlalu mahal dibandingkan dengan gaji guru atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas dengan metode tatap muka.

Baca Juga:

Beda Dengan Nurhadi, IPW: Harun Masiku Sudah Lenyap Ditelan Bumi

Menurutnya, biaya tersebut menjadi jauh lebih mahal karena jenis pelatihan Kartu Prakerja dapat diakses di YouTube atau Google tanpa pungutan biaya dan hanya membutuhkan kuota internet.

"Meskipun demikian perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Ekonom Muda INDEF Kritik Materi Pelatihan Kartu Pra Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS Atau FAKTA]: Pilkada Jalan Terus, Pilpres Bakal Ditunda 7 Tahun Lagi
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Pilkada Jalan Terus, Pilpres Bakal Ditunda 7 Tahun Lagi

Ketentuan tentang pilpres masih diatur dalam UU Pemilu yang menyebut bahwa pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali.

Saksi Heran Jiwasraya Bisa Gagal Bayar Padahal Keuangan Masih Baik hingga Akhir 2017
Indonesia
Saksi Heran Jiwasraya Bisa Gagal Bayar Padahal Keuangan Masih Baik hingga Akhir 2017

Hal itu ditegaskan Harry ketika bersaksi dalam dalam lanjutan persidangan perkara Pidana No.: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., Kamis (3/9).

Pimpinan DPR Tegaskan Perlunya Revisi PKPU untuk Dorong Cakada Jadi Influencer
Indonesia
Pimpinan DPR Tegaskan Perlunya Revisi PKPU untuk Dorong Cakada Jadi Influencer

Cakada harus menjadi garda depan dalam mempromosikan akan kenormalan baru

Dasar yang Digunakan Tjahjo Kumolo Pangkas Sejumlah Lembaga Negara
Indonesia
Dasar yang Digunakan Tjahjo Kumolo Pangkas Sejumlah Lembaga Negara

Ada sejumlah lembaga nonstruktural yang berpotensi untuk dibubarkan

Belanja Daring Melonjak, UU Data Pribadi Harus Segera Disahkan
Indonesia
Belanja Daring Melonjak, UU Data Pribadi Harus Segera Disahkan

Harus ada kebijakan yang memastikan agar data dalam e-commerce tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar keperluan transaksi.

Seminggu Jelang Pilpres AS, 66 Juta Warga Telah Memilih
Dunia
Seminggu Jelang Pilpres AS, 66 Juta Warga Telah Memilih

Beberapa jajak pendapat menunjukkan Trump tertinggal di Michigan dan Wisconsin, namun ia unggul di Nebraska.

Hina Jokowi dan Megawati, Wanita Paruh Baya Ditangkap Polisi
Indonesia
Hina Jokowi dan Megawati, Wanita Paruh Baya Ditangkap Polisi

Tersangka ditangkap karena diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Bandung dan Serang Ricuh saat Demo Omnibus Law, Jakarta Siaga
Indonesia
Bandung dan Serang Ricuh saat Demo Omnibus Law, Jakarta Siaga

Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Serang, Banten dan Bandung, Jawa Barat berakhir ricuh.

Kerugian Akibat Kebakaran Bioskop Grand Theater Senen Rp9,5 Miliar
Indonesia
Diperiksa Polisi soal Dugaan Hoax, Anji Belum Tunjukkan Tanda Hadir
Indonesia
Diperiksa Polisi soal Dugaan Hoax, Anji Belum Tunjukkan Tanda Hadir

Anji dilaporkan oleh Muannas ke Polda Metro Jaya, Senin, 3 Agustus 2020 dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong.