Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir Menko Polhukam Mahfud MD (HO-Dok Humas Kemenko Polhukam)

Merahputih.com - Pemerintah akan menindak tegas otak dan pelaku kericuhan yang terjadi di tengah-tengah aksi demonstrasi menolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah.

"Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan," jelas Mahfud dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Baca Juga

Demo UU Ciptaker Marak, Muhammadiyah Minta Jokowi Buka Mata

Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Untuk itu demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat

Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi.

Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi

"Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," jelas Mahfud.

Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha.

Baca Juga

MK: Penanganan UU Ciptaker Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi

"Serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya," ungkap Mahfud.

Ia menambahkan, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update Kasus Corona DKI Rabu (4/11): 108.620 Positif, 97.833 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Rabu (4/11): 108.620 Positif, 97.833 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 10,1 persen penambahan kasus positif perhari sebanyak 774 jiwa.

Jengah di 'Grey Area', PAN Segera Putuskan Gabung Jokowi atau Tetap Oposisi
Indonesia
Jengah di 'Grey Area', PAN Segera Putuskan Gabung Jokowi atau Tetap Oposisi

PAN tetap akan berada di luar pemerintahan jika Presiden Jokowi tidak menawarkan masuk ke dalam koalisi

Wali Kota Risma Bongkar Rumah Nenek Berusia 82 Tahun
Indonesia
Wali Kota Risma Bongkar Rumah Nenek Berusia 82 Tahun

Nenek Yami kesehariannya mencari nafkah sebagai pedagang sayur di pasar.

Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Bantah Jadikan Polri Sasaran Tembak
Indonesia
Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Bantah Jadikan Polri Sasaran Tembak

Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri.

Ada Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Pengalihan Rute TransJakarta
Indonesia
Ada Demo Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Pengalihan Rute TransJakarta

Halte yang tidak melayani yaitu Halte Bundaran HI, Sarinah, Halte Bank Indonesia dan Halte Monas.

Jokowi Ingin New Normal di Tengah Pandemi Corona yang Melonjak, PKS: Bunuh Diri Massal
Indonesia
Jokowi Ingin New Normal di Tengah Pandemi Corona yang Melonjak, PKS: Bunuh Diri Massal

Kebijakan itu berpotensi menimbulkan banyak korban mengingat angka penyebaran virus corona yang makin meluas.

Pejabat Bea Cukai Diciduk Saat Pesta Narkoba di Kepulauan Seribu
Indonesia
Pejabat Bea Cukai Diciduk Saat Pesta Narkoba di Kepulauan Seribu

Bea Cukai bisa memberikan sanksi kepada AP mengacu pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010. Mengutip PP 53 tahun 2010 hukuman disiplin dibagi menjadi tiga, yaitu hukuman ringan, sedang, hingga berat.

Bukan Dijarah, AEON Mall Cakung Dirusak Warga karena Dituduh Pemicu Banjir
Indonesia
Bukan Dijarah, AEON Mall Cakung Dirusak Warga karena Dituduh Pemicu Banjir

Sejak adanya Aeon mall, permukiman warga di belakang mal tersebut sering kebanjiran.

DPRD DKI Ungkap 'Biang Kerok' Penambahan Kasus COVID-19 di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Ungkap 'Biang Kerok' Penambahan Kasus COVID-19 di Jakarta

“Kami sangat prihatin, seharusnya ini tidak perlu terjadi,” kata Arifin

Berisiko Penularan Corona, Ketua DPRD: Jangan Kayak Orang Kaget Mal Dibuka Terus Masuk
Indonesia
Berisiko Penularan Corona, Ketua DPRD: Jangan Kayak Orang Kaget Mal Dibuka Terus Masuk

Mal berpotensi penyebaran penularan COVID-19 bila pengunjung membeludak dan menimbulkan kerumunan.