Mahfud MD Ungkap Sumber Munculnya Isu Penundaan Pemilu Menkopolhukam Mahfud MD saat Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2023 di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (1/2/2023). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

MerahPutih.com - Beberapa waktu lalu, sempat ramai isu soal penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut sumber munculnya isu tersebut.

"Saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak," kata Mahfud di Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (1/2).

Baca Juga:

Bawaslu Janji Permudah Pelaporan Pelanggaran Pemilu

Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.

"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum," tambahnya.

Dia menambahkan, jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.

"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Baca Juga:

Politik Identitas Jelang Pemilu 2024 Perburuk Indeks Kerukunan Umat Beragama

Mahfud menyampaikan, pemerintah sejauh ini telah mempersiapkan tahapan penyelenggaraan pemilu.

"Sampai saat ini, kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, personel, kelembagaan, aturan-aturan, itu sudah kami siapkan semua," kata Mahfud.

Selain itu, detail lain soal pemilu, mulai dari persoalan prosedural, kelembagaan, hingga aturan mengenai pesta demokrasi, sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara.

"Tahapan-tahapannya sudah kami siapkan. Kita akan pemilu tahun 2024," ujar Mahfud. (Knu)

Baca Juga:

Ambisi Rian Ernest Bersama Golkar di Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muncul Varian Baru BA.4 dan BA.5, Kasus COVID-19 Indonesia Masih Terkendali
Indonesia
Muncul Varian Baru BA.4 dan BA.5, Kasus COVID-19 Indonesia Masih Terkendali

Kenaikan kasus varian baru BA.4 and BA.5 disebut tidak menimbulkan lonjakan pada tingkat hospitalisasi dan kematian.

Tap In Tap Out TransJakarta Dikeluhkan Penumpang, Begini Respons Wagub DKI
Indonesia
Tap In Tap Out TransJakarta Dikeluhkan Penumpang, Begini Respons Wagub DKI

"Ya masalah itu terus kita perbaiki, jadi tidak ada yang bayar dua kali. Itu kan cuma tap in dan tap out," kata Riza di Jakarta, Selasa (11/10).

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Minyak Goreng

Pemerintah membuka lagi izin ekspor minyak goreng yang akan dimulai Senin, 23 Mei 2022 atau pekan depan.

Gelar Lomba Dai Milenial, Polri Gencar Kampanye Perdamaian
Indonesia
Gelar Lomba Dai Milenial, Polri Gencar Kampanye Perdamaian

Mabes Polri kembali menggelar lomba yang melibatkan elemen masyarakat. Salah satunya unsur pemuka agama. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan (Kakorbinmas Baharkam) Mabes Polri, Irjen Suwondo Nainggolan mengatakan bahwa Polri terus berkomitmen untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga

MKD Periksa Effendi Simbolon Buntut "TNI Seperti Gerombolan"
Indonesia
MKD Periksa Effendi Simbolon Buntut "TNI Seperti Gerombolan"

Pernyataan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut "TNI seperti gerombolan" berbuntut panjang.

 [HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Pandemi COVID-19 Berakhir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WHO Nyatakan Pandemi COVID-19 Berakhir

sampai saat ini WHO masih menetapkan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang menjadi perhatian internasional.

Surya Paloh Sebut Peluang Koalisi dengan Demokrat Cukup Besar
Indonesia
Surya Paloh Sebut Peluang Koalisi dengan Demokrat Cukup Besar

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan, ada peluang koalisi bersama Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

50 Persen Kendaraan di Jalan tak Bayar Pajak
Indonesia
50 Persen Kendaraan di Jalan tak Bayar Pajak

"Itu artinya 50 persen kendaraan yang berada di jalan raya tidak bayar pajak," kata Yusri, Jumat (7/10).

Tim Gabungan Cari Keberadaan 4 Pekerja Trans Papua Barat Korban Pembantaian KKB
Indonesia
Tim Gabungan Cari Keberadaan 4 Pekerja Trans Papua Barat Korban Pembantaian KKB

Tim gabungan TNI dan Polri masih melakukan pencarian terhadap jasad empat warga sipil korban terduga serangan oleh KKB tersebut.

Hari Kedua di Maluku, Jokowi Terbang Antar-pulau Demi Bagikan Bansos dan BLT BBM
Indonesia
Hari Kedua di Maluku, Jokowi Terbang Antar-pulau Demi Bagikan Bansos dan BLT BBM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Maluku.