MAKI Bakal Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejagung Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli mundur dari jabatannya karena telah terbukti bersalah melanggar etik.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan pihaknya bakal melaporkan Lili ke Kejaksaan Agung (Kejagung) jika tidak mau mundur dari jabatannya.

"Bu Lili saya masih memberikan kesempatan untuk memundurkan diri kira-kira ya sampai November. Kalau saya ke sana, saya bikin laporan ke Kejaksaan Agung kan tidak terlalu formal LP, kan gitu," kata Boyamin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/9).

Baca Juga:

Kasus Suap Jual Beli Jabatan, KPK Periksa Ajudan Lili Pintauli Siregar

Boyamin yakin Kejagung bisa memproses laporan tersebut. Pasalnya Lili diduga melanggar Pasal 36 junto pasal 65 Undang-Undang KPK. Ia juga meminta Kejagung independen saat nanti memproses laporan tersebut.

"Saya berharap Kejaksaan Agung juga bisa mengontrol KPK ini. Ada yang enggak benar ya gantian, kan dulu kejaksaan ada yang enggak benar dikontrol di sini, ya saya berharap Kejaksaan agung bukan balas dendam tapi imbang-imbangan gitu loh," kata Boyamin.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar dua bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku selaku pimpinan lembaga antirasuah oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)

Ia dinyatakan terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara. Pihak berperkara yang dimaksud yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara dan jual beli jabatan di Kota Tanjungbalai.

Majelis Etik Dewan Pengawas KPK dalam putusannya menyatakan, Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Baca Juga:

ICW Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Bareskrim Polri

Lili dinilai terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan, M Syahrial, untuk pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Kota Tanjungbalai.

Sementara terkait hubungan langsung dengan pihak berperkara, Lili dinyatakan terbukti berkomunikasi dengan M Syahrial terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Atas dasar itu, ia dihukum sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bandung Pantau Perusahaan Yang Lakukan PHK Saat Pandemi
Indonesia
Pemkot Bandung Pantau Perusahaan Yang Lakukan PHK Saat Pandemi

"Ada beberapa catatan yang bukan ranah Pemerintah Kota Bandung. Beberapa catatan yang diharapkan bisa disampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita akan memfasilitasi itu," jelasnya.

Menko PMK Pastikan Bansos Segera Disalurkan Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat
Indonesia
Menko PMK Pastikan Bansos Segera Disalurkan Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat

Pencairan bantuan dilakukan seiring dengan rencana perpanjangan PPKM Darurat yang diwacanakan sampai akhir Juli

Pemprov DKI Klaim 1,3 Juta Dosis Vaksin Sudah Disuntik ke Warga
Indonesia
Masuk Gereja Katedral Wajib Sudah Divaksin dan Tertutup bagi Anak di Bawah 12 Tahun
Indonesia
Masuk Gereja Katedral Wajib Sudah Divaksin dan Tertutup bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Gereja Katedral Jakarta memutuskan untuk menggelar kegiatan misa secara tatap muka mulai Rabu (25/8) besok.

Firli Cs Diklaim Tak Mampu Jawab Surat Keberatan Pegawai KPK Soal Hasil TWK
Indonesia
Firli Cs Diklaim Tak Mampu Jawab Surat Keberatan Pegawai KPK Soal Hasil TWK

Bahkan, dalam salah satu poin surat balasan tersebut, Firli Bahuri Cs dengan jelas tidak memberikan tanggapan atas analisis dari para pegawai

Polisi Tangkap Pelaku Mesum di Halte Bus Kramat, Rupanya Dibayar Rp22 Ribu
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Mesum di Halte Bus Kramat, Rupanya Dibayar Rp22 Ribu

Polisi menangkap seorang wanita yang videonya sempat viral di media sosial terkait aksi mesum beberapa waktu lalu.

Cuaca Tak Bersahabat, Tim SAR Polri Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air
Indonesia
Cuaca Tak Bersahabat, Tim SAR Polri Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air

Adapun menjadi fokus pencarian yaitu korban dan puing-puing pesawat

Penyidik Polri Punya Kewenangan Periksa Rizieq
Indonesia
Penyidik Polri Punya Kewenangan Periksa Rizieq

Sementara pentolan Front Pembela Islam itu belum diperiksa.

HUT RI, Polsek Sukolilo Surabaya Bikin Gerbang Mirip Istana Merdeka
Indonesia
HUT RI, Polsek Sukolilo Surabaya Bikin Gerbang Mirip Istana Merdeka

Ketangguhan Pejuang merebut kemerdekaan RI dari penjajah, lanjut Subyantana, menjadi filosofi Indonesia guna menghadapi segala bentuk gangguan dan hambatan untuk bangkit.

Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia
Indonesia
Kuartal II 2021 Vaksin Selain Sinovac Dipastikan Masuk Indonesia

Vaksin tersebut yakni Astra Zeneca, vaksin dari program Covax, dan Pfizer. Paling tidak, dari Covax, pemerintah sudah punya komitmen 10 persen dari kebutuhan.