Mahkamah Agung Putuskan Kembali Cabut Aturan Transportasi Online Ilustrasi. (MP/Noer Ardiansjah)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung memutuskan kembali mencabut aturan transportasi online. Dengan demikian, MA memerintahkan Menhub mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.

Menteri Perhubungan mengeluarkan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Kebijakan ini digugat ke MA dan Majelis menilai peraturan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Lagi-lagi, Menhub Budi Karya menerbitkan Permenhub 108 dan kembali digugat oleh tiga orang yakni Daniel Lukas Rorong, Herry Wahyu Nugroho, dan Rahmatullah Riyadi.

Ilustrasi transportasi online. Foto: Grab

Setelah melalui beberapa sidang, MA memutuskan

"Menyatakan Pasal 6 ayat 1 huruf e, Pasal 27 ayat 1 huruf d, Pasal 27 ayat 1 huruf f, Pasal 27 ayat 2, Pasal 38 huruf a, Pasal 38 huruf b, Pasal 38 huruf c, Pasal 31 ayat 1, Pasal 39 ayat 2, Pasal 40, Pasal 48 ayat 10 huruf a angka 2, Pasal 48 ayat 10 huruf b angka 2, Pasal 48 ayat 11 huruf a angka 3, Pasal 48 ayat 11 huruf b angka 3, Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 3, Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3, Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b, Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2, Pasal 65 huruf a, Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c, Pasal 72 ayat 5 huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 juni 2017, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum," demikian lansir panitera MA dalam website-nya, Rabu (12/9)

Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan Menteri Perhubungan mencabut aturan di atas. Duduk sebagai ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin.

"Memerintahkan panitera MA mengirimkan petikan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara," ujar majelis.

MA menyatakan Permenhub di atas bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada tahun lalu, MA juga mencabut 14 pasal dalam Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Seorang penggunan menunjukan fitur transportasi online. Antara/ Wahyu Putro

Berikut 4 pertimbangan majelis sebagaimana dikutip dari website MA

1. Angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu.

2. Fakta menunjukkan kehadiran angkutan sewa khusus telah berhasil mengubah bentuk pasar dari monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif, dengan memanfaatkan keunggulan pada sisi teknologi untuk bermitra dengan masyarakat pengusaha mikro dan kecil dengan konsep sharing economy yang saling menguntungkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

3. Penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan.

4. Dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, Mahkamah Agung menilai objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, sebagai berikut:

a. bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, karena penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah, atas usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan angkutan sewa khusus.

"Menyatakan pasal:

1. Pasal 5 ayat (1) huruf e.2. Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e.3. Pasal 20.4. Pasal 21.5. Pasal 27 huruf a.6. Pasal 30 huruf b.7. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3.8. Pasal 36 ayat (4) (10) huruf a angka 3.9.Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b.10. Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2.11. Pasal 51 ayat (3), huruf c. 12. Pasal 37 ayat (4) huruf c. 13. Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 214. Pasal 66 ayat (4)

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," putus majelis dalam sidang yang tidak dihadiri para pihak itu. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penumpang KRL Membludak di Stasiun Tanah Abang Gegara Pintu Dijadikan Satu Akses
Indonesia
Penumpang KRL Membludak di Stasiun Tanah Abang Gegara Pintu Dijadikan Satu Akses

Sejak pukul 15.05 WIB, para pengguna KRL telah mengantre hingga ke area integrasi antarmoda di luar gate sisi utara Stasiun Tanah Abang

80 Orang Positif COVID-19 Seusai Acara Rizieq Shihab di Petamburan dan Tebet
Indonesia
80 Orang Positif COVID-19 Seusai Acara Rizieq Shihab di Petamburan dan Tebet

50 orang yang terlibat dalam kegiatan di Tebet dan 30 orang di Petamburan.

Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik
Indonesia
Ketua WP KPK Jalani Sidang Pelanggaran Kode Etik

Dugaan pelanggaran kode etik itu terkait pernyataannya di media ketika WP KPK melakukan pembelaan atas pemulangan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri.

DPR Desak Pemerintah Tanggap Antisipasi Penyebaran Mutasi COVID-19
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tanggap Antisipasi Penyebaran Mutasi COVID-19

Pemerintah resmi mengonfirmasi dua kasus mutasi COVID-19 dengan kode B117 asal Inggris yang ditemukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat jika Ibu Kota Pindah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat jika Ibu Kota Pindah

Hasil penelusuran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menjual gedung pemerintah pusat jika Ibu Kota pindah adalah klaim yang salah.

 Pemprov DKI Berharap Tempat Ibadah Terapkan Protokol Kesehatan Saat Dibuka Kembali
Indonesia
Pemprov DKI Berharap Tempat Ibadah Terapkan Protokol Kesehatan Saat Dibuka Kembali

"Satu hal yang pasti bahwa seluruh kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya harus tetap mengikuti dan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku," jelas dia.

Erupsi Merapi, Klaten dan Boyolali Diguyur Hujan Abu Vulkanik
Indonesia
Erupsi Merapi, Klaten dan Boyolali Diguyur Hujan Abu Vulkanik

Warga yang biasanya beraktivitas bertani dan berjualan ke pasar pada pukul 05.00 WIB terpaksa berdiam diri di dalam rumah.

Warga Surabaya Gratis, Luar Kota Dikenakan Rp120 Ribu untuk Tes Swab Labkesda
Indonesia
Warga Surabaya Gratis, Luar Kota Dikenakan Rp120 Ribu untuk Tes Swab Labkesda

Fasilitas kesehatan ini sudah diresmikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan pembangunannya pun dipantau terus.

RSUD Batam Tutup Pelayanan IGD
Indonesia
RSUD Batam Tutup Pelayanan IGD

Keputusan diambil setelah tenaga kesehatan di sana dinyatakan terpapar virus corona.

[HOAKS atau FAKTA]: Kwik Kian Gie Ajak Masyarakat Jangan Belanja di Mal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kwik Kian Gie Ajak Masyarakat Jangan Belanja di Mal

“Ada ide menarik banget dari Kwik Kian Gie. Ayo, mulai 05 November s.d 05 Desember 2020, Kita Jangan belanja di Mall