Mahfud Sebut Masyarakat dan Media yang Buka Identitas Mantan Pengurus MUI Menko Polhukam Mahfud MD ketika bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Keterlibatan Ahmad Zain An Najah dalam dugaan kasus terorisme berbuntut panjang. Ahmad Zain dinonaktifkan dari kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Keputusan itu tertuang dalam bayan atau penjelasan Majelis Ulama Indonesia tentang Penangkapan Ahmad Zain atas kasus Dugaan Terorisme, Rabu (17/11). Keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar dan Sekjen Amirsyah Tambunan.

Baca Juga:

Klaim Farid Okbah Pernah Diundang Jokowi, PDRI Bakal Ajukan Praperadilan

Begitu pula dengan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), Farid Okbah yang juga sempat aktif di MUI Kota Bekasi. Farid saat itu terdaftar sebagai anggota Komisi Fatwa. Namun, keduanya sudah dinonaktifkan.

“Penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di Kantor MUI, sehingga jangan berpikir bahwa itu penggerebekan di kantor MUI dan tidak terkait dengan urusan MUI,” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam konferensi pers, Senin, (22/11).

Menurut Mahfud, Densus 88 tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa terduga teroris merupakan pengurus MUI.

“Masyarakat dan media seperti saudara lah yang kemudian membuka identitas yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI di bidang komisi fatwa dan MUI kemudian menonaktifkannya,” ujarnya.

Baca Juga:

Tangkap Farid Okbah cs, Polri Bantah Kriminalisasi Ulama

Pemerintah saat ini tidak boleh menjawab soal bukti dan alat bukti proses penyelidikan dan penyidikan atas ketiga terduga karena bisa mengacaukan proses hukum. Meski begitu, ia memastikan proses hukum ketiga terduga teroris itu akan berjalan terbuka dan sesuai prosedur yang berlaku

Pemerintah juga tidak bisa dan tak boleh menjawab tentang pelbagai alat bukti terhadap tiga terduga teroris tersebut saat ini. Pasalnya, hal demikian sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kalau diberitahu, itu bisa mengacaukan proses hukum. Jadi begitu ketentuannya. Termasuk kapan boleh didampingi pengacara dan sebagainya," kata dia.

Tak hanya itu, Mahfud juga memastikan penangkapan para terduga teroris tersebut tak dilakukan di Kantor MUI. Ia juga menegaskan penangkapan tersebut bukan masuk dalam urusan MUI.

Baca Juga:

Farid Okbah Cs Belum Bisa Ditemui Keluarga

Sementara, polisi dan Densus 88 tak pernah membuka identitas pelaku teroris tersebut sebagai pengurus MUI.

"Tidak termasuk urusan MUI. Karena tak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI," tutup Mahfud.

Densus 88 Antiteror Mabes Polri sebelumnya telah menangkap tiga orang terduga teroris yakni Fariq Okbah, Ahmad Zain An-Najah dan Anung Al Hamad. Mereka ditangkap di kawasan Bekasi pada Selasa (16/11) karena diduga memiliki afiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat dan PKS Diminta Tak Tergoda Kekuasaan
Indonesia
Demokrat dan PKS Diminta Tak Tergoda Kekuasaan

Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini masih fokus sebagai oposisi.

Minta 200 Ribu Warga Divaksin Per Hari, TNI Kerahkan Vaksinator ke Bandung Raya
Indonesia
Minta 200 Ribu Warga Divaksin Per Hari, TNI Kerahkan Vaksinator ke Bandung Raya

"Dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, memang ini harus mengejar, jadi Insya Allah dengan adanya tempat vaksinasi seperti ini target 200 ribu bisa kita kejar," kata Menkes.

Darurat Kekerasan Seksual, Ridwan Kamil Desak RUU TPKS Segera Disahkan
Indonesia
Darurat Kekerasan Seksual, Ridwan Kamil Desak RUU TPKS Segera Disahkan

"Mari sama-sama kita dorong segera diluluskan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR agar hukumnya lebih tajam ketimbang pasal-pasal KUHP," katanya di Bandung, Senin (13/12)

COVID-19 Melonjak, Pertemuan Ekonomi Dunia Batal Digelar di Singapura
Dunia
COVID-19 Melonjak, Pertemuan Ekonomi Dunia Batal Digelar di Singapura

Singapura dalam beberapa hari terakhir memberlakukan beberapa pembatasan paling ketat sejak negara itu keluar dari penguncian tahun lalu untuk memerangi lonjakan infeksi COVID-19 lokal.

Seribu Oksigen Konsentrator Dikirim untuk Warga Terpapar COVID-19
Indonesia
Seribu Oksigen Konsentrator Dikirim untuk Warga Terpapar COVID-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan bantuan seribu oksigen konsentrator untuk warga yang terpapar virus corona.

Pengamat: Capres Ideal 2024 yang Mampu Atasi Persoalan Ekonomi
Indonesia
Pengamat: Capres Ideal 2024 yang Mampu Atasi Persoalan Ekonomi

Herryansyah menyarankan agar publik dan elite parpol tidak terjebak euforia figur capres yang besar karena survei.

Lebaran, Jokowi Ajak Masyarakat Belanja Online
Indonesia
Lebaran, Jokowi Ajak Masyarakat Belanja Online

Menjelang Lebaran, perekonomian masyarakat diharapkan kembali pulih. Ini ditandai dengan meningkatkan transaksi ekonomi di masyarakat.

Babak Baru Pembayaran Polis Jiwasraya
Indonesia
Babak Baru Pembayaran Polis Jiwasraya

IFG Life telah menerima penguatan pemodalan dari sumber internal IFG secara bertahap sebesar Rp 510 miliar, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 20 triliun, dan dari fundraising sebesar Rp 6,7 triliun.

Terlibat Prostitusi Online, Belasan Anak di Bawah Umur Ditangkap
Indonesia
Terlibat Prostitusi Online, Belasan Anak di Bawah Umur Ditangkap

Polda Metro Jaya membongkar kegiatan maksiat berupa prostitusi online saat bulan Ramadan. Sindikat ini melibatkan anak di bawah umur.

Cara Bayar Pajak Kendaraan Lewat Aplikasi Signal
Indonesia
Cara Bayar Pajak Kendaraan Lewat Aplikasi Signal

Masyarakat dapat membayar pajak kendaraan secara online cukup dari HP melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).