Maju Lagi di Pilpres 2024, Prabowo Ingin Selamatkan Garuda? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Merahputih.com - Partai Gerindra mengungkap, salah satu desakan agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, adalah menyelamatkan aset bangsa dan negara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mencontohkan ancaman kebangkrutan Garuda Indonesia sering dikhawatirkan Prabowo. Karena betapa sulitnya menjaga aset negara dan persaingan global semakin dinamis dan tantangan modal semakin nyata.

Menurutnya, kekuasaan yang ingin diraih Gerindra pada Pemilu 2024 adalah perjuangan yang tujuannya untuk kemaslahatan dan keselamatan bangsa, termasuk aset-asetnya.

Baca Juga

12 DPD Partai Gerindra Dorong Prabowo Kembali Maju di Pilpres 2024

Hal itu menurut Muzani hanya mungkin terjadi kalau semua unsur di Gerindra mempersiapkan diri dalam perjuangan sejak sekarang.

"Dalam pandangan kami yang memiliki kemampuan untuk itu adalah Pak Prabowo," ujar Muzani kepada wartawan, Senin (1/11).

Selain itu, Muzani mengatakan Prabowo Subianto telah berpesan kepada seluruh kader partainya untuk berjuang mempertahankan dan menyelamatkan eksistensi Garuda Indonesia.

Ia mencontohkan, utang Garuda diprediksi kurang lebih Rp 70 triliun dan diperkirakan perusahaan akan terancam.

"Saya mendapat pesan dari Pak Prabowo agar Gerindra tidak boleh diam menghadapi ancaman ini," katanya.

Muzani melanjutkan, dirinya dititipi pesan oleh Prabowo untuk melakukan semua cara untuk menyelamatkan Garuda Indonesia agar perusahaan tersebut tetap selamat dari kebangkrutan sebagai perusahaan negara.

Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

Dia mengatakan, Garuda Indonesia adalah perusahaan yang dibangun bersamaan dengan perjalanan perjuangan bangsa Indonesia.

Sehingga perusahaan tersebut tidak boleh bangkrut, karena Garuda yang mempersatukan wilayah Indonesia.

"Segenap anggota legislatif Gerindra siap untuk memberi sokongan untuk bisa meringankan utang agar Garuda bisa tetap eksis sebagai perusahaan BUMN yang menyatukan wilayah NKRI," ujarnya Muzani yang juga Wakil Ketua MPR ini.

Sekedar informasi, Garuda Indonesia terancam pailit karena gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT My Indo Airlines.

Majelis Hakim menolak pengajuan PKPU My Indo Airlines pada sidang putusan Kamis (21/10) lalu.

Permohonan PKPU My Indo Airlines diajukan ke PN Jakarta Pusat sejak 9 Juli 2021 dengan nomor perkara 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst.

Baca Juga

Elektabilitas Tinggi, Gerindra Jateng Deklarasi Prabowo Capres 2024

Gugatan dilayangkan karena Garuda Indonesia menunggak pembayaran sejumlah kewajiban kepada My Indo Airlines. Terbaru, Garuda Indonesia kembali terancam pailit akibat permohonan PKPU oleh PT Mitra Buana Koorporindo.

Permohanan PKPU oleh Mitra Buana Koorporindo ke Garuda Indonesia, dilayangkan melalui kuasa hukumnya Atik Mujiati ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2021.

Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Beberkan Tiga Tantangan Terberat TNI di Usia 76 Tahun
Indonesia
DPR Beberkan Tiga Tantangan Terberat TNI di Usia 76 Tahun

Peringatan HUT TNI ke-76 pada 5 Oktober 2021 mengusung tema Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang.

Pemerintah Klaim Sudah Amankan 370 Juta Dosis Vaksin Hingga Akhir Tahun 2021
Indonesia
Pemerintah Klaim Sudah Amankan 370 Juta Dosis Vaksin Hingga Akhir Tahun 2021

Indonesia menunggu persetujuan dari FBI Amerika Serikat untuk 50 juta dosis vaksin Novavax.

Kunjungi Zona Merah COVID-19 di Kayu Putih, Kapolda Metro Pastikan Tingkatkan 3T
Indonesia
Kunjungi Zona Merah COVID-19 di Kayu Putih, Kapolda Metro Pastikan Tingkatkan 3T

Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta akan terus melaksakan operasi yustisi

Bawa 2 Lansia, Anak Muda Bukan Prioritas Bisa Ikut Divaksin COVID-19
Indonesia
Bawa 2 Lansia, Anak Muda Bukan Prioritas Bisa Ikut Divaksin COVID-19

Saat ini vaksinasi kalangan lansia masih kurang cepat pendistribusian dan penyebarannya dibanding kelompok lainnya.

Pemerintah Telah Distribusikan 7 Juta Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemerintah Telah Distribusikan 7 Juta Vaksin COVID-19

ketersediaan vaksin sangat mempengaruhi kelancaran program vaksinas dan ketersediaan juga tergantung dari kapasitas produksi produsen vaksin.

DPR: Rakyat Menangis karena PPKM Level, Ini Malah Terima 34 TKA Tiongkok
Indonesia
DPR: Rakyat Menangis karena PPKM Level, Ini Malah Terima 34 TKA Tiongkok

"Saya minta agar Menteri Hukum dan HAM maupun pihak imigrasi agar menjelaskan sejelas-jelasnya alasan di balik penerimaan para WNA. Masalahnya, selama PPKM ini masyarakat saja menangis karena kondisi pergerakan sangat sulit, ini malah menerima TKA," ucap Sahroni

Didesak DMFI Tutup Kuliner Daging Anjing, Gibran Mengaku Akan Lakukan Kajian
Indonesia
Didesak DMFI Tutup Kuliner Daging Anjing, Gibran Mengaku Akan Lakukan Kajian

Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) mendesak Pemkot Solo segera membuat peraturan daerah (perda) tentang larangan menjual dan mengkonsumsi daging anjing.

Bantuan Sosial Tunai Triwulan I untuk Warga DKI Cair Hari Ini
Indonesia
Bantuan Sosial Tunai Triwulan I untuk Warga DKI Cair Hari Ini

Pemprov DKI Jakarta hari ini mencairkan dana bantuan sosial (Bansos) kepada warga pemegang kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Komisi X Dukung Pemerintah Siapkan Rencana Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Komisi X Dukung Pemerintah Siapkan Rencana Sekolah Tatap Muka

Komisi X DPR mendorong pemerintah segera merealisasikan rencana sekolah tatap muka agar anak didik bisa merasakan suasana sekolah kembali

Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan
Indonesia
Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan

"Yang jelas tidak ada aturan yang melarang kalau orang yang sudah menjalani pidana itu nggak boleh ikut seleksi," ucap Aria, Jumat (6/8).