Mahfud Undang TII Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengundang Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) Danang Widoyoko dan Manager Riset TII Wawan Suyatmiko ke kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/2), dalam rangka memperbaiki indeks persepsi korupsi serta langkah-langkah yang tepat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. "Saya sengaja mengundang Mas Danang dan Mas Wawan untuk melakukan langkah-langkah kedepan agar negeri ini semakin baik, semakin ramah terhadap investasi," ujar Mahfud dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (25/2).

Baca Juga

Mahfud MD Janji Pasal Karet UU ITE Bakal Direvisi

Mahfud menilai perlu melibatkan masyarakat sipil seperti TII, untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat dalam membuat peta jalan pemberantasan korupsi.

Ke depan, ada tiga hal yang diperlukan. Pertama, cepatnya pemulihan ekonomi, Undang-undang Omnibuslaw diharapkan tahun ini sudah mulai menampakkan hasil positif.

Kedua, sejauh mana pandemi COVID-19 lebih baik penanganannya. Ketiga, kegaduhan politik terutama yang diskriminatif dan konflik antar kelompok masyarakat bisa dikurangi.

"Saya terima kasih kepada TII yang sudah membriefieng saya dengan begitu jelas mengenai situasi yang sebenarnya kita hadapi," ujar Mahfud.

Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.
Tangkapan layar - Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan pernyataan resmi melalui akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021). ANTARA/Syaiful Hakim/am.

Sementara itu, Sekjen TII Danang Widoyoko mengapresiasi keterbukaan Menko Polhukam Mahfud MD yang mau mendengar berbagai masukan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia berharap hal ini menjadi signal penting bahwa pemerintah juga sangat terbuka dan mau mendengar. TII berjanji akan bekerja keras untuk meresponnya.

"Ini kan masih awal, baru gambaran umum dari survei itu, lalu kemudian kebijakan apa yang bisa diambil Pak Menko. Karena Menko kewenanganya juga terbatas hanya pada di bidang politik hukum dan keamanan saja tidak semua, bisnis juga bukan disini," ujar Danang.

Baca Juga

Ini Tanggapan Mahfud MD Disinggung JK Soal Kritik Pemerintah

Danang menjelaskan, pihaknya akan menyusun rekomendasi yang lebih operasional yang terkait dengan kewenangan dan kebijakan yang bisa diambil oleh Menko Polhukam.

"Nanti kami akan banyak untuk diskusi dengan para staf beliau untuk lebih detail membriefieng temuan surveinya. Implikasi apa, lalu kemudian kebijakannya untuk membalik itu supaya tidak turun lagi," jelas Danang. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Pekan, Sembilan Dokter Meninggal Akibat COVID-19
Indonesia
Dua Pekan, Sembilan Dokter Meninggal Akibat COVID-19

Dari 136 dokter yang meninggal dunia, rinciannya adalah 71 dokter umum

Moeldoko Klaim Ambil Alih Partai Demokrat Demi Selamatkan Bangsa dan Negara
Indonesia
Moeldoko Klaim Ambil Alih Partai Demokrat Demi Selamatkan Bangsa dan Negara

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Moeldoko dari rekaman video yang ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko,

 Update COVID-19 DKI Senin (20/4): 3.112 Orang Positif dan 237 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Senin (20/4): 3.112 Orang Positif dan 237 Pasien Sembuh

"Dari total 3.112 orang kasus positif, dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 297 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, Widyastuti di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

KPK Periksa Advokat Jadi Saksi Penyuap Nurhadi yang Masih Buron
Indonesia
KPK Periksa Advokat Jadi Saksi Penyuap Nurhadi yang Masih Buron

Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantunya Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto

Sebelum Naik Pesawat di Bandara Soetta, Lion Air Minta Penumpang Rapid Test
Indonesia
Sebelum Naik Pesawat di Bandara Soetta, Lion Air Minta Penumpang Rapid Test

Dengan demikian, penumpang akan mendapatkan nilai lebih, efektif, dan efisien

Sri Mulyani Tegaskan Pencairan Bansos Sesuai Track
Indonesia
Sri Mulyani Tegaskan Pencairan Bansos Sesuai Track

Pencairan bantuan sosial itu tidak bisa langsung 100 persen dilakukan. Namun realisasinya bertahap hingga akhir tahun 2020

DPRD DKI: Denda Sanksi Pelanggan PSBB Masuk ke Kas Daerah
Indonesia
DPRD DKI: Denda Sanksi Pelanggan PSBB Masuk ke Kas Daerah

Dalam Pergub tersebut diatur mengenai pengenaan sanksi kepada pelanggar, mulai dari sanksi sosial hingga denda.

DPR Bakal Gunakan Ringannya Tuntutan Penyiram Novel Sebagai 'Amunisi' ke Jaksa Agung
Indonesia
DPR Bakal Gunakan Ringannya Tuntutan Penyiram Novel Sebagai 'Amunisi' ke Jaksa Agung

Tak mungkin ada orang membawa-bawa air keras lalu melemparkan ke orang lain dengan tidak sengaja

Wisatawan yang Berlibur ke Bali Wajib Tes PCR
Indonesia
Wisatawan yang Berlibur ke Bali Wajib Tes PCR

Kebijakan ini berlaku dua hari sebelum wisatawan tersebut masuk ke pulau Dewata terutama saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021.

Wapres Perintahkan Isu Polhukam Tidak Halangi Pembangunan Papua
Indonesia
Wapres Perintahkan Isu Polhukam Tidak Halangi Pembangunan Papua

Aspek polhukam dan aspek-aspek krusial lainnya, seperti isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua terkawal dan tertangani secara paralel, sinergis, dan saling menguatkan.