MAKI Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki Paspor Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Foto: MP/MAKI

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), meminta Komisi Kejaksaan merekomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra.

"Kami meminta Komisi Kejaksaan merekomendasi pemecatan dengan tidak hormat dari PNS terhadap Pinangki apabila terbukti dugaan pertemuan dengan Djoko Tjandra," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Baca Juga

Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra

Hari ini, MAKI akan menyerahkan bukti tambahan kepada Komisi Kejaksaan berupa poto dokumen perjalanan penerbangan Pinangki bersama Anita Kolopaking, pemgacara Djoko Tjandra, pada tanggal 25 November 2019.

Pinangki bersama Anita Kolopaking mengendarai pesawat Garuda GA 820 jurusan Jakarta Kuala Lumpur keberangkatan jam 08.20 WIB.

"Bukti tambahan itu akan sangat berguna untuk bahan pemeriksaan dan berjaga-jaga jika Pinangki mengelak dan membantah seperti yang telah dilakukannya di depan pemeriksa tim Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung," ujarnya.

Pinangki
Paspor pengacara Djoko Tjandra Anita Kolopaking. Foto: MP/MAKI

Kejaksaan Agung telah mencopot Jaksa Pinangki dari jabatannya sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sanksi berat atas perbuatannya sembilan kali pergi keluar negeri tanpa izin atasan.

Menurut Boyamin, pemberian sanksi tersebut belum cukup. Dia meminta Pinagki dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil Kejagung dan dikeluarkan dari lembaga Kejaksaan.

"Pinangki selama pemeriksaan diduga berbelit, mengelak dan tidak mengakui perbuatan serta melakukan upaya perlawanan balik terhadap pemeriksa Kejagung. Semestinya hal ini menjadi faktor Pemberatan sehingga layak sanksi pencopotan dengan tidak hormat," tegas dia.

Selain itu, kata Boyamin, terdapat dugaan bukti yang cukup berupa pengakuan Anita Kolopaking yang telah jujur mengakui bersama-sama Pinangki bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia.

"Keterangan Anita Kolopaking ini semestinya sudah cukup kuat dan tidak perlu menunggu keterangan Joko Tjandra karena akan sulit mendapat keterangan dari Joko Tjandra. Semestinya ini cukup untuk dasar pencopotan dengan tidak hormat," kata Boyamin.

Terakhir, dia menambahkan, sanksi pencopotan jabatan hanya semata-mata didasarkan sembilan kali pergi keluar negeri tanpa ijin atasan tanpa menyangkut terkait dugaan bertemu Djoko Tjandra di Malaysia.

Baca Juga

Kasus Djoko Tjandra, Kejagung tak Temukan Pelanggaran Disiplin Kajari Jaksel

Kejagung berdalih belum memeriksa Djoko Tjandra untuk mengabaikan dugaan pertemuan Pinangki dengan buronan kasus dugaan korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu sehingga Kejagung beralasan belum bisa menjadikan sebagai fakta dan bukti dalam hasil pemeriksaan.

"Kejagung juga menutupi tempat bepergian Pinangki keluar negeri hanya Singapura dan Malaysia, padahal terdapat dugaan pergi ke Amerika Serikat sebanyak dua kali yang tentunya butuh waktu bolos kerja masing-masing sekitar seminggu sehingga Pinangki diduga sering bolos kerja. Semestinya ini dapat dijadikan dasar sanksi pencopotan dengan tidak hormat," tutup Boyamin. (Pon)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Sekak Anies:  Kalau Nggak Ngeles, Penjara Penuh
Indonesia
PSI Sekak Anies: Kalau Nggak Ngeles, Penjara Penuh

Anies terkesan malah menyerang balik para pengkritiknya.

36 WNI Positif Virus Corona di Singapura
Indonesia
36 WNI Positif Virus Corona di Singapura

Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan 2 WNI sebagai kasus positif COVID-19 ke-928 dan 950 di Singapura pada Rabu (1/4).

Kepesertaan BPJS Kesehatan di Sragen Terendah di Wilayah Jateng-DIY
Indonesia
Kepesertaan BPJS Kesehatan di Sragen Terendah di Wilayah Jateng-DIY

Rendahnya kepersertaan BPJS Kesehatan di Sragen disebabkan karena pendataan penduduk miskin penerima bantuan iuran (PBI) masih belum selesai.

Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan
Indonesia
Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan

Alih-alih mundur, massa justru berhasil makin mendesak aparat makin untuk mendekati Istana

 Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat
Indonesia
Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat

Yang lebih utama adalah bagaimana rekruitmen pejabat dilakukan secara selektif sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Supaya tidak menimbulkan polemik, proyek tersebut harus dilakukan secara transparan

Jalur Kereta Api Diaktifkan Lagi, PT KAI Beri Kado HUT ke-207 Garut
Indonesia
Jalur Kereta Api Diaktifkan Lagi, PT KAI Beri Kado HUT ke-207 Garut

jalur kereta api Stasiun Cibatu-Garut sebelumnya sudah dimanfaatkan sejak Zaman Kolonial

KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Eks Bos PLN Sofyan Basir
Indonesia
KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Eks Bos PLN Sofyan Basir

"Ini argumentasi awal yang akan kami sampaikan di memori kasasi nanti," ujar Febri

Update Corona Jakarta Rabu (16/9): 58.458 Positif, 1.498 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Corona Jakarta Rabu (16/9): 58.458 Positif, 1.498 Orang Meninggal Dunia

Dengan positivity rate 13,8 persen, penambahan kasus positif per hari sebanyak 1.003 jiwa.

Habib Luthfi Sebut Takut Beraktivitas Saat Pandemi Sebabkan Was-Was dan Mudah Dikompori
Indonesia
Habib Luthfi Sebut Takut Beraktivitas Saat Pandemi Sebabkan Was-Was dan Mudah Dikompori

Usaha ini juga mesti dibarengi dengan sikap menautkan hati hanya kepada Allah SWT