Maju di Pilwalkot Solo, Kelompok Menengah Atas Persoalkan Gibran Bagian Dinasti Politik Gibran Rakabuming (kedua kanan) saat bersama Presiden Jokowi saat bertemu wartawan. (Foto: MP/Ismail)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa isu tentang politik dinasti di Pilwakot Solo 2020 mengefek kepada Gibran Rakabuming Raka yang notabane adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Menurut Karyono, hanya kelas tertentu yang mempersoalkan isu dinasti itu.

Kelompok ini adalah mereka yang merupakan kalangan kelas menengah ke atas, kemudian kalangan kritis seperti orang yang berpendidikan tinggi misalnya. Sementara kelompok tersebut, dikatakan Karyono jumlahnya juga terbilang sedikit.

Baca Juga:

Gibran Sedih Muenchen Juara Liga Champions

“Kelas menengah ke atas yang populasinya kecil ini yang mempersoalkan dinasti. Pertanyaannya berapa sih jumlah populasi kalangan ini,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/8).

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa sebetulnya politik dinasti sah di dalam regulasi di Indonesia.

“Di aspek yuridis menyatakan tidak ada larangan. MK membatalkan frasa di UU Pilkada, tentang pasal yang membatasi calon kepala daerah yang punya hubungan kekerabatan. Ini karena dipandang bertentangan dengan UUD dan HAM. Karena setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum untuk memilih dan dipilih,” jelasnya.

Karyono juga mendorong agar politik dinasti yang tengah dialamatkan di dalam agenda Pilkada Solo tidak perlu dijadikan komoditas politik untuk mendowngrade pasangan calon tertentu. Apalagi karena di dalam kontestasi politik elektoral, undang-undang pun tidak melarangnya.

Hanya saja, ia memberikan masukan agar persoalan politik dinasti ini dapat dicerahkan dengan beberapa aspek edukatif. Salah satunya adalah bagaimana agar politik dinasti tidak justru bermutasi menjadi perilaku penyelewengan kekuasaan (abuse of power) apalagi sampai masuk ke oligarki dan kartel.

“Jadi yang harus dilakukan adalah mengedukasi. Yang membahayakan kalau politik dinasti bermutasi jadi oligarki dan kartel. Tapi di UU tidak melarang politik dinasti itu,” ucapnya.

Gibran Rakabuming Raka (kanan). (Foto: MP/Ismail)
Gibran Rakabuming Raka (kanan). (Foto: MP/Ismail)

Ia juga menilai bahwa isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Pilkada Surakarta 2020 tidak akan berhasil jika dilakukan untuk melakukan manuver pasangan calon tertentu.

“Isu SARA di sana apakah bisa mendowngrade Gibran?. Keduanya sama-sama Muslim, baik Gibran maupun Teguh,” kata Karyono.

Sementara di Solo sendiri, masyarakat yang beragama Islam menjadi mayoritas, sehingga potensi untuk terjadinya gesekan konflik rasial untuk mengisi kontestasi politik elektoral sulit tersulut di Solo.

“Lebih dari 80 persen penduduk di sana muslim. Jadi muslim mayoritas, sehingga isu SARA tidak terlalu signifikan mempengaruhi pemilih di sana,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat Solo yang tergolong moderat juga menjadi salah satu faktor mengapa pilkada di sana tidak terlalu signifikan jika harus mengangkat isu sentimen SARA.

“Faktor pertimbangan SARA di Solo itu tidak menjadi isu penting di sana, karena mayoritas masyarakatnya moderat. Perbedaan latar belakang agama suku itu bukan menjadi persoalan yang harus dipertentangkan,” jelasnya.

Baca Juga:

Pemilih Militan Gibran 32, 6 Persen, IPI: Istilahnya 'Biar Gepeng Nderek Banteng'

Maka dari itu, Karyono pun menyarankan agar tim sukses masing-masing pasangan calon tidak menggunakan isu dengan sentimen SARA di dalam menggalang dukungan, termasuk untuk menurunkan elektabilitas lawan politik.

“Jika ada kelompok atau pasangan tertentu yang pakai isu SARA maka tidak relevan. Karakter masyarakat di sana tidak mempersoalkan latar belakang SARA,” tuturnya.

Lalu bagaimana jika seandainya ada sekelompok masyarakat atau pasangan calon yang menggunakan narasi pro dan kontra terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).

Karyono menilai isu tersebut juga tidak berguna pula di Pilkada Solo. Pun jika harus dikeluarkan, maka akan percuma saja karena tidak ada dampak yang signifikan sama sekali nantinya.

“Isu komunisme pengaruhnya sangat kecil. Isu komunis kerap dijadikan komoditas politik untuk mendowngrade Pak Jokowi misalnya, di isu Pilkada 2014 dan Pilpres 2019. Bahkan yang suka diserang isu PKI seperti PDIP bahkan suka menang tuh. Jadi isu komunisme kecil pengaruhnya,” papar Karyono. (Knu)

Baca Juga:

Ditanya Kesiapan Berdisiplin Sekolah Partai PDIP, Gibran Bilang Siap Push Up

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gunung Merapi Status Siaga, 961 Warga Jateng Diungsikan
Indonesia
Gunung Merapi Status Siaga, 961 Warga Jateng Diungsikan

BPPTKG Yogyakarta menaikkan status Gunung Merapi dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga), Kamis (5/11).

Hari Ini PN Jaktim Kembali Gelar Sidang Kasus Kerumunan Rizieq
Indonesia
Hari Ini PN Jaktim Kembali Gelar Sidang Kasus Kerumunan Rizieq

PN Jakarta Timur tidak menyiarkan langsung jalannya persidangan melalui internet

Dinkop UMTK Kediri Cetak Montir Sepeda Angin di Masa Pandemi Corona
Indonesia
Dinkop UMTK Kediri Cetak Montir Sepeda Angin di Masa Pandemi Corona

Dinkop UMTK menyiapkan pelatihan montir bagi para pemuda di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan mereka untuk membuka usaha terlebih di masa pandemi COVID-19.

Pelaku Penembakan Laskar FPI Ternyata Tewas Sejak Januari Lalu
Indonesia
Pelaku Penembakan Laskar FPI Ternyata Tewas Sejak Januari Lalu

Salah satu polisi yang diduga menembak anggota laskar FPI dalam kasus Tol Jakarta-Cikampek Km 50 meninggal dunia karena kecelakaan tunggal.

Update COVID-19 Senin (15/3): Total Pasien Sembuh 1.249.947 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Senin (15/3): Total Pasien Sembuh 1.249.947 Orang

Penambahan itu menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.425.044 orang

Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis
Indonesia
Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis

Kepolisian meminta masyarakat berpikir jernih dan tidak melakukan aksi beli dan bakar produk Prancis

Penyuap Eks Mensos Juliari Janji Bakal Buka-bukaan di Sidang Kasus Bansos
Indonesia
Penyuap Eks Mensos Juliari Janji Bakal Buka-bukaan di Sidang Kasus Bansos

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka

Polisi Gagalkan Peredaran Ribuan Ekstasi Modus Obat COVID-19
Indonesia
Polisi Gagalkan Peredaran Ribuan Ekstasi Modus Obat COVID-19

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polres Metro Tangerang Kota menggagalkan peredaran 2.342 butir ekstasi dengan modus obat COVID-19.

6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi
Indonesia
6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi

Abhan mengungkapkan, ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu.

Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin COVID-19

Penerbitan PMK ini dapat memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan vaksin.