Mahfud Pertanyakan Bukti Pelanggaran HAM Berat Kematian Laskar FPI Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

Merahputih.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan tuduhan dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI yang menyebut terjadi pelanggaran HAM berat harus didukung dengan bukti kuat dan bukan hanya berdasarkan keyakinan. Mahfud pun mempertanyakan bukti pelanggaran HAM berat yang diklaim TP3.

"Mana sampaikan sekarang atau kalau tidak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden buktinya, bukan keyakinan," ujar Mahfud dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (9/3).

Baca Juga

Penembakan Laskar FPI, Bareskrim Periksa Hasil Investigasi Komnas HAM

Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan 7 orang perwakilan TP3 antara lain Amien Rais, Abdullah Hemahahua dan Marwan Batubara.

Dalam pertemuan itu, Marwan yakin kasus itu merupakan pelanggaran HAM berat. Namun, menurut Mahfud, keyakinan TP3 tersebut berbeda dengan kesimpulan Komnas HAM yang telah melakukan investigasi terhadap bukti dan fakta di lapangan.

"Temuan Komnas HAM mengungkapkan apa yang terjadi di tol cikampek KM 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa," tambah Mahfud.

Menurut Mahfud, Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan Undang-Undang. Mahfud juga menegaskan pelanggaran HAM harus memiliki 3 syarat.

Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (Foto: Antara/M Ibnu Chazar/hp).
Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (Foto: Antara/M Ibnu Chazar/hp).

"Pertama, dilakukan secara terstruktur yaitu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang, targetnya harus membunuh 6 orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya begini, kalau terjadi ini larinya ke sini, itu terstruktur," ungkap Mahfud,

Kedua adalah dilakukan dengan sistematis dengan tahap-tahap yang jelas. "Lalu masih menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu, ada bukti itu mari bawa, kita adili secara terbuka, kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000," tambah Mahfud.

Mahfud mengungkapkan TP3 juga sudah bertemu dengan Komnas HAM namun tidak menunjukkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut.

Presiden Jokowi, menurut Mahfud, juga sama sekali tidak ikut campur dalam investigasi Komnas HAM.

"Oleh sebab itu silakan Komnas HAM menyelidiki, mau membentuk TGPF di bawah bendera Komnas HAM silahkan, kami lakukan, nah itu yang kami jawab tadi," kata Mahfud.

Baca Juga

BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI

Komnas HAM pada 8 Januari 2021 telah melaporkan hasil penyelidikan terhadap kematian 6 orang askar Front Pembela Islam (FPI) yang berawal dari pembuntutan terhadap Rizieq Shihab pada 6-7 Desember 2020. Saat itu, anggota Polri mengikuti rombongan tokoh FPI itu bersama para pengawalnya dalam sembilan kendaraan roda empat bergerak dari Sentul ke Karawang.

Hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan bahwa insiden penembakan enam laskar merupakan pelanggaran HAM. Menurut Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam penembakan enam laskar merupakan "unlawfull killing" sebab dilakukan tanpa upaya menghindari jatuhnya korban oleh aparat kepolisian. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol
Indonesia
Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol

Jasa Marga menyiapkan petugas siaga 24 jam untuk pekerjaan pemeliharaan rutin standar pelayanan minimal (SPM),

Gereja Diminta Adakan Perayaan Natal Secara Virtual
Indonesia
Gereja Diminta Adakan Perayaan Natal Secara Virtual

PGI mengimbau gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk merayakan Natal dan tahun baru secara virtual.

Jokowi Diminta Tidak Pilih Lagi Menteri Pendidikan Yang Sukses Berbisnis
Indonesia
Jokowi Diminta Tidak Pilih Lagi Menteri Pendidikan Yang Sukses Berbisnis

Kemendikbudristek, perlunya sosok yang memiliki jam terbang dalam mengelola pendidikan. Itu sangat penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Tua Renta Tidak Boleh Divaksin COVID-19
Indonesia
Tua Renta Tidak Boleh Divaksin COVID-19

ada 5 kerentanan yang menunjukkan bahwa lansia tersebut sangat uzur dan tidak memungkinkan mendapat vaksin Covid-19.

Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pengadaan vaksin COVID-19.

Arist Merdeka Sirait Minta PPDB DKI Dibatalkan
Indonesia
Arist Merdeka Sirait Minta PPDB DKI Dibatalkan

Pasalnya, sambung dia, Disdik DKI telah menetapkan kriteria usia dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi di Jakarta.

Pemerintah Diminta Gunakan e-Procurement dalam Pengadaan Alkes Pendukung Vaksinasi
Indonesia
Pemerintah Diminta Gunakan e-Procurement dalam Pengadaan Alkes Pendukung Vaksinasi

KPK merekomendasikan pemerintah untuk mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

MAKI Curiga Ada Kompromi di Balik Penundaan Sidang Etik Firli Bahuri
Indonesia
MAKI Curiga Ada Kompromi di Balik Penundaan Sidang Etik Firli Bahuri

Sidang ditunda hingga Rabu (23/9) karena Dewan Pengawas (Dewas) KPK harus mengikuti swab test.

Puluhan Bus AKAP Dihalau Masuk Terminal Giwangan Jogja
Indonesia
Puluhan Bus AKAP Dihalau Masuk Terminal Giwangan Jogja

Puluhan bus antar kota antar provinsi (AKAP) dihalau masuk Terminal Giwangan Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari pertama larangan mudik nasional.

KA Bandara Soetta Ubah Jam Operasional Mulai 21 September
Indonesia
KA Bandara Soetta Ubah Jam Operasional Mulai 21 September

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta membuatPT Railink melakukan penyesuaian operasional KA Bandara Soekarno-Hatta mulai Senin (21/9).