Headline
 Mahyudin Bocorkan Wacana Penambahan 10 Pimpinan MPR Belum Disepakati Wakil Ketua MPR, Mahyudin (mpr.go.id)

MerahPutih.Com - Wacana penambahan 10 pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sampai sekarang belum disepakati oleh lembaga tersebut. Wakil Ketua MPR Mahyudin menjelaskan institusinya belum ada rencana pembahasan wacana 10 kursi MPR periode 2019-2024 dalam Rapat Gabungan beberapa waktu ke depan.

"Belum ada rencana pembahasan itu (10 kursi pimpinan MPR RI), namun dinamika seperti itu bisa saja nanti muncul dalam Rapat Gabungan dan sampai saat ini belum ada usulan tersebut," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (25/8).

Baca Juga:

Mahyudin Klaim Masih Jadi Wakil Ketua MPR

Lebih lanjut ia menjelaskan, beberapa waktu lalu telah disampaikan draf perubahan Tata Tertib (Tatib) MPR, terkait kursi pimpinan dari delapan menjadi lima.

Menurut dia, saat ini baru dibahas di tiap fraksi dan kelompok DPD RI, nanti akan dibawa kembali dalam Rapat Gabungan MPR untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR di akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019.

Wakil Ketua MPR Mahyudin
Wakil ketua MPR Mahyudin (mpr.go.id)

"(Penambahan 10 kursi pimpinan MPR) baru wacana, dalam UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masih lima jumlah pimpinan MPR, jadi belum ada kemungkinan," ujarnya.

Dia mengatakan, jumlah kursi pimpinan MPR ditentukan dalam UU MD3 dan sampai saat ini belum ada pembahasan rencana perubahan UU tersebut sehingga jumlah kursi pimpinan tetap lima.

Namun menurut dia, wacana yang berkembang di parlemen sifarnya dinamis, sehingga bisa saja ada kompromi seperti beberapa waktu lalu, jumlah pimpinan MPR dari lima ditambah menjadi delapan.

"Namun saat ini masih sesuai UU MD3 yaitu satu Ketua MPR dan empat wakil ketua," katanya.

Baca Juga:

Kabar Pergantian Mahyudin Beredar, MPR: Kami Belum Terima Surat

Mahyudin sebagaimana dilansir Antara mengatakan, saat ini usulan perubahan dalam Tatib MPR salah satunya terkait nomenklatur lembaga kajian MPR menjadi tenaga ahli, namun belum disepakati karena ada beberapa yang menilai tidak perlu diubah.

Menurut dia, usulan tersebut masih berkembang di tingkat fraksi-fraksi dan kelompok DPD RI dan pimpinan MPR menunggu hasil pembahasan untuk dibawa dalam Ragab.

"Itu hanya istilah namun terkadang orang salah menempatkan diri. Jadi ada perasaan kalau lembaga kajian seakan-akan itu sejajar dengan badan kajian," ujarnya.

Politisi Golkar ini menilai tidak ada masalah terkait nomenklatur apakah lembaga kajian atau tenaga ahli, namun yang penting kinerjanya sesuai Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.(*)

Baca Juga:

Mahyudin: Islah Golkar Belum Batal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penghapusan Pasal Migas di UU Cipta Kerja Dinilai Mencurigakan
Indonesia
Penghapusan Pasal Migas di UU Cipta Kerja Dinilai Mencurigakan

Menurut Ray, hal ini tidak bisa dianggap enteng.

509 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta saat Libur Panjang
Indonesia
509 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta saat Libur Panjang

Sebanyak 509.140 kendaraan meninggalkan Jakarta pada periode tiga hari libur cuti bersama dan Maulid Nabi 1442 H (27-29 Oktober 2020).

KSP Moeldoko Sodorkan Solusi Hidup Cerah Pasca-Pendemi COVID-19
Indonesia
Sejumlah Pedagang Pasar di Jakarta Reaktif COVID-19, Polisi Lakukan Pendataan
Indonesia
Sejumlah Pedagang Pasar di Jakarta Reaktif COVID-19, Polisi Lakukan Pendataan

Beberapa lokasi yang menjadi fokus pemantauan antara lain Tanah Abang, Sawah Besar, dan Johar Baru.

Keputusan Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Hanya Kepentingan Politik Jangka Pendek
Indonesia
Keputusan Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Hanya Kepentingan Politik Jangka Pendek

Mulyadi-Ali Mukhni mendaftar ke KPU Sumbar, Minggu (6/9) dengan hanya diusung Demokrat dan PAN

Gibran Tiru Gaya Jokowi-FX Rudy saat Pilwalkot Solo 2010
Indonesia
Gibran Tiru Gaya Jokowi-FX Rudy saat Pilwalkot Solo 2010

KPUD mulai membuka pendaftaran cawali dan cawawali di Pilwakot Solo 2020 pada tanggal 4-6 September.

26 Pegawai Indogrosir Positif Corona
Indonesia
26 Pegawai Indogrosir Positif Corona

Hasil dari rapid test di hari pertama dan kedua menunjukkan sebanyak 45 pengunjung Indogrosir reaktif.

 Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus
Indonesia
Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus

"Masalahnya serius karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan trust masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain," kata Boni

PSBB Berlaku di Jakarta, Warga Senang Enggak Desak-Desakan Lagi
Indonesia
PSBB Berlaku di Jakarta, Warga Senang Enggak Desak-Desakan Lagi

Sementara itu situasi di Halte Cawang UKI mulai dikunjungi penumpang sejak pukul 05.30 WIB

Pemprov DKI Baru Izinkan Dua Hotel Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Baru Izinkan Dua Hotel Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah PSBB

Parekraf DKI Jakarta baru menyetujui dua dari 22 tempat yang mengajukan perizinan kegiatan resepsi pernikahan saat masa PSBB transisi.