Mahfud MD Ungkap Keterlibatan Oknum Pajak dalam Pemalsuan Aset Jaminan BLBI Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Dugaan keterlibatan oknum dam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mulai terkuak.

Menteri Koordinator bidang Poltiik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, ada oknum di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditetapkan tersangka atas dugaan pemalsuan surat aset jaminan BLBI.

"Kalau tidak salah ada 10 sampai 11 orang ditahan Bareskrim Polri," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Kamis (20/1).

Baca Juga:

Satgas BLBI Kembali Sita Aset Milik Debitur Capai Triliunan Rupiah

Mahfud mengatakan, oknum yang memalsukan dokumen aset tersebut beraksi sejak sebelum Satgas BLBI dibentuk.

Saat Satgas BLBI yang ia pimpin memeriksa dokumen aset BLBI, pihaknya menemukan dokumen-dokumen yang sudah berubah.

Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata dokumen aset jaminan itu dipalsukan dan dialihtangankan.

"Beberapa surat jaminan aset BLBI dipalsukan, dialihtangankan dan sebagainya," kata Mahfud.

Baca Juga:

Pansus BLBI Diharapkan Tak Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik

Menurut Mahfud, perampasan aset BLBI dan penangkapan beberapa oknum DJKN terkait pemalsuan dokumen itu bukan aib melainkan prestasi.

Ia menegaskan, Satgas akan terus mengejar aset negara yang berada di tangan para obligor dan debitur yang telah menikmati kucuran dana BLBI.

Mahfud juga menyebut hingga saat ini, Satgas telah berhasil merampas aset dan uang dengan jumlah total Rp 15,11 triliun.

"Mungkin bagi masyarakat awam ini dianggap masalah bagi BLBI, tapi bagi kami justru prestasi. Itu bukan naif, bukan nista bagi kami tapi justru prestasi," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu. (Knu)

Baca Juga:

Aset Tommy Soeharto Yang Disita Satgas BLBI Mulai Dilelang Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sejarah dan Target PDIP di 2024
Indonesia
Sejarah dan Target PDIP di 2024

Embrio dari PDIP adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), yang didirikan oleh Proklamator RI Sukarno pada 1927.

Wapres Tegaskan Tahapan Pemilu Terus Berlanjut
Indonesia
Wapres Tegaskan Tahapan Pemilu Terus Berlanjut

Majelis hakim yang mengadili gugatan perdata No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada 2 Maret 2023 memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024.

KPK Diminta Periksa Harta Kekayaan Kasatpol PP DKI Capai Rp 24,59 Miliar
Indonesia
KPK Diminta Periksa Harta Kekayaan Kasatpol PP DKI Capai Rp 24,59 Miliar

Arifin tercatat memiliki aset berupa dua bidang tanah serta tujuh bidang tanah dan bangunan yang dijumlahkan nilainya mencapai Rp 23,8 miliar.

Saat Jokowi Cerita Tahan Harga BBM Agar Beda Dengan Singapura dan Amerika
Indonesia
Saat Jokowi Cerita Tahan Harga BBM Agar Beda Dengan Singapura dan Amerika

"Bayangkan kalau Pertalite jadi Rp 33.000. Pasti demo semuanya bener gak? Oleh sebab itu dengan sekuat tenaga kita pertahankan harga ini," kata Jokowi.

Wagub DKI: Presiden Jokowi Akan Buka Formula E Besok
Indonesia
Wagub DKI: Presiden Jokowi Akan Buka Formula E Besok

Hajatan Jakarta E-Prix akan diselenggarakan pada Sabtu (4/6) besok.

Pemerintah Diminta Atasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Diminta Atasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Kesenjangan di bidang pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti. Menurutnya, masalah yang muncul antara lain biaya kuliah sangat mahal.

Gempa Susulan Guncang Taiwan
Dunia
Gempa Susulan Guncang Taiwan

Berdasarkan keterangan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), guncangan gempa susulan ini terjadi pukul 10.00 pagi waktu setempat

Penumpang Kereta Api Berusia Dewasa Belum Vaksin Booster Kini Wajib Tes PCR
Indonesia
Penumpang Kereta Api Berusia Dewasa Belum Vaksin Booster Kini Wajib Tes PCR

Penumpang yang berusia 18 tahun ke atas mulai Senin (15/8) wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR, bila belum vaksin booster.

Wagub Riza Jawab Tudingan Adanya Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI
Indonesia
Wagub Riza Jawab Tudingan Adanya Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

Pemprov DKI akan menelusuri kebenaran isu tersebut yang bisa perburuk citra Pemprov DKI.

Dana Bansos KLJ, KPDJ dan KAJ Mulai Dicairkan Bertahap
Indonesia
Dana Bansos KLJ, KPDJ dan KAJ Mulai Dicairkan Bertahap

Pencairan dana Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sudah mulai dilakukan 16 Agustus 2022 pada pukul 17.00 WIB.