Majelis Rakyat Keberatan Perluasan Daerah Otonom di Papua Peta Provinsi Papua. (Foto: MP/Google Maps)

MerahPutih.com- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Amnesty Internasional Indonesia di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (15/4).

Hadir pada pertemuan Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait, Staf Khusus Ketua MRP Onias Wenda, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Baca Juga:

Fraksi Demokrat Minta RUU Pemekaran Papua Dikembalikan kepada Pengusul

Menurut Mahfud, pemerintah mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh MRP.

MRP menyampaikan banyak hal, antara lain persoalan penambangan baru di Wabu pasca perpanjangan kontrak Freeport.

"Saya menyampaikan bahwa penambangan baru dilakukan oleh BUMD dan BUMN dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat luas dan masyarakat adat. Hingga saat ini belum ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP)," tulis Mahfud seperti dikutip dari akun Instagram resminya @mohmahfudmd.

"MRP pada kesempatan ini juga menyerahkan surat aspirasi kepada Presiden RI, yang saya terima untuk disampaikan," tambah Mahfud.

Timotius menyiapkan surat yang diserahkan MRP kepada Mahfud untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.

Isi surat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Timotius mengatakan, MRP menyampaikan sejumlah hal kepada Jokowi melalui Mahfud.

Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua, MRP mempunyai tugas dan wewenang untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut perlindungan hak-hak Orang Asli Papua serta memfasiliitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Kemudian, lanjut Timotius, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU tersebut, MRP memiliki peran terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Peran tersebut ditegaskan dalam ketentuan tersebut, yaitu bahwa pembentukan atau pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP dan setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Yoel menambahkan, MRP telah menerima aspirasi masyarakat Orang Asli Papua.

“Sebagian besar menolak pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) karena dilakukan dengan pendekatan sentralistik yang mengacu pada ketentuan yang baru, yaitu Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otsus Papua,” katanya.

Baca Juga:

Vaksinasi di Papua Barat dan Papua Masih Rendah

Ia menyayangkan langkah Komisi II yang terburu-buru mendorong pemekaran wilayah Papua. Badan Legislasi DPR RI secara cepat menyetujui tiga RUU DOB pada 6 April 2022.

Lalu kurang dari sepekan kemudian, pada 12 April 2022, RUU tersebut disetujui oleh Rapat Paripurna DPR RI menjadi RUU Usul Inisiatif DPR, yaitu RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

"Ini sangat tidak terburu-buru dan tidak partisipatif,” jelas Yoel.

Untuk itu, MRP meminta agar seluruh pelaksanaan revisi kedua UU Otsus, terutama rencana pemekaran dan pembentukan DOB di Tanah Papua ditunda sampai ada keputusan final dari MK.

MRP berharap kebijaksaan dari Jokowi terkait hal tersebut.

Untuk saat ini, MRP meminta pembentukan DOB ditunda sampai ada putusan final dari Mahkamah Konstitusi yang sedang memeriksa uji materiil UU Otsus Papua hasil amandemen kedua.

Sementara itu, Usman Hamid mengapresiasi penjelasan Mahfud yang mengatakan pemerintah akan memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat sebelum benar-benar melakukan penambangan emas.

“Pak Mahfud juga mengatakan pemerintah akan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi hasil penelitian Amnesty terkait rencana tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya. Temuan dari penelitian kami juga telah dibahas dalam pertemuan Menkopolhukam dengan Menteri BUMN, Menteri Investasi, bahkan Presiden,” jelas Usman.

Ia mengklaim, banyak orang Papua yang khawatir jika pembentukan DOB akan diikuti oleh penambahan gelar pasukan dan satuan-satuan territorial maupun pembentukan Polda-polda di provinsi-provinsi baru tersebut.

Oleh karena itulah, Usman berharap, rencana pembentukan DOB dapat memperhatikan implikasi politik, hukum, keamanan, dan juga situasi HAM di Papua. (Knu)

Baca Juga:

Senator Minta Aspek Keamanan Jangan Jadi Acuan Utama Pemekaran di Papua

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lima Poin Pembicaraan Jokowi dan Menlu Prancis
Indonesia
Lima Poin Pembicaraan Jokowi dan Menlu Prancis

Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan vaksin Prancis ke Indonesia yang jumlah totalnya akan mencapai 4,8 juta dosis

Kejagung Cekal Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemhan
Indonesia
Kejagung Cekal Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemhan

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan cegah dan tangkal (cekal) tiga orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Azis Syamsuddin Berikan Amplop ke AKP Robin Saat Temui Rita Widyasari di Lapas
Indonesia
Azis Syamsuddin Berikan Amplop ke AKP Robin Saat Temui Rita Widyasari di Lapas

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin disebut memberikan amplop berwarna cokelat kepada eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Patujju.

Lapangan Golf dan Hotel Disita Satgas BLBI, Kuasa Hukum Obligor Protes
Indonesia
Lapangan Golf dan Hotel Disita Satgas BLBI, Kuasa Hukum Obligor Protes

Langkah penyitaan aset dinilai cara membabi buta yang menyamaratakan antara obligor yang bertanggungjawab dengan obligor yang mengemplang utang.

Kendaraan Pariwisata Bebas Gage di Lokasi Wisata Selama Liburan Nataru
Indonesia
Kendaraan Pariwisata Bebas Gage di Lokasi Wisata Selama Liburan Nataru

Polisi akan memeriksa protokol kesehatan pengunjung sebelum memasuki lokasi wisata

Yenny Wahid Mengundurkan Diri sebagai Komisaris Garuda Indonesia
Indonesia
Yenny Wahid Mengundurkan Diri sebagai Komisaris Garuda Indonesia

Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab dipanggil Yenny Wahid mengundurkan diri dari jabatan komisaris independen PT Garuda Indonesia.

UMP Banten 2022 Naik Rp 40 Ribu Jadi Rp 2,5 Juta
Indonesia
UMP Banten 2022 Naik Rp 40 Ribu Jadi Rp 2,5 Juta

Sejumlah provinsi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 pada hari ini, Jumat (19/11).

Ikuti Jejak MotoGP, Pembalap Formula E Akan Konvoi di Jakarta
Indonesia
Ikuti Jejak MotoGP, Pembalap Formula E Akan Konvoi di Jakarta

Balap mobil berenergi listrik Formula E akan digelar pada 4 Juni 2022 mendatang.

Klaim Farid Okbah Pernah Diundang Jokowi, PDRI Bakal Ajukan Praperadilan
Indonesia
Klaim Farid Okbah Pernah Diundang Jokowi, PDRI Bakal Ajukan Praperadilan

Farid bertemu Jokowi dalam kapasitasnya sebagai penasihat Parmusi.

Gugat Hasil TWK ke PTUN, Novel Baswedan: Agar KPK tak Semakin Rusak
Indonesia
Gugat Hasil TWK ke PTUN, Novel Baswedan: Agar KPK tak Semakin Rusak

Novel menyebut gugatan dilayangkan karena kecintaan para mantan pegawai terhadap KPK. Dia tak mau lembaga pemberantasan korupsi semakin rusak dan tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat.