Mahfud MD Sebut Kekisruhan di Partai Demokrat Harusnya Sudah Selesai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, kekisruhan Partai Demokrat di ranah pemerintah sudah selesai.

Hal itu ditandai dengan ditolaknya hasil verifikasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumatera Utara oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara sudah selesai," tegas Mahfud MD saat menggelar konferensi pers bersama dengan Menkumham Yasonna H Laoly, Rabu (31/3).

Baca Juga:

Elite Partai Demokrat Ungkit 'Dosa' Moeldoko dalam Operasi Sajadah 2011

Menurut Mahfud, jika kembali ada perselisihan antara kedua kubu, maka hal itu bukan lagi menjadi ranah dari pemerintah, khususnya di bidang hukum administrasi negara.

"Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi, murni itu soal hukum dan sudah cepat prosesnya (tidak diulur)," katanya.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

Menurut dia, hal itu sekaligus membantah tudingan segelintir orang yang menyebut bahwa pemerintah mengulur-mengulur waktu.

"Ini tadi keputusan di bidang administrasi, murni itu soal hukum dan sudah cepat gitu. Perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini pemerintah kok lambat, mengulur-mengulur waktu," kata Mahfud.

Baca Juga:

Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Para pengurus tidak melengkapi berkas kepengurusan.

"Dari hasil verifikasi belum dapat dipenuhi kepengurusan DPD dan DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan KLB di Deli Serdang ditolak," kata Yasonna dalam konferensi pers. (Knu)

Baca Juga:

Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Novel Baswedan Cs Tetap Akan Dipecat
Indonesia
Novel Baswedan Cs Tetap Akan Dipecat

Ghufron menjelaskan sikap itu diambil berdasarkan Pasal 69 c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK

Jaksa Minta Hakim Tolak Pledoi Brigjen Prasetijo
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Pledoi Brigjen Prasetijo

Jaksa menilai Prasetijo terbukti menerima uang US$100 ribu

Temui Napi Korupsi, Tiga Staf Rutan KPK Disanksi Dewas
Indonesia
Temui Napi Korupsi, Tiga Staf Rutan KPK Disanksi Dewas

Tiga staf Rumah Tahanan Negara (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku.

Rencana Penyederhanaan Birokrasi Berlanjut
Indonesia
Rencana Penyederhanaan Birokrasi Berlanjut

Kemendagri telah melakukan peyederhanaan birokrasi Tahap I pada akhir 2020. Pada tahapan itu, Kemendagri telah menyetarakan sebanyak 808 pejabat struktural.

Kasus Aktif COVID-19 DKI Alami Kenaikan
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 DKI Alami Kenaikan

Masyarakat harus tingkatkan kewaspadaan terkait kasus COVID-19, khususnya bagi warga Jakarta.

Satpol PP DKI Sanksi 3 Kafe Langgar Jam Operasi PPKM Level 3
Indonesia
Satpol PP DKI Sanksi 3 Kafe Langgar Jam Operasi PPKM Level 3

Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi terhadap 3 tempat usaha kafe yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di masa PPKM level 3.

Demokrat Berhasil Manfaatkan Penurunan Elektabilitas PDIP Karena Kasus Bansos
Indonesia
Demokrat Berhasil Manfaatkan Penurunan Elektabilitas PDIP Karena Kasus Bansos

Elektabilitas PDI Perjuangan turun menjadi 22,3 persen, padahal sebelumnya naik dari 26,8 persen pada survei pada Juli 2020 menjadi 31,6 persen pada survei Oktober 2020.

Jenis-jenis Kendaraan Ini Dijamin Lolos Penindakan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Jenis-jenis Kendaraan Ini Dijamin Lolos Penindakan Ganjil Genap di Jakarta

Polda Metro Jaya mulai melaksanakan pembatasan mobilitas dengan sistem ganjil genap (gage) di 8 ruas jalan.

DKI Mulai Gunakan TPU Rorotan untuk Pemakaman COVID-19
Indonesia
DKI Mulai Gunakan TPU Rorotan untuk Pemakaman COVID-19

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rorotan di Kecamatan Cilincing mulai difungsikan untuk jenazah warga yang terpapar COVID-19.