Mahfud Tegaskan Pengumuman Paslon Pilkada 2020 Lewat Website Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pengumuman pasangan calon yang dinilai memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan disampaikan melalui website.

"Pengumuman paslon yang dianggap memenuhi syarat pada tanggal 23 September 2020 akan dilakukan melalui rapat tertutup oleh KPU di masing-masing daerah dan hanya akan diumumkan melalui website," ujar Mahfud, Selasa (22/9).

Baca Juga

Bawaslu Sebut Pandemi COVID-19 Berpotensi Ganggu Pilkada 2020

Pengumuman paslon juga akan ditempelkan di papan pengumuman di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah kerumunan atau pengerahan massa di tengah pandemi COVID-19.

Sedangkan untuk penentuan nomor urut untuk paslon yang dinyatakan memenuhi syarat yang dijadwalkan pada 24 September 2020. KPU hanya akan mengundang paslon yang memenuhi syarat, beserta ketua tim pemenangannya atau orang lain yang ditentukan.

"Dari sinilah pada akhirnya pemerintah berharap agar pimpinan parpol menginformasikan menyampaikan informasi tersebut, informasi tentang ketentuan tersebut kepada daerah masing-masing," beber dia.

Menkopolhukam Mahfud MD . (Foto: setkab.go.id)

Langkah lain yang dilakukan untuk mencegah kerumunan massa, Mahfud mengatakan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2020 akan mempertimbangkan pelarangan arak-arakan, kerumunan, rapat umum yang langsung yang melebihi jumlah tertentu.

"Untuk memastikan penegakan protokol kesehatan akan dilakukan perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2020," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Baca Juga

Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai

Bahkan, sebagaimana dikutip Antara, kemungkinan juga akan ada revisi PKPU Nomor 4/2017 disesuaikan dengan kondisi sekarang sehingga kampanye diharapkan lebih banyak dilakukan secara daring, kemudian harus berdisiplin menggunakan masker, sabun, "hand sanitizer", menjaga jarak dan sebagainya.

"Itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kontestan, tanggung jawab yang punya partai yang memimpin partai dan pemerintah Kalau saudara-saudara dari partai sudah mempunyai komitmen yang sama," tegas Mahfud. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Tantang Irjen Napoleon Buka-bukaan di Sidang
Indonesia
Mabes Polri Tantang Irjen Napoleon Buka-bukaan di Sidang

Mabes Polri tidak mempermasalahkan jika Napoleon buka-bukaan dalam persidangan. Menurutnya, hal itu justru akan semakin membuat terang-benderang perkara kasus tersebut.

Kapal Pencari Ikan Tabrakan, 17 Orang Dinyatakan Hilang
Indonesia
Kapal Pencari Ikan Tabrakan, 17 Orang Dinyatakan Hilang

Dari jumlah 32 orang ABK KM Barokah Jaya, dilaporkan 15 orang berhasil dievakuasi ke Kapal TB Pioneer.

Demokrat Nilai Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Masih Relevan
Indonesia
Demokrat Nilai Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Masih Relevan

Perang terhadap korupsi tidak boleh berhenti

Arus Balik Bikin Jakarta Berpotensi Kena Gelombang Kedua COVID-19
Indonesia
Arus Balik Bikin Jakarta Berpotensi Kena Gelombang Kedua COVID-19

Urbanisasi pasca Lebaran sulit terelakkan

[HOAKS ATAU FAKTA]: Demi Jokowi, Uni Emirat Arab Bakal Bangun Masjid di Solo
Indonesia
[HOAKS ATAU FAKTA]: Demi Jokowi, Uni Emirat Arab Bakal Bangun Masjid di Solo

Akun Facebook Hariyanto membagikan unggahan gambar sebuah masjid beserta narasi ke grup SEGAN pada Rabu (21/10) kemarin.

Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk
Indonesia
Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II kurang dibanding Jilid I.

UU Cipta Kerja Ancam Kesejahteraan Jurnalis
Indonesia
UU Cipta Kerja Ancam Kesejahteraan Jurnalis

"Selain dari aspek prosedur pembahasan, penolakan publik terutama pada substansi dari Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan buruh dan kepentingan negara dalam jangka panjang," kata Abdul

Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?
Indonesia
Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?

Pertemuan tersebut dihadiri oleh tiga pimpinan KPK

[HOAKS atau FAKTA]: Terawan Dapat Penghargaan dari WHO
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Terawan Dapat Penghargaan dari WHO

“Piala Penghargaan dari WHO untuk Pak Terawan..Woi Nazwa lihat tuh g usah Sombong loe”

Kuasa Hukum: Putusan Heru Hidayat Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan
Indonesia
Kuasa Hukum: Putusan Heru Hidayat Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan

Menurut Kresna Hutahuruk, kliennya tidak ada keterkaitan dengan investasi PT Asuransi Jiwasraya.