Majelis Hakim Sebut Tuntutan Jaksa terhadap Rizieq Dkk Terlalu Berat Terdakwa Rizieq Shihab saat menjalani sidang putusan kasus kerumunan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman

MerahPutih.com - Majelis hakim menyebut tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa Rizieq Shihab dan lima lainnya dalam perkara kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Petamburan, Jakarta Pusat terlalu tinggi.

Jaksa menuntut terdakwa Rizieq Shihab dengan pidana 2 tahun penjara terkait kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat.

Sedangkan lima lainnya dituntut satu tahun enam bulan penjara. Mereka yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Pikir-pikir Banding Vonis 8 Bulan Penjara Rizieq Dkk

"Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut jika memerhatikan perbuatan dan kesalahan terdakwa-terdakwa dipandang agak berat bagi terdakwa-terdakwa," ucap ketua hakim kasus kerumunan Petamburan Suparman Nyompa, saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui virtual, Kamis (27/5).

Tuntutan yang digunakan jaksa yaitu mendasarkan pada pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Hanya saja, selama proses persidangan, lanjut Suparman, dakwan pertama itu tidak terbukti.

Rizieq Shihab (tengah depan) dan lima terdakwa lainnya saat sidang putusan kasus kerumunan Petamburan di PN Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Rizieq Shihab (tengah depan) dan lima terdakwa lainnya saat sidang putusan kasus kerumunan Petamburan di PN Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Menurutnya, tidak ada penghasutan yang dilakukan para terdakwa dalam kasus kerumunan Petamburan dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad serta pernikahan putri ke-4 Rizieq.

"Tapi sesuai fakta persidangan terdakwa tidak ada melakukan hasutan maupun kekerasan terhadap penguasa umum," papar Suparman.

Baca Juga:

Rizieq Shihab dan 5 Terdakwa Divonis 8 Bulan Bui di Kasus Kerumunan Petamburan

Tapi berdasarkan hasil persidangan, para terdakwa melanggar dakwaan ketiga soal kekarantinaan kesehatan. Sehingga, mereka harus diberikan sanksi pidana.

"Terdakwa hanya terbuti melakukan tidak pidana pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ancaman pidana nya 1 tahun penjara dan atau pidana denda maksimal Rp100 juta," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Rizieq Shihab Divonis Denda Rp 20 Juta di Kasus Kerumunan Megamendung

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub Heran Penataan Ruang Balai Kota DKI Dikritik DPRD
Indonesia
Wagub Heran Penataan Ruang Balai Kota DKI Dikritik DPRD

Riza Patria mengaku bingung dengan sikap DPRD yang kritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan menata kantor perangkat kerja di Balai Kota.

Hari Ini Jokowi Tinjau Vaksinasi di Stasiun Bogor
Indonesia
Hari Ini Jokowi Tinjau Vaksinasi di Stasiun Bogor

Presiden Joko Widodo dijadwalkan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk sasaran pengguna jasa kereta rel listrik (KRL) commuterline di Stasiun Bogor, Kamis (17/6) pagi.

Irjen Napoleon Kenakan Batik di Sidang Perdana Perkara Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Irjen Napoleon Kenakan Batik di Sidang Perdana Perkara Red Notice Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Bonaparte menghadiri sidang perdana kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11).

[Hoaks atau Fakta]: 4 Nakes Meninggal Usai Divaksin Miliki Kemiripan Kasus di Luar Negeri
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: 4 Nakes Meninggal Usai Divaksin Miliki Kemiripan Kasus di Luar Negeri

cardiovascular, blood disorder, dan brain damage bukan penyakit yang disebabkan oleh vaksin COVID-19.

Anak Buah Juliari Disebut Minta Jatah Rp2.000 Per Paket Bansos
Indonesia
Anak Buah Juliari Disebut Minta Jatah Rp2.000 Per Paket Bansos

Mantan PPK Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso disebut meminta jatah Rp2.000 per paket bansos kepada Broker PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude, Harry Van Sidabuke.

Buruh Tangerang Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Foto
Buruh Tangerang Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Ratusan buruh melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan utama Kota Tangerang sebagai wujud penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Kota Tangerang, Banten

Pekan Depan COVID-19 Bisa Memburuk
Indonesia
Pekan Depan COVID-19 Bisa Memburuk

Satgas Covid-19 meminta keseriusan dari pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk betul-betul menjaga kabupaten/kota.

Ditutup Karena COVID-19, Perbatasan RI-Papua Nugini Segera Dibuka
Indonesia
Ditutup Karena COVID-19, Perbatasan RI-Papua Nugini Segera Dibuka

Perbatasan baru akan dibuka sekitar 21 Juni 2021 dan berbagai kesiapan kini dilakukan termasuk regulasi yang mengaturnya mengingat saat ini pandemi COVID-19 masih mewabah.

Peringati May Day, 50 Ribu Buruh bakal Gelar Aksi Demo Besok
Indonesia
Peringati May Day, 50 Ribu Buruh bakal Gelar Aksi Demo Besok

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, massa buruh dari KSPI yang akan mengikuti May Day berjumlah 50 ribu buruh.