Mahkamah Konstitusi Tolak 23 Gugatan Sengketa Pilkada Serentak 2020 Gedung MK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi menolak 23 gugatan sengketa Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut terungkap pada sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/2).

Pada sidang dengan agenda pembacaan keputusan/ketetapan ini, MK memutus atau menetapkan 23 perkara tidak dapat diterima, dua perkara dinyatakan tidak berwenang, dua perkara dinyatakan gugur dan enam perkara ditarik kembali oleh pemohon.

Baca Juga

Sidang Putusan Sengketa Pilkada di MK Dijaga Ketat Ribuan Aparat

mar putusan, mengadili, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum.

"Menyatakan permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan," ucap Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan salah satu perkara di Gedung MK yang disiarkan secara live di channel YouTube MK.

Terkait tenggat waktu pengajuan permohonan sendiri, dalam eksepsinya KPU menyertakan bukti-bukti kepada majelis hakim bahwa ada pelanggaran atas Pasal 157 ayat 5 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan lebih dari tiga hari sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU setempat.

Gedung MK
Gedung MK. (Foto: Antara)

Sementara terkait kedudukan hukum pemohon, meskipun pemohon merupakan pasangan calon Pemilihan 2020. Namun bukti yang disampaikan KPU selaku termohon mengungkapkan ada selisih suara yang melebihi aturan antara pemohon dan pihak terkait.

Hal itu, menurut KPU, telah diatur dalam Pasal 158 UU 10 Tahun 2016. Terkait perkara yang dinyatakan gugur, MK berketetapan bahwa Pemohon tidak hadir selama masa persidangan.

Adapun dua perkara yang dinyatakan tidak berwenang, mahkamah mengatakan bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon justru seputar surat Keputusan KPU dan bukan perselisihan penetapan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10 Tahun 2016.

Sidang pembacaan keputusan/ketetapan sendiri masih akan berlangsung dalam dua hari kedepan (hingga 17 Februari 2021).

Pada hari kedua, ada 30 perkara yang akan dibacakan keputusan/ketetapan sedangkan di hari ketiga akan ada 37 perkara yang akan dibacakan.

Putusan MK Perkara PHPU Pilkada 2020

1. Konawe Kepulauan Sultra: tidak dapat diterima2. Purworejo, Jateng: tidak dapat diterima3. Mamberamo Raya, Papua: 2 perkara tidak dapat diterima dan perkara gugur karena pemohon tidak hadir dan pemohon mencabut perkara4. Padang Pariaman, Sumbar: tidak dapat diterima5. Sijunjung, Sumbar: tidak dapat diterima6. Pangkajene, Kepulauan Sulsel: tidak dapat diterima7. Bengkulu Selatan, Bengkulu: permohonan dicabut8. Luwu Utara, Sulsel: tidak dapat diterima9. Bulukumba, Sulsel: perkara dicabut10. Halmahera Timur, Mauluku Utara: 2 perkara tidak dapat diterima11. Pandeglang, Banten: perkara tidak dapat diterima12. Kota Bandar Lampung, Lampung: pemohon mencabut perkara13. Kota Medan, Sumut: perkara gugur karena pemohon tidak hadir sidang14. Lampung Selatan, Lampung: 2 perkara tidak dapat diterima15. Pangandaran, Jabar: tidak dapat diterima16. Nias, Sumut: pemohon mencabut perkara17. Asahan, Sumut: tidak dapat diterima18. Rokan Hilir, Riau: pemohon mencabut perkara19. Sigi, Sulteng: tidak dapat diterima20. Manggarai Barat, NTT: tidak dapat diterima21. Bone Bolango, Gorontalo: 2 perkara tidak dapat diterima22. Kutai Kertanegara, Kaltim: tidak dapat diterima23. Waropen, Papua: 2 perkara tidak dapat diterima24. Ogan Komering Ulu, Sumsel: tidak dapat diterima25. Tidore Kepulauan, Maluku Utara: tidak dapat diterima26. Banyuwangi, Jatim : tidak dapat diterima27. Lombok Tengah, NTB: tidak dapat diterima. (Knu)

Baca Juga

MK Lanjutkan Sidang Sengketa Pilkada, Hakim Konstitusi Ingatkan Pakai Masker

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemampuan Intelijen dan Penguasaan Teknologi Polri Jadi Sorotan di Usia Ke-74
Indonesia
Kemampuan Intelijen dan Penguasaan Teknologi Polri Jadi Sorotan di Usia Ke-74

Polri telah menjadi harapan masyarakat dalam menjaga keamanan.

Catatan Muhammadiyah Setahun Jokowi-Ma'ruf dari Aspek Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Catatan Muhammadiyah Setahun Jokowi-Ma'ruf dari Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Muhammadiyah memiliki catatan kritis dari sisi perekonomian menyikapi setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pemda Punya Cadangan Rp23 Triliun Buat Tangani Pandemi
Indonesia
Pemda Punya Cadangan Rp23 Triliun Buat Tangani Pandemi

Masih ada problemnya yakni melakukan sinkronisasi antara skema-skema yang diberikan pusat melalui koordinasi Menko PMK dengan bantuan yang diberikan Kepala Daerah terutama untuk bantuan sosial.

Kasus Bansos, KPK Periksa Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Periksa Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus

KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka

Bungkam Kritik Lewat Peretasan
Indonesia
Bungkam Kritik Lewat Peretasan

Pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut kasus peretasan secara transparan, akuntabel, dan jelas. Semua pelaku peretasan wajib ditangkap, diproses dengan adil.

Buntut Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Enam Kereta Jarak Jauh Berhenti di Stasiun Jatinegara
Indonesia
Buntut Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Enam Kereta Jarak Jauh Berhenti di Stasiun Jatinegara

Seluruh waktu keberangkatan KA dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan

 Mulai Awasi Mal dan Pasar Tradisional, Polresta Surakarta Tunggu Pencabutan Status KLB
Indonesia
Mulai Awasi Mal dan Pasar Tradisional, Polresta Surakarta Tunggu Pencabutan Status KLB

"Peran kepolisian dalam penerapan new normal mendatang adalah menegakkan dan menertibkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami akan bekerja sebaik mungkin," kata dia.

Risiko Penularan COVID-19 Berada di Titik Tertinggi
Indonesia
Risiko Penularan COVID-19 Berada di Titik Tertinggi

Adib mengingatkan meskipun vaksin telah berada di Indonesia, bukan berarti vaksin tersebut menjadi obat untuk mengatasi COVID-19.

KPK Tahan Bos Arta Niaga Nusantara Terkait Kasus Korupsi Jalan di Bengkalis
Indonesia
KPK Tahan Bos Arta Niaga Nusantara Terkait Kasus Korupsi Jalan di Bengkalis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Arta Niaga Nusantara, Handoko Setiono dan Direktur PT Arta Niaga Nusantara, Melia Boentaran, Jumat (5/2).

KAI Layani 40 Ribu Pelanggan pada Puncak Arus Balik Libur Natal 2020
Indonesia
KAI Layani 40 Ribu Pelanggan pada Puncak Arus Balik Libur Natal 2020

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melayani 40.600 pelanggan pada masa puncak arus balik libur Natal 2020 yaitu keberangkatan 27 Desember 2020.