MAKI bakal Gugat Puan Maharani ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. ANTARA/Ist

MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bakal menggugat Ketua DPR, Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gugatan ini diajukan atas Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada Pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang.

Baca Juga

Ini Respons Ganjar Baliho Puan 'Kepak Sayap Kebhinekaan' Menjamur di Solo

Padahal, MAKI menduga dari 16 calon tersebut, dua calon di antaranya diduga tidak memenuhi persyaratan, yakni Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin.

"Atas dugaan tidak memenuhi persyaratan tersebut, MAKI minggu depan akan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Jumat (6/8).

Boyamin menjelaskan berdasarkan CV, pada periode 3 Oktober 2017 hingga 20 Desember 2019, Nyoman Adhi Suryadnyana menjabat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado atau Kepala Satker Eselon III yang notabene merupakan pengelola keuangan negara atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI

Sedangkan Harry Z. Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang notabene merupakan jabatan KPA dalam arti yang bersangkutan bahkan masih menyandang jabatan KPA-nya. Dengan jabatan tersebut, Boyamin mengatakan, kedua calon seharusnya tidak lolos seleksi.

"Karena bertentangan dengan Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mengatur untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara," tegas Boyamin.

Ketentuan tersebut, kata Boyamin, mengandung makna bahwa seorang calon anggota BPK dapat dipilih untuk menjadi anggota BPK, apabila calon tersebut telah meninggalkan jabatan atau tidak menjabat di lingkungan pengelola keuangan negara paling singkat dua tahun terhitung sejak pengajuan sebagai calon anggota BPK.

Pemaknaan terhadap Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 juga disampaikan juga oleh Mahkamah Agung (MA) dalam suratnya nomor 118/KMA/IX/2009 tanggal 24 September 2009. Dalam surat itu, MA berpendapat Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 menentukan bahwa calon Anggota BPK telah meninggalkan jabatan di lingkungan Pengelola Keuangan Negara selama dua tahun.

Boyamin menekankan, gugatan ini diajukan untuk membatalkan surat Ketua DPR, Puan Maharani dan termasuk membatalkan hasil seleksi calon anggota BPK yang tidak memenuhi persayaratan dari kedua orang tersebut.

MAKI, lanjut Boyamin merasa perlu mengawal DPR untuk mendapatkan calon anggota BPK yang baik dan integritas tinggi, termasuk tidak boleh meloloskan calon yang diduga tidak memenuhi persyaratan.

"Jika kedua orang ini tetap diloloskan dan dilantik dengan Surat Keputusan Presiden, MAKI juga akan gugat PTUN atas SK Presiden tersebut," pungkas Boyamin. (Pon)

Baca Juga

Baliho Puan Kepak Sayap Kebhinekaan, Gibran: Ada Instruksi Partai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Haji Lulung di Mata Anies Baswedan
Indonesia
Haji Lulung di Mata Anies Baswedan

Haji Lulung semasa hidupnya merupakan tokoh masyarakat sekaligus tokoh umat yang semua kalangan menghormati.

Penambahan COVID-19 Tanah Air 2.057 Kasus
Indonesia
Penambahan COVID-19 Tanah Air 2.057 Kasus

Akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4,2 juta kasus atau sebanyak 4.211.460 kasus.

Pemerintah Ubah Aturan, Badan Usaha Kini Boleh Lakukan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Ubah Aturan, Badan Usaha Kini Boleh Lakukan Vaksinasi COVID-19

Dalam Perpres No. 99 tahun 2020 disebutkan bahwa pelaksana vaksin COVID-19 adalah pemerintah (pasal 1).

Bank DKI Salurkan Kredit Rp 1,2 Triliun untuk Ancol
Indonesia
Bank DKI Salurkan Kredit Rp 1,2 Triliun untuk Ancol

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Pembangunan Jaya Ancol (PJA) terkait pemberian kredit sebesar Rp 1,24 triliun dan promosi secara digital.

Mantan Ajudan Jokowi Asal Papua Naik Pangkat Jadi Brigjen Termuda di Polri
Indonesia
Mantan Ajudan Jokowi Asal Papua Naik Pangkat Jadi Brigjen Termuda di Polri

Dengan pelantikan dan sertijab ini akan ada regenerasi di organisasi Polri

Pemkot Bandung Siapkan Rp 30 Miliar untuk Bansos PPKM Darurat
Indonesia
Pemkot Bandung Siapkan Rp 30 Miliar untuk Bansos PPKM Darurat

Untuk bansos ini, Pemkot Bandung menyiapkan anggaran Rp 30 miliar.

Begini Aturan Teranyar Perjalanan Yang Dikeluarkan Kemenhub
Indonesia
Begini Aturan Teranyar Perjalanan Yang Dikeluarkan Kemenhub

khusus untuk transportasi udara, baru mulai diberlakukan pada 3 November 2021 pukul 00.00 WIB, untuk memberikan kesempatan kepada maskapai dan operator bandara mempersiapkan diri serta memberikan sosialisasi kepada calon penumpang.

Puncak Arus Mudik Libur Natal dan Tahun Baru Diprediksi 24 Desember
Indonesia
Puncak Arus Mudik Libur Natal dan Tahun Baru Diprediksi 24 Desember

PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah mengambil sejumlah langkah dalam rangka mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

BNPB Didesak Lunasi Tunggakan ke Hotel Karantina Sebelum Tutup Tahun 2021
Indonesia
BNPB Didesak Lunasi Tunggakan ke Hotel Karantina Sebelum Tutup Tahun 2021

Pemerintah memiliki program Emergency Response (Tanggap Bencana) terkait pandemi dengan menggandeng hotel-hotel untuk bekerja sama dalam penyediaan tempat bagi pasien orang tanpa gejala (OTG).

Aturan Baru Berwisata di Malioboro
Indonesia
Aturan Baru Berwisata di Malioboro

"Pengunjung yang masuk ke kawasan Malioboro akan otomatis tercatat dan nantinya akan mendapat pesan singkat melalui WhatsApp untuk mengingatkan bahwa waktu berkunjung mereka hampir habis," kata Ekwanto di Yogyakarta, Jumat (13/8)