Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menunda seluruh sidang yang telah terjadwal hingga 20 Juli 2021. Langkah ini dilakukan guna menghindari penyebaran COVID-19 di lingkungan lembaga peradilan tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi MK yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (5/7), terdapat lima poin penting yang diputuskan MK berdasarkan arahan Ketua dan Wakil Ketua MK.

Baca Juga

Alasan Pekerja Terpaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat

Pertama, MK berperan aktif dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kedua, menunda seluruh persidangan MK yang sudah terjadwal sampai dengan 20 Juli 2021.

"Sidang akan dijadwalkan kembali setelah 20 Juli 2021 atau dengan melihat perkembangan terakhir serta pengumuman MK," tulis keterangan resmi MK tersebut.

Selanjutnya, poin ketiga yaitu kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) diberlakukan penuh bagi seluruh pegawai MK. Keempat, seluruh kegiatan non-sidang seperti kunjungan tamu, audiensi dan kegiatan lainnya dilayani secara virtual.

Gedung MK. (Foto: Antara)
Gedung MK. (Foto: Antara)

Terakhir, pengajuan permohonan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara serta layanan umum lainnya tetap dilayani dengan menggunakan serta mengoptimalkan fasilitas elektronik atau dalam jaringan (daring).

Hal-hal tersebut diberlakukan sampai dengan kebijakan dan pemberitahuan berikutnya yang akan ditetapkan dengan memerhatikan perkembangan situasi dan kondisi teraktual.

Dalam aturan PPKM darurat, bagi sektor esensial hanya maksimal 50 persen staf yang bekerja di kantor dengan melakukan protokol kesehatan dan 100 persen bagi sektor kritikal.

Sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara, sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar seperti listrik dan air serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. (Knu)

Baca Juga

Ada Yang Masuk Kerja, TransJakarta dan MRT Ramai Saat Pagi Hari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hampir 80 Akun Media Sosial di-'DM' Polisi
Indonesia
Hampir 80 Akun Media Sosial di-'DM' Polisi

Setelah pejabat setuju, maka virtual police akan mengirimkan peringatan kepada pemilik akun

Jokowi Diminta Tidak Pilih Lagi Menteri Pendidikan Yang Sukses Berbisnis
Indonesia
Jokowi Diminta Tidak Pilih Lagi Menteri Pendidikan Yang Sukses Berbisnis

Kemendikbudristek, perlunya sosok yang memiliki jam terbang dalam mengelola pendidikan. Itu sangat penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Nakes PMI Solo dan Bayinya Gugur Akibat COVID-19
Indonesia
Nakes PMI Solo dan Bayinya Gugur Akibat COVID-19

Kepala Unit Donor Darah PMI Solo, dr. Kunti Dewi Saraswati, membenarkan adanya kabar duka tersebut. Nakes yang gugur tersebut atas nama Risma Dwi Annisa (25).

Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Nilai TGUPP Tidak Bisa Akselarasi Program Anies

Alvin Wijaya yang merupakan anggota TGUPP di bidang Respons Strategis mengundurkan diri. Alvin diketahui menjabat sebagai anggota TGUPP sejak 2018.

Pemerintah Diminta Buat Peraturan Teknis Dukung Kebijakan Tutup Pintu WNA
Indonesia
Pemerintah Diminta Buat Peraturan Teknis Dukung Kebijakan Tutup Pintu WNA

Varian baru corona yang dikatakan jauh lebih cepat menyebarnya ini hasil riset laboratorium (infitro)

Pemprov DKI Sudah Kuburkan 13.300 Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Sudah Kuburkan 13.300 Jenazah COVID-19

Pemprov DKI Jakarta telah menguburkan sebanyak 13.300 jenazah warga terpapar COVID-19 dari awal COVID-19 merebak di ibu kota.

Massa Demo di Surabaya Makin Liar, Mobil Polisi Digulingkan
Indonesia
Massa Demo di Surabaya Makin Liar, Mobil Polisi Digulingkan

Aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja diwarnai berondongan gas air mata hingga massa menggulingkan mobil aparat di Gedung Negara Grahadi.

Datangi Ombudsman Terkait TWK, Pimpinan KPK Hargai Tupoksi ORI
Indonesia
Datangi Ombudsman Terkait TWK, Pimpinan KPK Hargai Tupoksi ORI

Tentu kehadiran KPK hari ini sekaligus menghargai tugas pokok dan fungsi ORI

Ketua Wadah Pegawai KPK Masih Gantungkan Harapan ke Jokowi
Indonesia
Ketua Wadah Pegawai KPK Masih Gantungkan Harapan ke Jokowi

Menurut Yudi, Jokowi akan memberikan keterangan resmi dalam menyikapi pemecatan pegawai KPK. Terlebih, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.