Mahfud MD Sebut 660 WNI Jadi Teroris di Luar Negeri, Kepulangan Mereka Jadi Masalah Ilustrasi teroris. ANTARA/Ardika

MerahPutih.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada 660 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi teroris pelintas batas di luar negeri. Paling banyak berada di Suriah.

Mahfud menjelaskan, masih ada pro dan kontra terkait pemulangan mereka ke tanah air.

Baca Juga:

Jokowi Belum Putuskan Penanganan WNI yang Jadi Teroris Asing

"Ini kan sekarang persoalannya mereka ini ada yang minta pulang, ada yang menyuruh dipulangkan, " kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (21/1).

Mahfud menuturkan pemulangan foreign terrorist fighters (FTF) WNI bukan hal mudah. Meski berdasarkan konstitusi, seluruh WNI tersebut memiliki hak kewarganegaraan. Namun, dikhawatirkan akan timbul virus teroris baru ketika dipulangkan.

Menko Polhukam Mahfud MD (Zuhdiar Laeis)
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Antara/Zuhdiar Laeis)

"Problemnya kalau mereka dipulangkan ada yang khawatir bisa menjadi virus. Virus teroris-teroris baru di sini," tuturnya.

Saat ini, pemerintah masih terus mencari cara dan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan melibatkan beberapa kementerian terkait. Dalam waktu dekat Mahfud akan menyampaikan sikap.

Baca Juga:

Selama 2019 Jumlah Laporan Pidana Korupsi Meningkat, Aksi Terorisme Menurun

Kemensos yang misalnya menampung akibat-akibat sosialnya, Kemenkumham menyangkut hukum dan kewarganegaraannya dan juga pariwisata dan investasi bisa terkena imbas kalau misalnya masih ada ancaman teroris dan sebagainya.

"Itu semua akan dipertimbangkan dan nanti akan disampaikan ke presiden dalam waktu yang tidak lama. Mungkin dalam paruh pertama tahun ini kita sudah punya sikap barang kali ya, barangkali sudah selesai. soal FTF sudah ya," ucapnya. (Knu)

Baca Juga:

Gereja Rawan Teror, Kapolda Jateng: Siapkan Sniper dan Larang Kendaraan Jemaat Parkir di Dalam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkes Minta Tenaga Kesehatan Segera Ikut Vaksinasi
Indonesia
Menkes Minta Tenaga Kesehatan Segera Ikut Vaksinasi

Supaya penularan COVID-19 bisa segera dikendalikan, masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan

Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain
Indonesia
Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain

Kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar menjadi polemik di pusaran legislator Kebon Sirih.

DPR Ingatkan Pemerintah, Longgarkan PSBB Harus Berdasarkan Data
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah, Longgarkan PSBB Harus Berdasarkan Data

Data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden

Kemenag Riau Izinkan Pelaksanaan Salat Idul Adha Berjamaah
Indonesia
Kemenag Riau Izinkan Pelaksanaan Salat Idul Adha Berjamaah

Warga yang sedang demam atau sakit tidak diperkenankan ikut salat berjamaah di lapangan atau masjid.

Buntut Kasus Anji, DPR Minta Artis dan Influencer tak Buat Gaduh
Indonesia
Buntut Kasus Anji, DPR Minta Artis dan Influencer tak Buat Gaduh

Sufmi Dasco Ahmad, meminta para publik figur di Indonesia supaya tidak membuat kegaduhan selama pandemi virus Corona.

Viral Keluarga Bawa Pulang Paksa Jenazah Wanita Positif COVID-19, Polisi Beri Nasihat
Indonesia
Viral Keluarga Bawa Pulang Paksa Jenazah Wanita Positif COVID-19, Polisi Beri Nasihat

Mereka memecahkan kaca pintu lobi RS dan merangsek masuk ke ruang jenazah

Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY
Indonesia
Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY

Pada Januari 2020 lalu, Syekh Ali Jaber sempat menyatakan kebanggaannya menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah resmi mendapatkan paspor hijau.

Bunga Kredit Lambat Turun
Indonesia
Bunga Kredit Lambat Turun

Total penurunan suku bunga acuan mencapai 150 basis poin sejak 2020 hingga dua bulan pertama 2021

SIKM Dianggap Tak Punya "Power" Tahan Laju Arus Balik saat Pandemi
Indonesia
SIKM Dianggap Tak Punya "Power" Tahan Laju Arus Balik saat Pandemi

IKM belum berperan penting dalam meredam penambahan kasus positif corona.

Besok, Ormas Islam Geruduk Istana Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Besok, Ormas Islam Geruduk Istana Tolak UU Cipta Kerja

Di antaranya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Presidium Alumni (PA) 212, hingga Front Pembela Islam (FPI).