MAKI Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (MP/Ponco Sulaksono

MerahPutih.Com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi proyek Kartu Prakerja.

"Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan atau keterangan," kata Koordinatir MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Baca Juga:

KPK Kejar Buron Nurhadi yang Disebut Kerap Berpindah Masjid

Menurut Boyamin, KPK sudah dapat melakukan penyelidikan lantaran telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta Kartu Prakerja gelombang I dan gelombang II.

MAKI desak KPK selidiki dugaan korupsi dalam program Kartu Prakerja
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto ANTARA/ I.C.Senjaya)

"Artinya, jika ada dugaan korupsi misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," ujarnya.

Boyamin menduga, penunjukan delapan platform digital mitra Kartu Prakerja tidak melalui proses lelang. Ia juga menyebut kedelapan mitra tersebut tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis, lantaran sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra.

"Sehingga penunjukan 8 mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," jelas dia.

Tak hanya itu, Boyamin menilai biaya pelatihan delapan mitra tersebut terlalu mahal dibandingkan dengan gaji guru atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas dengan metode tatap muka.

Baca Juga:

Beda Dengan Nurhadi, IPW: Harun Masiku Sudah Lenyap Ditelan Bumi

Menurutnya, biaya tersebut menjadi jauh lebih mahal karena jenis pelatihan Kartu Prakerja dapat diakses di YouTube atau Google tanpa pungutan biaya dan hanya membutuhkan kuota internet.

"Meskipun demikian perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Ekonom Muda INDEF Kritik Materi Pelatihan Kartu Pra Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Berusia 500 Tahun, LIPI Usulkan Kebun Raya Bogor Jadi Situs Warisan Dunia
Indonesia
Berusia 500 Tahun, LIPI Usulkan Kebun Raya Bogor Jadi Situs Warisan Dunia

"Kami sedang mengupayakan Kebun Raya Bogor mendapatkan status cagar budaya nasional sebelum dinominasikan sebagai World Heritage Site

Dosen FH UNS Meninggal Akibat COVID-19, 2 Anaknya Isolasi Mandiri
Indonesia
Dosen FH UNS Meninggal Akibat COVID-19, 2 Anaknya Isolasi Mandiri

"Almarhum merupakan sosok pribadi yang baik dan berprestasi. Kami merasa kehilangan dengan sosoknya (Prasetyo) di UNS sebagai salah satu dosen terbaik," kata Jamal

MAKI Gugat Pasal Impunitas Pejabat di Perppu Jokowi Soal COVID-19 ke MK
Indonesia
MAKI Gugat Pasal Impunitas Pejabat di Perppu Jokowi Soal COVID-19 ke MK

Boyamin mengaku tak ingin skandal BLBI dan Century yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah kembali terulang

Sambut Imlek dengan Grebeg Sudiro, Ribuan Warga Berebut 4.000 Kue Keranjang
Indonesia
Sambut Imlek dengan Grebeg Sudiro, Ribuan Warga Berebut 4.000 Kue Keranjang

Kirab dimulai dari kawasan Pasar Gede dan Kelenteng Tien Kok Sie pada pukul 14.30 WIB.

 Sri Mulyani Jamin PSBB Tidak Akan Menyulitkan Kehidupan Rakyat
Indonesia
Sri Mulyani Jamin PSBB Tidak Akan Menyulitkan Kehidupan Rakyat

”Kami terus memperbaiki database-nya sehingga seluruh program-program bantuan sosial dan bantuan kepada usaha kecil menengah itu betul-betul target bisa dipenuhi,” ujarnya.

Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK
Indonesia
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK

Saut mengaku saat memimpin KPK, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan. Sehingga, masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.

 Geruduk Balaikota, Ribuan Buruh Minta Anies Jembatani Pembatalan Omnibus Law
Indonesia
Geruduk Balaikota, Ribuan Buruh Minta Anies Jembatani Pembatalan Omnibus Law

"Hidup buruh, bapak Anies sangat memperhatikan kesejahteraan kaum buruh, ini dibuktikan dengan program yang pernah kita diskusikan bersama," kata Andri.

Pemprov DKI Tebus Ijazah Siswa yang Masih Ditahan Sekolah Sebesar Rp688 Juta
Indonesia
Pemprov DKI Tebus Ijazah Siswa yang Masih Ditahan Sekolah Sebesar Rp688 Juta

DKI Jakarta bersama Baznas Bazis DKI menebus ijazah 171 siswa yang masih ditahan di 79 sekolah swasta di Jakarta.

JakPro Janji Perbaiki Kerusakan Batu Alam di Monas
Indonesia
JakPro Janji Perbaiki Kerusakan Batu Alam di Monas

"Ya nanti kita perbaiki lagi lah," ujar Dwi Wahyu Daryoto

Promosi Jabatan, Kabaintelkam Baru Berziarah ke Makam Ibunda Jokowi di Karanganyar
Indonesia
Promosi Jabatan, Kabaintelkam Baru Berziarah ke Makam Ibunda Jokowi di Karanganyar

Ziarah tersebut dilakukan sebagai wujud syukur atas promosi yang baru saja didapatnya dari Kapolri Jenderal Idham Azis.