MAKI Ancam Gugat KPK Jika Tak Berani Usut Tuntas Kasus Bansos Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabotebek.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menegaskan, pihaknya akan menggugat KPK jika tidak berani mengusut tuntas kasus yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tersebut.

Baca Juga

KPK Periksa Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR Terkait Suap Bansos

"Kami telah mempersiapkan gugatan praperadilan terhadap KPK jika tidak mendalami informasi dari Tempo. Sekecil apapun informasi Tempo maka KPK wajib mendalaminya," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Selasa (26/1).

Pernyataan ini disampaikan Boyamin menanggapi dugaan keterlibatan Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam kasus suap bansos.

Nama Puan Maharani muncul dalam pemberitaan Majalah Tempo. Salah satu pemilik perusahaan yang menjadi pemenang pengadaan paket bansos di Kementerian Sosial diduga adalah orang dekat Puan.

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Foto: Istimewa
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Foto: Istimewa

Dalam pemberitaan tersebut, Direktur PT Tridiaksi Rohisah Lia disebut mendapatkan jatah pengadaan 199 ribu paket bansos senilai Rp57,63 miliar karena membawa nama puteri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tersebut.

Lia juga disebut menggunakan PT Tri Perkasa Abadi Cemerlang untuk mendapatkan kouta 25 ribu paket bansos senilai Rp6,75 miliar. Meski demikian, dalam pemberitaan itu, Lia menyangkal membawa nama Puan Maharani.

Boyamin menegaskan, informasi yang tersebar di masyarakat seharusnya bisa didalami oleh penyidik. Untuk itu, dia mendesak KPK untuk mengusut pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus suap pengadaan bansos COVID-19 ini.

"Inisiatif ini dalam rangka membantu KPK segera menuntaskan penanganan perkara, sekaligus bagi orang tersebut sebagai sarana membersihkan namanya jika memang tidak terlibat," kata Boyamin. (Pon)

Baca Juga

Kata KPK Soal Dugaan Keterlibatan Puan Maharani di Kasus Suap Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
54 Orang Jadi Tersangka Kasus Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja
Indonesia
Ratusan Pegawai Pabrik di Cikarang Tertular Corona, Pemerintah Singgung Minimnya Protokol Kesehatan
Indonesia
Ratusan Pegawai Pabrik di Cikarang Tertular Corona, Pemerintah Singgung Minimnya Protokol Kesehatan

Pemerintah meminta Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendampingan kepada pihak perusahaan dalam melakukan evaluasi.

Idham Azis Yakin Tangan Dingin Listyo Sigit Bawa Polri Jauh Lebih Baik Lagi
Indonesia
Idham Azis Yakin Tangan Dingin Listyo Sigit Bawa Polri Jauh Lebih Baik Lagi

Sigit juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Idham

Bangun Museum Nabi di Reklamasi Ancol, DKI Jakarta Bantah Mainkan Isu Agama
Indonesia
Bangun Museum Nabi di Reklamasi Ancol, DKI Jakarta Bantah Mainkan Isu Agama

Reklamasi perluasan Ancol akan dijadikan salah satu taman rekreasi terbesar se-Asia Tenggara.

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Sukses Bawa Pulang Rp11 T Uang Negara dari Swiss
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Sukses Bawa Pulang Rp11 T Uang Negara dari Swiss

Untuk itu, Presiden mengajak agar para pemiliknya bisa membawa kembali uang itu ke negara kita.

Hasil Tes Swab Pegawai DKPP
Indonesia
Hasil Tes Swab Pegawai DKPP

Seluruh pimpinan dan pegawai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diliputi perasaan bahagia lantaran meraih hasil negatif dalam tes SWAB yang dijalani pada Senin (28/9).

Membelot, Golkar Masukan Politisi Daerah ke Ruang Ganti
Indonesia
Membelot, Golkar Masukan Politisi Daerah ke Ruang Ganti

Pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020 bakal diganti.

HUT RI Harus Jadi Momentum Berikan Sentuhan Pada Daerah
Indonesia
HUT RI Harus Jadi Momentum Berikan Sentuhan Pada Daerah

"Selama ini masyarakat di sana kurang mendapat sentuhan, padahal potensi yang ada di pedesaan, daerah kepulauan, dan pesisir, sangat melimpah," kata Jazilul.

Kepala BNPT Minta Gubernur Sulsel Perhatikan Nasib Eks Napi Terorisme
Indonesia
Kepala BNPT Minta Gubernur Sulsel Perhatikan Nasib Eks Napi Terorisme

"Agar memiliki kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik agar tidak terpapar kembali oleh paham-paham radikalisme," terangnya

Brigjen Prasetijo Buat Surat Jalan untuk Djoko Tjandra Atas Inisiatif Sendiri
Indonesia
Brigjen Prasetijo Buat Surat Jalan untuk Djoko Tjandra Atas Inisiatif Sendiri

Argo mengatakan, tak ada yang memberi perintah kepada jenderal bintang satu itu.