Mahfud MD Persilakan Gugatan Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Presiden Mahfud MD saat di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. (MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara soal adanya gugatan uji materi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu gugatan diajukan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Gatot meminta MK menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Baca Juga:

Cegah Polarisasi, Komnas HAM Minta Ambang Batas Pencalonan Capres Diturunkan

Gatot menilai aturan itu bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2), 6A Ayat (2), dan 6A Ayat (5) UUD 1945.

Pada pasal itu mengatur pencalonan presiden dan calon wakil presiden harus didukung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Mahfud MD menuturkan, dia menyerahkan keputusan tersebut ke MK.

"Saya tak mau ikut menggiring opini," ungkap Mahfud melalui Instagram pribadinya, Rabu (23/2).

Menurut Mahfud, gugatan terkait presidential treshold (PT) telah belasan kali diuji dan hasilnya selalu ditolak oleh MK.

Salah contohnya yaitu gugatan yang pernah disampaikan oleh Fadjroel Rahman dan Effendi Gazali.

Fadjroel meminta agar dibuka peluang adanya calon presiden independen tanpa melalui parpol.

Sedangkan Effendi Gazali meminta peniadaan presidental threshold.

"Semua dengan argumennya masing-masing yang bagus," ungkapnya.

Baca Juga:

Cuma 25 Pemohon Yang Diprediksi Lolos Ambang Batas Perselisihan di MK

Dia menilai, tidak ada masalah bila banyak yang mengajukan gugatan terkait ambang batas. Sebab, itu merupakan hak warga negara dan tolok ukur Demokrasi.

"Ini semua sekaligus agar demokrasi dan nomokrasi bekerja proporsional dan terus maju secara dinamis," jelasnya.

Menurut Mahfud MD, dalam sistem demokrasi kedaulatan rakyat merupakan yang tertinggi.

Sehingga tak ada yang dilanggar bila ada seseorang melakukan gugatan tersebut.

"Kita jaga lah keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi, sebab demokrasi tanpa nomokrasi bisa anarki, sedang nomokrasi tanpa demokrasi bisa otoriter," tutup Mahfud yang juga mantan Ketua MK ini. (Knu)

Baca Juga:

PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Bandung, 87 Tempat Karaoke, 23 Bar Bakal Diawasi Ketat Saat Nataru
Indonesia
Di Bandung, 87 Tempat Karaoke, 23 Bar Bakal Diawasi Ketat Saat Nataru

Saat malam Tahun Baru, tidak diperbolehkan untuk kegiatan perayaan.

Menag Yaqut Ingin Undang Paus Fransiskus ke Indonesia
Indonesia
Menag Yaqut Ingin Undang Paus Fransiskus ke Indonesia

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan kabar gembira bagi umat Katolik di Indonesia. Ia berkeinginan mengundang pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus ke tanah air.

Pemudik Diminta Perhatikan Jadwal One Way dan Ganjil Genap
Indonesia
Pemudik Diminta Perhatikan Jadwal One Way dan Ganjil Genap

Persiapan pengamanan mudik Lebaran 2022 pertama di era pandemi terus dimatangkan.

TransJakarta Buka Rute Baru Stasiun LRT Pegangsaan – JIS
Indonesia
TransJakarta Buka Rute Baru Stasiun LRT Pegangsaan – JIS

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pembukaan rute baru Stasiun LRT Pegangsaan – JIS (12P). Rute ini efektif melayani pelanggan mulai Minggu (24/7).

Satwa Langka Diobral di Medsos, Polisi Harus Turun Tangan
Indonesia
Satwa Langka Diobral di Medsos, Polisi Harus Turun Tangan

Aksi ilegal tersebut memantik amarah Ketua Animal Defenders Indonesia (ADI), Doni Herdaru. Bahkan dirinya mengaku sudah mencoba melaporkan kasus ini via Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK).

Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau
Indonesia
Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau

Presiden berjanji, akan membangun nursery atau lokasi pembibitan tanaman di IKN dengan kapasitas produksi 20 juta bibit atau benih setiap tahunnya.

Anggota DPR Hillary Lasut Bantah Ditangkap Polisi Karena Narkoba
Indonesia
Anggota DPR Hillary Lasut Bantah Ditangkap Polisi Karena Narkoba

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Hillary Brigitta Lasut dikabarkan ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat karena kasus narkoba, pada Jumat (7/4) dini hari. Namun kabar itu dibantah oleh Hillary. Anggota DPR termuda itu menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks.

Legislator PKS Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar
Indonesia
Legislator PKS Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak PT Pertamina (Persero) mengatasi kelangkaan bahan bakar solar bersubsidi yang terjadi di berbagai daerah.

Dalam 2 Pekan, Ribuan Polisi Dikerahkan ke Jalan Tindak Pelanggar Berkendara
Indonesia
Dalam 2 Pekan, Ribuan Polisi Dikerahkan ke Jalan Tindak Pelanggar Berkendara

Pelaksanaannya, Polda Metro Jaya akan dibantu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat TNI.

Indonesia Bawa Isu Kesetaraan Penyandang Disabilitas di G20
Indonesia
Indonesia Bawa Isu Kesetaraan Penyandang Disabilitas di G20

Selain keterbatasan infrastruktur di negara berkembang, kondisi penyandang disabilitas di tengah COVID-19 juga diperparah oleh akses yang minim terhadap program jaminan sosial dan pendidikan.