Manut Putusan MA Batalkan Tarif Baru BPJS Kesehatan, Pemerintah Ogah Banding Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

MerahPutih.com - Menko Polhukam Mahfud MD memestikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Agung soal pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut Mahfud, judicial review tersebut sekali diputus final dan mengikat.

"Oleh sebab itu, kita ikuti saja, pemerintah kan tidak boleh melawan putusan pengadilan," ujar Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/3).

Baca Juga

Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Terima Kasih MA Juru Selamat Rakyat

Mahfid menerangkan, judicial review berbeda dengan gugatan perkara maupun perdata yang masih memiliki cela untuk ditinjau kembali.

"Putusan MA, kalau judicial review itu adalah putusan yang final, tidak ada banding terhadap judicial review. Berbeda dengan gugatan perkara, perdata atau pidana itu masih ada PK ya, kalau sudah diputus oleh MA di kasasi," jelas dia.

MA menerima dan mengabulkan sebagian dari judicial review yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Gugatan ini dilayangkan pada akhir 2019 karena keberatan dengan kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen..

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3/2020). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan 'Judicial Review' Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yakni dalam putusan tersebut MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3/2020). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan 'Judicial Review' Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, yakni dalam putusan tersebut MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah Undang-undang.

"Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, Senin (9/3)

Lewat putusan ini, MA menganulir iuran BPJS Kesehatan yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2020 melalui Perpres tersebut. Daftar iuran yang dianulir yaitu Rp 42 ribu untuk peserta Kelas III, Rp 110 ribu untuk Kelas II, dan Rp 160 ribu untuk Kelas IV.

Baca Juga

DPR: Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sesuai Keinginan Masyarakat

Sehingga, iuran yang berlaku kembali merujuk pada aturan sebelumnya yaitu Perpres 82 Tahun 2018. Rincian iuran lama tersebut yaitu Rp 25.500 untuk Kelas III, Rp 51 ribu untuk Kelas II, dan Rp 80 ribu untuk Kelas I.

Putusan tersebut ditetapkan pada 27 Februari 2020, oleh Hakim MA Supandi selaku ketua majelis hakim bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi, masing-masing sebagai anggota. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga
Indonesia
Pendemo UU Ciptaker Jangan Anarkis, Ketua DPRD DKI: Sayang, Uang dari Rakyat Juga

"Tapi gak boleh anarkis, karena apapun juga yang dirusak itu uang rakyat, uang dari rakyat juga. Kan sayang," tuturnya.

Ketua KPK Firli Bahuri Divonis Bersalah Langgar Kode Etik
Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri Divonis Bersalah Langgar Kode Etik

“Menyatakan Terperiksa (Firli Bahuri) bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean

160 Ribu Warga Kota Bogor bakal Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
160 Ribu Warga Kota Bogor bakal Disuntik Vaksin COVID-19

Menurut Bima Arya, sasaran vaksinasi COVID-19 mencakup sekitar 20 persen dari warga Kota Bogor yang berusia produktif atau sekitar 160 ribu orang.

Netizen Ramai Bicarakan Suara Dentuman, PVMBG: Bukan dari Letusan Anak Krakatau
Indonesia
Netizen Ramai Bicarakan Suara Dentuman, PVMBG: Bukan dari Letusan Anak Krakatau

Saya sudah konfirmasi petugas pos pengamatan, mereka tidak mendengar karena letusannya juga kecil

Jokowi Sebut Wisma Atlet Kemayoran Siap Tampung 3.000 Pasien COVID-19
Indonesia
Jokowi Sebut Wisma Atlet Kemayoran Siap Tampung 3.000 Pasien COVID-19

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan tim telah menata ruangan di Wisma Atlet dengan sedemikian rupa.

Tak Mampu Tutupi Rasa Kangen, Jokowi Video Call Kedua Cucunya dari Istana Negara
Indonesia
PT Angkasa Pura II Sediakan Layanan PCR Test dan Rapid Test Antigen
Indonesia
PT Angkasa Pura II Sediakan Layanan PCR Test dan Rapid Test Antigen

Hasil PCR test dapat diketahui dalam waktu 15 menit dengan biaya Rp1,385 juta, dan dalam 24 jam dengan biaya Rp885 ribu.

Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai
Indonesia
Andreau Pernah Jadi Caleg PDIP, Tapi Setelah Gagal Tak Aktif Lagi di Partai

Segala bentuk perilaku dan tindak tanduk Andreau tidak berkaitan dengan partai

Aa Gym Positif COVID-19
Indonesia
Aa Gym Positif COVID-19

KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym positif terinfeksi COVID-19. Informasi itu lewat rekaman video Instagram miliknya @aagym pada Selasa (29/12) pagi.

 Pandemi COVID-19, Pembangunan Gedung Muktamar Muhammadiyah Terhenti
Indonesia
Pandemi COVID-19, Pembangunan Gedung Muktamar Muhammadiyah Terhenti

Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya membuat acara Muktamar Muhammadiyah ditunda, tetapi juga menghentikan proyek gedung Edutorium UMS