Mahfud MD: Setiap Ganti Pejabat Obligator BLBI Minta Nego Sita Aset Obligator BLBI. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Para obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) disebut sering melobi pemerintah sehingga pelunasan utangnya tertunda hingga saat ini.

"Di dalam rapat-rapat kami bertanya kenapa sih, ini kok lama sekali," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Jumat (5/11).

Baca Juga:

Sita 124 Hektar Lahan Milik Tommy Soeharto, Satgas Kerahkan Kendaraan Taktis, TNI dan Polisi

Dia menyebut, terdapat catatan setiap terjadi pergantian pejabat setingkat menteri dan dirjen, para obligor dan debitur BLBI selalu berupaya menegosiasikan utang mereka kepada pemerintah.

Menurut Mahfud, negosiasi itu dilakukan dengan berbagai alasan. Selama ini, selalu ada upaya dari obligor dan debitur itu nego ke pemerintah, mengaku tidak punya utang, ingin menghitung kembali

"Sehingga tertunda-tunda sampai 22 tahun," papar Ketua Pengarah Satgas BLBI ini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, saat ini pemerintah tidak lagi membuka celah negosiasi lagi dengan obligor dan debitur BLBI.

"Ini kan sudah 22 tahun, tidak boleh begitu lagi. Mari diselesaikan sekarang, tidak ada nego lagi sekarang. Datang saja ke kantor jelaskan kalau punya bukti sudah lunas dan itu sah, ya kita nyatakan lunas, tetapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita jangan coba-coba dijual, disewakan atau dialihkan kepada pihak lain, itu tidak boleh," papar Mahfud MD.

Mahfud MD. (Foto: Antara)
Mahfud MD. (Foto: Antara)

Sebelumnya, atgas BLBI menyita aset milik anak bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, berupa tanah seluas 124 hektare di wilayah Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat.

Proses penyitaan aset tersebut mendapat pengawalan ketat aparat keamanan gabungan dari Polres Karawang, Brimob, Kodim 0604 Karawang dan Satpol PP setempat.

Selain menurunkan personel, pihak kepolisian juga menurunkan sejumlah kendaraan taktis di lokasi penyitaan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Pelaksana Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan lahan 124 hektare itu adalah lahan PT Timor Putra Nasional, perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Ia menyampaikan, PT Timor Putra Nasional (TPN) masih berutang kepada negara. Utang tersebut bermula saat PT TPN mendapat fasilitas pinjaman dari Bank Bumi Daya, yang kini Bank Mandiri.

Hingga hari ini, kata dia, Satgas BLBI telah melakukan upaya penagihan terhadap kewajiban PT TPN. Penagihan kewajiban PT TPN berasal dari kredit beberapa bank.

Adapun outstanding nilai utang PT TPN kepada pemerintah yang ditagihkan oleh PUPN setelah ditambahkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (10 persen) sebesar Rp2.612.287.348.912,95. Itu sesuai dengan PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009. (Knu)

Baca Juga:

Aset Tommy Soeharto Rp 600 Miliar Disita Satgas BLBI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa yang Ikut PTM Sudah Divaksin Dua Kali
Indonesia
DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa yang Ikut PTM Sudah Divaksin Dua Kali

Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira meminta, agar sekolah dapat memastikan para siswa yang mengikuti pelaksanaan PTM terbatas yang sudah divaksin dua kali.

PPKM Kota Tangsel Turun ke Level 2, Berikut Sejumlah Aturan Barunya
Indonesia
PPKM Kota Tangsel Turun ke Level 2, Berikut Sejumlah Aturan Barunya

Penurunan level PPKM selaras dengan data kasus COVID-19 yang terus menurun di Kota Tangerang Selatan.

Anies Ungkap Sejumlah Peluang Jakarta setelah Tanggalkan Status Ibu Kota
Indonesia
Anies Ungkap Sejumlah Peluang Jakarta setelah Tanggalkan Status Ibu Kota

Dalam sambutannya, Anies memandang pemindahan Ibu Kota ke Nusantara bisa memberi peluang pada Jakarta untuk mempercepat pembangunan menjadi kota global dunia.

Kasus Positif COVID-19 Bertambah 340, Meninggal Dunia 5 Orang
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Bertambah 340, Meninggal Dunia 5 Orang

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali memperbarui data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia.

Kualitas Udara Jakarta Buruk, Wagub Sebut Ibu Kota Macet Kembali Setelah Pelonggaran
Indonesia
Kualitas Udara Jakarta Buruk, Wagub Sebut Ibu Kota Macet Kembali Setelah Pelonggaran

Ada kemungkinan udara Jakarta dipengaruhi karena kembali macet dengan banyaknya pelonggaran terkait terkendalinya pandemi COVID-19.

Kapolri Luncurkan Aplikasi untuk Monitor Pelaku Perjalanan Internasional
Indonesia
Kapolri Luncurkan Aplikasi untuk Monitor Pelaku Perjalanan Internasional

Nantinya, para pelaku perjalanan internasional yang akan menjalani karantina wajib mendownload

Densus 88 Tangkap 5 Orang Penyebar Propaganda ISIS di Medsos
Indonesia
Densus 88 Tangkap 5 Orang Penyebar Propaganda ISIS di Medsos

Penangkapan tersangka kasus terorisme terus berlangsung. Terkini, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri menangkap lima orang tersangka teroris yang diduga terlibat dengan kelompok Daulah Islamiah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Rahmat Bagja Terpilih Jadi Ketua Bawaslu Periode 2022-2027
Indonesia
Rahmat Bagja Terpilih Jadi Ketua Bawaslu Periode 2022-2027

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memperkenalkan lima pimpinan yang terpilih pada periode 2022-2027.

4 Orang Jadi Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana ACT
Indonesia
4 Orang Jadi Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana ACT

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyelewengan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Senin (25/7).

Mabes Polri Segera Ungkap Nasib AKBP Brotoseno
Indonesia
Mabes Polri Segera Ungkap Nasib AKBP Brotoseno

Sidang peninjauan kembali (PK) terhadap putusan etik AKBP Brotoseno telah rampung.