MAKI Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki Paspor Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Foto: MP/MAKI

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), meminta Komisi Kejaksaan merekomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra.

"Kami meminta Komisi Kejaksaan merekomendasi pemecatan dengan tidak hormat dari PNS terhadap Pinangki apabila terbukti dugaan pertemuan dengan Djoko Tjandra," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Baca Juga

Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra

Hari ini, MAKI akan menyerahkan bukti tambahan kepada Komisi Kejaksaan berupa poto dokumen perjalanan penerbangan Pinangki bersama Anita Kolopaking, pemgacara Djoko Tjandra, pada tanggal 25 November 2019.

Pinangki bersama Anita Kolopaking mengendarai pesawat Garuda GA 820 jurusan Jakarta Kuala Lumpur keberangkatan jam 08.20 WIB.

"Bukti tambahan itu akan sangat berguna untuk bahan pemeriksaan dan berjaga-jaga jika Pinangki mengelak dan membantah seperti yang telah dilakukannya di depan pemeriksa tim Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung," ujarnya.

Pinangki
Paspor pengacara Djoko Tjandra Anita Kolopaking. Foto: MP/MAKI

Kejaksaan Agung telah mencopot Jaksa Pinangki dari jabatannya sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sanksi berat atas perbuatannya sembilan kali pergi keluar negeri tanpa izin atasan.

Menurut Boyamin, pemberian sanksi tersebut belum cukup. Dia meminta Pinagki dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil Kejagung dan dikeluarkan dari lembaga Kejaksaan.

"Pinangki selama pemeriksaan diduga berbelit, mengelak dan tidak mengakui perbuatan serta melakukan upaya perlawanan balik terhadap pemeriksa Kejagung. Semestinya hal ini menjadi faktor Pemberatan sehingga layak sanksi pencopotan dengan tidak hormat," tegas dia.

Selain itu, kata Boyamin, terdapat dugaan bukti yang cukup berupa pengakuan Anita Kolopaking yang telah jujur mengakui bersama-sama Pinangki bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia.

"Keterangan Anita Kolopaking ini semestinya sudah cukup kuat dan tidak perlu menunggu keterangan Joko Tjandra karena akan sulit mendapat keterangan dari Joko Tjandra. Semestinya ini cukup untuk dasar pencopotan dengan tidak hormat," kata Boyamin.

Terakhir, dia menambahkan, sanksi pencopotan jabatan hanya semata-mata didasarkan sembilan kali pergi keluar negeri tanpa ijin atasan tanpa menyangkut terkait dugaan bertemu Djoko Tjandra di Malaysia.

Baca Juga

Kasus Djoko Tjandra, Kejagung tak Temukan Pelanggaran Disiplin Kajari Jaksel

Kejagung berdalih belum memeriksa Djoko Tjandra untuk mengabaikan dugaan pertemuan Pinangki dengan buronan kasus dugaan korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu sehingga Kejagung beralasan belum bisa menjadikan sebagai fakta dan bukti dalam hasil pemeriksaan.

"Kejagung juga menutupi tempat bepergian Pinangki keluar negeri hanya Singapura dan Malaysia, padahal terdapat dugaan pergi ke Amerika Serikat sebanyak dua kali yang tentunya butuh waktu bolos kerja masing-masing sekitar seminggu sehingga Pinangki diduga sering bolos kerja. Semestinya ini dapat dijadikan dasar sanksi pencopotan dengan tidak hormat," tutup Boyamin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bantu Jaksa Pinangki, Andi Irfan Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Bantu Jaksa Pinangki, Andi Irfan Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Mantan politisi Partai NasDem, Andi Irfan dituntut 2 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan

KPK Soroti Tiga Aset Bermasalah Pemkot Bengkulu
Indonesia
KPK Soroti Tiga Aset Bermasalah Pemkot Bengkulu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tiga aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu yang bermasalah, yakni tanah SD Negeri 62 di Kelurahan Sawah Lebar, tanah dan bangunan Pasar Pagar Dewa serta aset kendaraan dan mesin senilai Rp11,136 miliar yang tidak jelas keberadaannya.

Seniman Lukis Solo Galang Dana Lewat Lukisan Wajah Gibran
Indonesia
Seniman Lukis Solo Galang Dana Lewat Lukisan Wajah Gibran

Hasil lukisan ini akan dilelang dengan harga dasar Rp3 juta. Uang hasil lelang akan diberikan pada seniman dan warga lainnya yang terdampak Corona.

Semester Genap, Pemprov DKI Putuskan Siswa Tetap Belajar dari Rumah
Indonesia
Semester Genap, Pemprov DKI Putuskan Siswa Tetap Belajar dari Rumah

Pemprov DKI Jakarta memperpanjang pembelajaran dari rumah bagi seluruh pelajar di tahun ajaran semester genap 202/2021.

93 Lokasi di Jakarta Telah Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
93 Lokasi di Jakarta Telah Terima Vaksin COVID-19

Ibu kota sudah melakukan vaksinasi COVID-19 Sinovac, Kamis (14/1) lalu diawali dengan tenaga kesehatan.

Nyaris 7 Ribu Pasien COVID-19 Sembuh Setelah Dirawat di RSD Wisma Atlet
Indonesia
LPSK Minta Korban Terorisme Ajukan Permohonan Perlindungan
Indonesia
LPSK Minta Korban Terorisme Ajukan Permohonan Perlindungan

LPSK meminta kepada para korban terorisme masa lalu untuk mengajukan perlindungan agar mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Pidato Pertama Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat
Dunia
Pidato Pertama Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat

Joe Biden resmi menjabat sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat. Ia pun menyampaikan pidato pertama setelah dilantik pada Rabu (20/1).

Divonis 7 Tahun Bui, Imam Nahrawi: Demi Allah Saya Tidak Terima Rp 11,5 Miliar
Indonesia
Divonis 7 Tahun Bui, Imam Nahrawi: Demi Allah Saya Tidak Terima Rp 11,5 Miliar

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan masih pikir-pikir

Asyik, Gaji ke-13 Akhirnya Cair di Agustus
Indonesia
Asyik, Gaji ke-13 Akhirnya Cair di Agustus

Gaji dan pensiun ke-13 tidak akan diberikan kepada pejabat negara, eselon I, eselon II, dan pejabat setingkat.