Majelis Hakim Sebut Tuntutan Jaksa terhadap Rizieq Dkk Terlalu Berat Terdakwa Rizieq Shihab saat menjalani sidang putusan kasus kerumunan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman

MerahPutih.com - Majelis hakim menyebut tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap terdakwa Rizieq Shihab dan lima lainnya dalam perkara kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Petamburan, Jakarta Pusat terlalu tinggi.

Jaksa menuntut terdakwa Rizieq Shihab dengan pidana 2 tahun penjara terkait kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat.

Sedangkan lima lainnya dituntut satu tahun enam bulan penjara. Mereka yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Pikir-pikir Banding Vonis 8 Bulan Penjara Rizieq Dkk

"Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut jika memerhatikan perbuatan dan kesalahan terdakwa-terdakwa dipandang agak berat bagi terdakwa-terdakwa," ucap ketua hakim kasus kerumunan Petamburan Suparman Nyompa, saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui virtual, Kamis (27/5).

Tuntutan yang digunakan jaksa yaitu mendasarkan pada pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Hanya saja, selama proses persidangan, lanjut Suparman, dakwan pertama itu tidak terbukti.

Rizieq Shihab (tengah depan) dan lima terdakwa lainnya saat sidang putusan kasus kerumunan Petamburan di PN Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Rizieq Shihab (tengah depan) dan lima terdakwa lainnya saat sidang putusan kasus kerumunan Petamburan di PN Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Menurutnya, tidak ada penghasutan yang dilakukan para terdakwa dalam kasus kerumunan Petamburan dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad serta pernikahan putri ke-4 Rizieq.

"Tapi sesuai fakta persidangan terdakwa tidak ada melakukan hasutan maupun kekerasan terhadap penguasa umum," papar Suparman.

Baca Juga:

Rizieq Shihab dan 5 Terdakwa Divonis 8 Bulan Bui di Kasus Kerumunan Petamburan

Tapi berdasarkan hasil persidangan, para terdakwa melanggar dakwaan ketiga soal kekarantinaan kesehatan. Sehingga, mereka harus diberikan sanksi pidana.

"Terdakwa hanya terbuti melakukan tidak pidana pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ancaman pidana nya 1 tahun penjara dan atau pidana denda maksimal Rp100 juta," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Rizieq Shihab Divonis Denda Rp 20 Juta di Kasus Kerumunan Megamendung

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sosok Haji Lulung di Mata Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Sosok Haji Lulung di Mata Ketua DPRD DKI Jakarta

Pras panggilan akrab Prasetyo, mengenang sosok Haji Lulung sebagai tokoh masyarakat yang bersahaja dan baik hati

Waduh, Komponen PJU di Purwakarta Banyak yang Hilang
Indonesia
Waduh, Komponen PJU di Purwakarta Banyak yang Hilang

PJU yang merupakan fasilitas publik tersebut rupanya masih diincar tangan-tangan jahil tidak bertanggung jawab.

Anies Terapkan PPKM Level 1 Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Anies Terapkan PPKM Level 1 Libur Natal dan Tahun Baru

Jakarta akan menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021-2022.

Polri Segera Undang Eks Pegawai KPK Buat Sosialisasi Pengangkatan PNS
Indonesia
Polri Segera Undang Eks Pegawai KPK Buat Sosialisasi Pengangkatan PNS

57 eks pegawai KPK tersebut diangkat sebagai PNS apabila telah menandatangani surat pernyataan di antaranya bersedia menjadi PNS.

Muzani Pastikan Prabowo Maju Pilpres, Bakal Lanjutkan Program Jokowi
Indonesia
Muzani Pastikan Prabowo Maju Pilpres, Bakal Lanjutkan Program Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan sang Ketum Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi.

BNPB Catat Lebih dari 1.000 Bencana Terjadi Sejak Awal Tahun
Indonesia
Hindari Loss of Learning pada Siswa, Nadiem Dorong Pemda Segera Adakan PTM
Indonesia
Hindari Loss of Learning pada Siswa, Nadiem Dorong Pemda Segera Adakan PTM

PJJ yang jelas-jelas tidak optimal dan tidak bergerak cepat maka kita akan menghadapi loss of learning

Proyek Strategis Nasional Ciptakan 11 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi
Indonesia
Proyek Strategis Nasional Ciptakan 11 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Pemulihan ekonomi selama dan pasca-pandemi akan semakin baik pada masa-masa mendatang.

Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu  Pondok Pesantren di Berbagai Daerah
Indonesia
Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu Pondok Pesantren di Berbagai Daerah

Yaqut juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pesantren-pesantren di daerah.

Residivis Peras Pejabat ASN Eks Ajudan Jokowi, Kerugian Capai Puluhan Juta
Indonesia
Residivis Peras Pejabat ASN Eks Ajudan Jokowi, Kerugian Capai Puluhan Juta

Polda Jawa Tengah menangkap seorang residivis yang melakukan pemerasan terhadap tiga pejabat ASN Pemkot Solo.