Mahfud MD Yakin Djoko Tjandra Bakal Lebih Lama di Penjara Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: setkab.go.id).

MerahPutih.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Djoko Tjandra bisa dikenakan hukuman pidana tambahan Hal itu sebagai akibat dari perbuatannya yang membuat surat palsu dan menyuap pejabat negara saat melarikan diri.

"Karena tingkahnya dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama," kata Mahfud dalam akun twitter pada Sabtu (1/8).

Ia menjelaskan, dengan perbuatan-perbuatannya, Djoko Tjandra tidak hanya menghuni penjara dua tahun sebagaimana vonis yang diterimanya selama ini. Buronan korupsi ini bisa dihukum lebih panjang atas tindakan pidana lainnya.

Baca Juga:

Setiap Tahun Katedral Kirim Hewan Kurban ke Istiqlal

"Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini," ujar Mahfud dalam twitnya.

Dia mengaku sudah bicara dengan Kapolri dan Jaksa Agung terkait pengusutan kasus Djoko Tjandra tersebut. Dia percaya pada pimpinan dua lembaga tersebut untuk memproses siapa saja yang terlibat.

"Saya tahu mereka ini bersungguh-sungguh dan tidak terbebani oleh masa lalu sehingga lebih leluasa untuk lakukan tindakan. Dan itu pasti bisa, saya akan mendorong ke arah sana sekuat-kuatnya sebagai Menko Polhukam," tutup Mahfud.

Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono, menyebut saat ini Djoko memang berstatus sebagai buron Kejaksaan Agung.

Djoko Tjandra
Buronan Djoko Tjandra. (Foto: Antara)

Kendati begitu Kabareskrin Komjen Listyo Sigit telah menjanjikan untuk membuka semua tabir aksi Djoko dan proses pidana pada mereka yang terlibat dalam proses membantu Djoko.

Khususnya selama yang bersangkutan datang dan melakukan langkah-langkah untuk mengurus kasusnya selama di Indonesia pada 1-19 Juni 2020.

Bahkan sejumlah kemungkinan pasal telah disiapkan untuk Djoko. Sewaktu berada di Indonesia, Djoko Tjandra mengurus E-KTP serta Paspor, dan mendapatkan dua surat sakti yang asli tapi palsu dari mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Untuk memuluskan aksi bulusnya Djoko dibantu Prasetijo dan pengacara Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Kini baik Prasetijo maupun Anita juga sudah menjadi tersangka terkait bantuan terhadap Djoko tersebut.

Baca Juga:

Pengacara Kondang Otto Hasibuan Bakal Jadi Pembela Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Serikat Pekerja Nasional Curiga Demo Buruh Omnibus Law Ditunggangi
Indonesia
Serikat Pekerja Nasional Curiga Demo Buruh Omnibus Law Ditunggangi

Mereka sekaligus ingin menghantam pemerintah

Ngotot Bahas RUU Cipta Kerja di Tengah Masa Reses, DPR Dinilai Tebang Pilih
Indonesia
Ngotot Bahas RUU Cipta Kerja di Tengah Masa Reses, DPR Dinilai Tebang Pilih

Pembahasan RUU Cipta Kerja dibolehkan pada saat reses, padahal ini jelas-jelas membuat anggota tidak bisa kembali ke dapil.

Polri Dinilai Berpotensi Lakukan Pelanggaran HAM selama PSBB
Indonesia
Polri Dinilai Berpotensi Lakukan Pelanggaran HAM selama PSBB

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi, menghormati dan memenuhi HAM sebagaimana mandat dan jaminan dalam konstitusi UUD 1945 dan peraturan terkait lainnya.

Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet
Indonesia
Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet

Penambahan ini membuat rumah sakit dadakan tersebut mencatat rekor penerimaan pasien terkonfirmasi positif.

[HOAKS atau FAKTA]: Mahasiswa Bisa Minta Bantuan ke Kodam jika Ingin Demo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mahasiswa Bisa Minta Bantuan ke Kodam jika Ingin Demo

Kewenangan tidak lagi ada di tangan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Tulisan tersebut mengatasnamakan Kapuspen Mabes TNI Mayjen Sisriadi.

Sensus Penduduk 2020, Warga Diminta Siapkan KTP dan KK
Indonesia
Sensus Penduduk 2020, Warga Diminta Siapkan KTP dan KK

BPS akan melakukan pendataan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) secara online mulai Sabtu (15/2) dini hari WIB.

Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada 2020 Diundur hingga Pandemi COVID-19 Berakhir
Indonesia
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada 2020 Diundur hingga Pandemi COVID-19 Berakhir

“Perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, termasuk perlunya penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020,” kata Yasonna

Helikopter Mil Mi-17V5 TNI AD Jatuh di Kendal, 4 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Helikopter Mil Mi-17V5 TNI AD Jatuh di Kendal, 4 Orang Meninggal Dunia

Ia menyatakan, helikopter buatan Russian Helicopter, Rusia, itu dinyatakan dalam kondisi baik sebelum terbang

Mendag Klaim Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD11,05 Miliar
Indonesia
Mendag Klaim Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD11,05 Miliar

Mendag mengatakan neraca perdagangan Indonesia di masa pandemi COVID-19 mengalami surplus mencapai USD 11,95 miliar.

Larangan Mudik, Penutupan Tol Solo-Ngawi Tunggu Perintah Kemenhub
Indonesia
Larangan Mudik, Penutupan Tol Solo-Ngawi Tunggu Perintah Kemenhub

Penutupan jalan Solo-Ngawi sebagai tindak lanjut larangan mudik di tengah pandemi COVID-19 masih menunggu perintah resmi dari Kementerian Perhubungan