Mahfud Md Tegaskan Demo Tolak Omnibus Law Tak Bisa Ditolerir Menko Polhukam Mahfud MD (HO-Dok Humas Kemenko Polhukam)

Merahputih.com - Pemerintah akan menindak tegas otak dan pelaku kericuhan yang terjadi di tengah-tengah aksi demonstrasi menolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah.

"Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan," jelas Mahfud dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Baca Juga

Demo UU Ciptaker Marak, Muhammadiyah Minta Jokowi Buka Mata

Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Untuk itu demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat

Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi.

Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi

"Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," jelas Mahfud.

Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha.

Baca Juga

MK: Penanganan UU Ciptaker Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi

"Serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya," ungkap Mahfud.

Ia menambahkan, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta
Indonesia
Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta

Dalam Perpres tersebut, Ketua Dewas KPK mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp Rp 104.620.500.

BMKG Ingatkan Masyarakat Waspadai Puncak Musim Hujan Januari-Februari
Indonesia
BMKG Ingatkan Masyarakat Waspadai Puncak Musim Hujan Januari-Februari

BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2021.

Tekan Angka PHK, Pemerintah Longgarkan Usia di Bawah 45 Tahun Beraktivitas
Indonesia
Tekan Angka PHK, Pemerintah Longgarkan Usia di Bawah 45 Tahun Beraktivitas

Meski demikian, Doni menyatakan hal itu tetap harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat.

KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara
Indonesia
KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara

KSPI akan melakukan unjuk rasa di depan pabrik maupun wilayahnya masing-masing

Operator Arum Jeram Coba Bertahan Disaat Pandemi
Indonesia
Operator Arum Jeram Coba Bertahan Disaat Pandemi

Berbeda dengan krisis ekonomi pada 1998 lalu, objek wisata arung jeram malah dipenuhi wisatawan yang ingin menghilangkan stres, tapi akibat COVID-19 semua kegiatan pariwisata terhenti.

Ribuan Anak Korban Konflik Aceh Butuh Beasiswa
Indonesia
Ribuan Anak Korban Konflik Aceh Butuh Beasiswa

Anak korban konflik yang dimaksud itu adalah anak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik dan narapidana politik (Tapol/Napol), serta warga sipil yang juga menjadi korban saat konflik Aceh silam.

Pemprov DKI Siapkan 166 Kamar Isolasi Tambahan Buat Orang Tanpa Gejala
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 166 Kamar Isolasi Tambahan Buat Orang Tanpa Gejala

"Jumlah total kamar yang tersedia ada 166 kamar," ujar Fify

Evaluasi PSBB Jabar, Tiga Daerah Masuk di Zona Merah
Indonesia
Evaluasi PSBB Jabar, Tiga Daerah Masuk di Zona Merah

Terdapat delapan indikator atau variabel yang menjadi pertimbangan Gugus Tugas.

Jokowi Diminta Utamakan Keselamatan Masyarakat Ketimbang Ngotot Tarik Investasi
Indonesia
Jokowi Diminta Utamakan Keselamatan Masyarakat Ketimbang Ngotot Tarik Investasi

Jokowi disarankan belajar dari Arab Saudi yang tidak kompromi dan tegas soal kebijakan melindungi segenap warganya dari penyebaran virus corona.

Korupsi CSRT Eks Pejabat BIG-LAPAN Rugikan Negara Rp179 Miliar
Indonesia
Korupsi CSRT Eks Pejabat BIG-LAPAN Rugikan Negara Rp179 Miliar

"Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179,1 miliar," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar