Majelis Rakyat Papua Ungkap Alasan Tolak Pemekaran Tiga Provinsi Tangkapan layar peta Papua. (Foto: MP/Google Maps)

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI menyetujui pembuatan tiga provinsi baru di Papua memicu reaksi keras dari kelompok warga Bumi Cenderawasih.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk Provinsi Papua Timotius Murib menilai, pemekaran Papua dinilai sebagai kebijakan yang kurang cermat.

Menurut dia, selama ini tidak ada dengar pendapat yang memadai dan tiba-tiba DPR menyetujui tiga buah RUU.

Baca Juga:

Dinilai Berpotensi Picu Masalah, Pemekaran Provinsi Baru di Papua Menuai Penolakan

"Seharusnya mereka cermat dan tidak terburu-buru dalam memutuskan pemekaran Papua. Dampak kebijakan ini telah melepaskan sebagian besar wilayah kultural MRP dan wilayah pemerintahan Provinsi Papua. Dipangkas besar-besaran,” ungkap dia melalui keterangan tertulis, Jumat (8/4).

Menurut Timotius, pesan Presiden untuk menyejahterakan Papua dan mengevaluasi otonomi khusus. Namun, sayangnya diterjemahkan dengan cara membentuk provinsi baru berdasarkan UU Otsus baru yang bermasalah.

Tiomotius menambahkan, UU ini mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh Pasal 77 UU No 21/2001 Tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua yang mewajibkan adanya konsultasi dengan rakyat Papua.

Dalam Otonomi Khusus, pemekaran wilayah wajib memperoleh pertimbangan dan persetujuan MRP.

"Dulu pada 2003 Papua dimekarkan menjadi dua tanpa didahului dengan pembentukan MRP. Sekarang Papua menjadi lima provinsi. Ini kebijakan model apa?” lanjut Timotius.

Wakil Ketua I MRP Yoel Luiz Mulait menjelaskan, pembentukan tiga provinsi baru tersebut tidak cermat.

Sebab, ia menganggap, tanpa partisipasi orang asli Papua (OAP) dan juga tanpa konsultasi dengan MRP yang merupakan lembaga representasi kultural OAP.

“Ini betul-betul mencederai semangat otonomi khusus. Pembuatan kebijakan sepihak sama sekali tidak mendidik publik," jelas dia.

Baca Juga:

RUU Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua Jadi Usulan DPR

Yoel meyakini, kebijakan ini seolah mempertontonkan pembatasan otonomi dan hak asasi orang asli Papua.

Terutama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada hidup mereka.

Sehingga, lanjut Yoel, tiga RUU itu didasari pada UU 2/2021 yang materinya cacat substansial dan sedang diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemekaran seharusnya ditunda sampai MK memutuskan,” tegas Yoel.

Sekadar informasi, Baleg menyepakati RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah dalam rapat pleno yang digelar Rabu (6/4).

Selanjutnya RUU ini akan dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan.RUU itu mengatur pemekaran Papua menjadi tiga provinsi lain.

Nantinya sejumlah kabupaten bakal masuk ke dalam tiga provinsi baru tersebut.

Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan ibu kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, serta Kabupaten Boven Digoel.

Kemudian, Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan ibu kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Puncak.

Sementara itu, Provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan ibu kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, serta Kabupaten Yalimo. (Knu)

Baca Juga:

Jadi Primadona Dunia, Ini Fakta Menarik Tanaman Pala Khas Papua

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Imbau Masyarakat Taat Prokes saat Idul Adha
Indonesia
Kemenag Imbau Masyarakat Taat Prokes saat Idul Adha

Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1443 H.

Tambal Subsidi Energi, Pemerintah Harus Terapkan Lagi Pajak Ekspor Batu Bara
Indonesia
Tambal Subsidi Energi, Pemerintah Harus Terapkan Lagi Pajak Ekspor Batu Bara

Windfall profit dari komoditas batu bara hanya dinikmati pengusaha yang tambah kaya di tengah penderitaan masyarakat.

Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM 100 Persen
Indonesia
Orangtua Berhak Larang Anaknya Ikut PTM 100 Persen

Tapi di Jakarta justru punya prestasi yang baik

Jalankan Instruksi Anies, Satpol PP DKI Copot Iklan Rokok di Supermarket
Indonesia
Jalankan Instruksi Anies, Satpol PP DKI Copot Iklan Rokok di Supermarket

"Salah satu teknis penertiban nya memang dengan cara pencopotan iklan rokok dan ada juga dengan cara menutup produk rokok menggunakan kain putih," ucap Kepala Seksi Penertiban Sarana dan Prasarana Kota Satpol PP DKI, Muhammadong

[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Ditemukan Sejak Juli 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Ditemukan Sejak Juli 2021

Beredar sebuah narasi melalui akun Twitter @stacey_rudin yang mengatakan bahwa varian Omicron sudah muncul sejak bulan Juli.

Bruder Angelo Divonis 14 Tahun, Anak Panti Beri Tepuk Tangan
Indonesia
Bruder Angelo Divonis 14 Tahun, Anak Panti Beri Tepuk Tangan

Sementara itu, diantara pengunjung sidang tersebut tampak ada yang membawa bunga

Atlet Kota Bandung Peraih Medali SEA Games 2021 Diberi Uang Kadeudeuh
Indonesia
Atlet Kota Bandung Peraih Medali SEA Games 2021 Diberi Uang Kadeudeuh

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan kadeudeuh atau uang saku untuk para atlet Kota Bandung yang berprestasi di ajang SEA Games 2021.

Ridwan Kamil: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBD Perubahan 2021
Indonesia
Ridwan Kamil: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas APBD Perubahan 2021

Sedangkan Belanja Tidak Terduga (BTT) ditingkatkan

[Hoaks atau Fakta]: Belum Bayar Pajak, Polisi Tidak Bisa Tilang Pengendara
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Belum Bayar Pajak, Polisi Tidak Bisa Tilang Pengendara

Jika si polisi tetap mengambil tindakan menilang, menyarankan agar si pengendara mengajukan komplain secara resmi.

Pengamat Lihat Kursi KSAD Hadiah Dudung Keras Sama FPI dari Jokowi
Indonesia
Pengamat Lihat Kursi KSAD Hadiah Dudung Keras Sama FPI dari Jokowi

Sikap keras Dudung terhadap FPI juga menjadi pertimbangan Jokowi memilih eks Pangdam Jaya itu menjadi KSAD.