Mahfud MD: Revisi UU ITE Kini Berada di Kemenkumham Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas UGM

MerahPutih.com - Tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyelesaikan tugasnya dan melaporkannya kepada Presiden Jokowi. Salah satu simpulan dari kajian tersebut yakni akan dilakukannya revisi terbatas UU ITE.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, revisi UU ITE kini berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk diteruskan ke proses legislasi di DPR.

Baca Juga

Pemerintah Putuskan Revisi UU ITE, Mahfud: Hilangkan Pasal Karet

"Akan dikerjakan oleh Kemenkumham untuk penyerasian atau untuk sinkronisasi dan dimasukkan ke proses legislasi berikutnya," kata Mahfud saat jumpa pers secara virtual, Selasa (8/6).

Kajian UU ITE telah melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pelapor, terlapor, akademisi, praktisi, insan pers, hingga aktivis demokrasi.

Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD. (ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Ada empat pasal yang diputuskan untuk direvisi yakni Pasal 27, 28,29, dan 36. Tim kajian juga mengusulkan penambahan satu pasal yakni 45c.

"Mencakup enam masalah saja sebenarnya yang diatur oleh UU ITE ini. Satu, mengenai ujaran kebencian, agar tidak ditafsirkan macam-macam ya kita beri tahu ujaran kebencian itu apa," terangnya.

Selain ujaran kebencian, revisi terbatas UU ITE juga akan memperjelas sejumlah hal seperti definisi kebohongan, perjudian online, kesusilaan seperti penawaran seks, fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan lain sebagainya.

"Jadi kita tidak memperluas UU itu tapi undang-undangnya itu hanya direvisi agar pasal-pasal karetnya itu, yang dianggap menimbulkan diskriminasi atau kriminalisasi itu hilang," tutup dia.

Revisi terbatas UU ITE menjadi agenda jangka pendek pemerintah untuk memperbaiki aturan hukum di dunia digital. Sedangkan untuk jangka panjang pemerintah berencana membuat Omnibus Law di bidang elektronik. (Knu)

Baca Juga

Walau tak Masuk Proglenas, DPR Tetap Dukung Usul Revisi UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD
Indonesia
Gibran: Rekrutmen Ratusan Tenaga PPPK Non Guru Tidak Bebani APBD

"Kita sudah mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan jadi tidak pemborosan atau membebani karena gajinya dari APBD," kata dia.

35.100 Pemudik Tinggalkan Jakarta dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir
Indonesia
35.100 Pemudik Tinggalkan Jakarta dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir

Sebanyak 35.100 pemudik berangkat ke sejumlah daerah dari dua stasiun tersebut.

Jenderal Andika Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI, Anggota Komisi I: Tidak Masalah
Indonesia
Jenderal Andika Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI, Anggota Komisi I: Tidak Masalah

"Bila soal keturunan PKI bisa mendaftar, saya rasa tidak masalah, kan belum tentu diterima," kata anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/3).

Wagub DKI Larang Warga Buat Kegiatan di Malam Tahun Baru
Indonesia
Wagub DKI Larang Warga Buat Kegiatan di Malam Tahun Baru

"Tidak perlu membikin acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, interaksi yang tinggi," ucapnya.

Ketua DPC Solo: Kader PDIP Yang Disebut Celeng Untuk Tidak Putus Asa
Indonesia
Ketua DPC Solo: Kader PDIP Yang Disebut Celeng Untuk Tidak Putus Asa

Rudy mengemukakan, konotasi istilah celeng tidak semua negatif. Ia mengingat pesan orang tua yang menyebut jika jalan jangan seperti celeng lurus.

Kasus Bunuh Diri Karena Ekonomi Melonjak, UMNO Minta PM Malaysia Muhyiddin Mundur
Dunia
Kasus Bunuh Diri Karena Ekonomi Melonjak, UMNO Minta PM Malaysia Muhyiddin Mundur

Pemerintah malaysia gagal dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kasus bunuh diri. Tercatat, kasus bunuh diri dari Maret 2020 hingga Mei 2021 sebanyak 1,099 kasus.

Paus Berharap KTT Perubahan Iklim Dengarkan Tangiskan Orang Miskin dan Jeritan Bumi
Dunia
Paus Berharap KTT Perubahan Iklim Dengarkan Tangiskan Orang Miskin dan Jeritan Bumi

KTT berlangsung pada saat yang genting karena pandemi COVID-19, krisis lingkungan, dan masalah pasokan makanan bersama-sama menimbulkan badai sempurna yang berisiko menyengsarakan masyarakat.

KPK Yakin Eks Penyidik Robin Dihukum 12 Tahun Penjara
Indonesia
KPK Yakin Eks Penyidik Robin Dihukum 12 Tahun Penjara

Sebelumnya Robin dituntut 12 tahun penjara oleh JPU KPK

KPK Korek Keterangan Deputi BPOKK Partai Demokrat dalam Kasus Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Korek Keterangan Deputi BPOKK Partai Demokrat dalam Kasus Dugaan Suap Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi II Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan, Rabu (30/3).

Total Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 1 Juta
Indonesia
Total Kasus COVID-19 di Jakarta Tembus 1 Juta

Total keseluruhan warga yang positif COVID-19 mencapai 1.004.469 kasus, sejak awal virus corona masuk di DKI.