Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan pers terkait situasi di Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4). (ANTARA/Syaiful Hakim)

MerahPutih.com - Pemerintah memandang tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai aksi terorisme.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia dan 92 persen warganya pun menyatakan pro NKRI.

Sikap pemerintah dan rakyat Indonesia termasuk Papua sudah tegas berpedoman pada resolusi PBB, maka Papua termasuk Papua Barat adalah bagian sah dari NKRI.

Baca Juga:

BIN Tegaskan Pemakaman Kabinda Papua Tidak Boleh Diliput Media

"Berdasar survei, 92 persen warga pro Republik Indonesia, hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan sembunyi-sembunyi, gerakan separatis yang merupakan teorisme," kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (29/4).

Mahfud menegaskan bahwa penanganan masalah Papua lebih pada kesejahteraan, bukan isu kemerdekaan.

Penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan bukan dengan penyelesaian bersenjata. Tidak ada gerakan atau tidakan bersenjata terhadap rakyat Papua.

"Tapi tindakan penegakan hukum pada segelintir orang itu saja (KKB)," ujar Mahfud.

Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Lekagak Teleggen masuk daftar DPO Polri. (Foto: ANTARA/HO-Humas Nemangkawi)
Anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Lekagak Teleggen masuk daftar DPO Polri. (Foto: ANTARA/HO-Humas Nemangkawi)

Selain itu, menurut dia, resolusi PBB juga tidak ada negara lain yang mendukung Papua berpisah dari Indonesia. Seluruh negara telah mendukung Papua menjadi bagian Indonesia.

"Resolusi majelis PBB tidak ada satu pun negara menolak dan semua mendukung Papua bagian sah NKRI," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah mengumumkan sikap terhadap sederet penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri.

Mahfud menegaskan, pemerintah menyatakan KKB sebagai teroris.

"Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018," kata Mahfud.

Baca Juga:

Penanganan Papua Dinilai Tidak Efektif

Mahfud kemudian menjelaskan definisi teroris berdasarkan undang-undang tersebut.

Dia meminta seluruh aparat keamanan segera melakukan tindakan tegas dan terukur kepada KKB.

"Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri-TNI, BIN dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat tegas dan terukur menurut hukum, dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," tegas Mahfud yang juga mantan Ketua MK ini. (Knu)

Baca Juga:

Koridor HAM Harus Jadi Acuan Penumpasan KKB di Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop
Indonesia
PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop

Pengelola bioskop diyakini berpikir dua kali atas keputusan Gubernur Anies Baswedan mengizinkan kembali tempat hiburan itu buka saat masa PSBB transisi.

Pulang Ziarah, Korban Kecelakaan Bus di Sumedang Diyakini Mati Syahid dan Syahidah
Indonesia
PM Israel Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi
Dunia
PM Israel Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi di Arab Saudi.

Ketua MPR Minta Pengumuman Penambahan COVID-19 Tetap Disiarkan Langsung
Indonesia
Ketua MPR Minta Pengumuman Penambahan COVID-19 Tetap Disiarkan Langsung

Sebaiknya pemerintah tetap mengumumkan perkembangan kasus lewat media televisi karena lebih tepat dibandingkan lewat media internet.

Rekonstruksi Penyerangan Pengawal Rizieq, Polisi Temukan Senjata Api dan Samurai
Indonesia
Rekonstruksi Penyerangan Pengawal Rizieq, Polisi Temukan Senjata Api dan Samurai

Polisi menggelar rekonstruksi di empat titik terkait dengan kasus penyerangan oleh laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek.

Di Jakpus, Lima Gerai McDonald's Ditutup Gegara Kerumunan 'BTS Meal'
Indonesia
Di Jakpus, Lima Gerai McDonald's Ditutup Gegara Kerumunan 'BTS Meal'

Penyegelan 1x24 jam dan setelah itu apabila melanggar mereka akan dikenakan sanksi denda Rp 50 juta

Sahrul Gunawan Resmi Jadi Wakil Bupati Bandung
Indonesia
Sahrul Gunawan Resmi Jadi Wakil Bupati Bandung

Selain pasangan Dadang Supriatna dan aktor Sahrul Gunawan, juga dilakukan pelantikan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2021-20246, Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin.

Berikut Rekayasa Perjalanan KRL saat PSBB Transisi
Indonesia
Berikut Rekayasa Perjalanan KRL saat PSBB Transisi

KCI kembali melakukan rekayasa operasional KRL Commuter Line mulai 15 Oktober 2020 sehubungan dengan pemberlakuan masa PSBB transisi di wilayah DKI Jakarta.

Dewas KPK Sebut Penyidik Robin Terima Duit Rp 1,6 Miliar
Indonesia
Dewas KPK Sebut Penyidik Robin Terima Duit Rp 1,6 Miliar

Dewas KPK telah memberhantikan penyidik Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju dengan tidak hormat melalui sidang etik.

Periksa Pejabat Bappenas, KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
Periksa Pejabat Bappenas, KPK Dalami Aliran Duit Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Selain Rizky, hari ini penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya