Mahfud MD: Revisi UU ITE Kini Berada di Kemenkumham Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas UGM

MerahPutih.com - Tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyelesaikan tugasnya dan melaporkannya kepada Presiden Jokowi. Salah satu simpulan dari kajian tersebut yakni akan dilakukannya revisi terbatas UU ITE.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, revisi UU ITE kini berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk diteruskan ke proses legislasi di DPR.

Baca Juga

Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet

"Akan dikerjakan oleh Kemenkumham untuk penyerasian atau untuk sinkronisasi dan dimasukkan ke proses legislasi berikutnya," kata Mahfud saat jumpa pers secara virtual, Selasa (8/6).

Kajian UU ITE telah melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pelapor, terlapor, akademisi, praktisi, insan pers, hingga aktivis demokrasi.

Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Ada empat pasal yang diputuskan untuk direvisi yakni Pasal 27, 28,29, dan 36. Tim kajian juga mengusulkan penambahan satu pasal yakni 45c.

"Mencakup enam masalah saja sebenarnya yang diatur oleh UU ITE ini. Satu, mengenai ujaran kebencian, agar tidak ditafsirkan macam-macam ya kita beri tahu ujaran kebencian itu apa," terangnya.

Selain ujaran kebencian, revisi terbatas UU ITE juga akan memperjelas sejumlah hal seperti definisi kebohongan, perjudian online, kesusilaan seperti penawaran seks, fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan lain sebagainya.

"Jadi kita tidak memperluas UU itu tapi undang-undangnya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu, yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang," tutup dia.

Revisi terbatas UU ITE menjadi agenda jangka pendek pemerintah untuk memperbaiki aturan hukum di dunia digital. Sedangkan untuk jangka panjang pemerintah berencana membuat Omnibus Law di bidang elektronik. (Knu)

Baca Juga

Walau tak Masuk Proglenas, DPR Tetap Dukung Usul Revisi UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Berharap Pilkada Digelar Tahun 2022
Indonesia
Wagub DKI Berharap Pilkada Digelar Tahun 2022

DPR saat ini tengah mengkaji undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Tidak Ada Zona Merah, Warga Sidoarjo Dipersilahkan Gelar Salat Id Berjamaah
Indonesia
Tidak Ada Zona Merah, Warga Sidoarjo Dipersilahkan Gelar Salat Id Berjamaah

"Khutbah pun dilakukan secara singkat dengan tetap melakukan rukun khutbah paling lama 20 menit," tutur Gus Muhdlor.

Mobilitas Warga PPKM Darurat Masih Tinggi, Gibran Dukung Penutupan 6 Ruas Jalan
Indonesia
Mobilitas Warga PPKM Darurat Masih Tinggi, Gibran Dukung Penutupan 6 Ruas Jalan

Penutupan jalan tersebut dilakukan seiring dengan masih tingginya mobilitas warga di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Komjen Listyo Janji Tindak Tegas Polisi yang Terlibat Jaringan Narkoba
Indonesia
Komjen Listyo Janji Tindak Tegas Polisi yang Terlibat Jaringan Narkoba

Kasus peredaran narkoba menjadi salah fokus calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam penegakan hukum.

Cari Periset Global, BRIN Hanya Buka Lowongan Buat Lulusan S3 dan Diaspora
Indonesia
Cari Periset Global, BRIN Hanya Buka Lowongan Buat Lulusan S3 dan Diaspora

Sebanyak 325 formasi dibuka dengan rincian 104 formasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) untuk formasi peneliti ahli madya dan 221 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi peneliti ahli muda.

Mahasiswa UHO Meninggal akibat Kecelakaan Jadi 6 Orang
Indonesia
Mahasiswa UHO Meninggal akibat Kecelakaan Jadi 6 Orang

Enam hahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari meninggal setelah mobil minibus yang ditumpangi rombongan mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Bombana.

Launching 5G di Solo, Menkominfo Johnny: Jangan Dimanfaatkan untuk Radikalisme
Indonesia
Launching 5G di Solo, Menkominfo Johnny: Jangan Dimanfaatkan untuk Radikalisme

Ia tidak ingin jaringan 5G di Indonesia jangan sampai dimanfaatkan untuk radikalisme.

Pemerintah Larang Mudik 2021
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik 2021

Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, serta para pekerja seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri.

Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit
Indonesia
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit

Ali masih enggan memerinci penyakit Tumpak

Tak Terima di PHK, Motif Pelaku Penusukan Anak Buah Anies Baswedan
Indonesia
Tak Terima di PHK, Motif Pelaku Penusukan Anak Buah Anies Baswedan

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Azis Andriyansah menuturkan, pelaku nekat melakukan aksinya karena tersulut emosi kontrak kerjanya selesai atau diputus