Mahfud MD Pastikan Nama Final Calon Kapolri Diputuskan Kompolnas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, saat memberikan keterangan pers pelarangan aktivitas FPI. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara atas beredarnya sejumlah nama menjadi pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis.

"Sebagai Ketua Kompolnas saya pastikan bahwa semua nama yang beredar itu masih spekulasi," kata dia kepada wartawan, Kamis (7/1).

Baca Juga

Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri

Ketua Kompolnas ini menyebut, rekomendasi final soal siapa saja sosok yang dianggap mumpuni mengisi kursi Kapolri akan diserahkan secara langsung oleh Kompolnas ke Presiden Joko Widodo.

"Finalnya diputuskan oleh Kompolnas untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden meminta pertimbangan ke DPR," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan kemungkinan untuk proses pengajuan nama calon Kapolri dari Presiden Jokowi ke DPR akan dilakukan pada 11 Januari 2021 mendatang.

"Dari Presiden ke DPR mungkin tanggal 11/1/2021 sudah diserahkan. Tapi dari Kompolnas atau ke Kompolnas kan kapan-kapan, bisa besok, bisa tanggal 10/1, bisa tanggal 11/1 pagi," ucap Mahfud.

Sejauh ini, ada beberapa perwira tinggi Polri berbintang tiga yang disebut-sebut sebagai calon kuat menggantikan Idham pada akhir Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (HO-Youtube Kemenkominfo)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (HO-Youtube Kemenkominfo)

Mereka di antaranya ialah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan bahwa nama calon Kapolri yang baru sudah disiapkan. Moeldoko enggan menyampaikan nama ataupun inisial jenderal yang akan menggantikan Idham.

"Kebetulan tidak di kantong saya," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan sejumlah nama untuk mengisi kursi nomor satu di Korps Bhayangkara itu.

Nantinya, Jokowi akan menyerahkan satu nama ke DPR untuk kemudian calon tersebut mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. (Knu)

Baca Juga

IPW Duga Wakapolri Gatot Eddy Disiapkan Gantikan Idham Azis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemendagri Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Cakada ke KPU
Indonesia
Kemendagri Soroti Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Cakada ke KPU

"Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi," tegasnya

Banjir Jakarta, Anies Diminta Tunjukkan Tindakan Nyata Bukan Sekadar Kata-Kata
Indonesia
Banjir Jakarta, Anies Diminta Tunjukkan Tindakan Nyata Bukan Sekadar Kata-Kata

Banjir yang kembali terjadi di Jakarta menuai pertanyaan soal manajemen krisis di lingkup Pemprov DKI.

Pekerja Kantoran Diingatkan Patuhi WFH, Kadishub: Bukan Kemudian 'Kongkow'
Indonesia
Pekerja Kantoran Diingatkan Patuhi WFH, Kadishub: Bukan Kemudian 'Kongkow'

Indikator menilai kebijakan itu efektif atau tidak dari kinerja lalu lintas

Indonesia Catatkan 17 Kasus Varian Baru Corona SARS-CoV-2
Indonesia
Indonesia Catatkan 17 Kasus Varian Baru Corona SARS-CoV-2

"Satu kasus harian B1531 yang ditemukan di Bali diambil spesimennya pada pada tanggal 25 Januari 2021 dan pasien ini ternyata pada tanggal 16 Februari 2021 meninggal dunia," kata Siti.

Tolak Jadi Wamen, Abdul Mu'ti Merasa Bukan Figur yang Tepat
Indonesia
Tolak Jadi Wamen, Abdul Mu'ti Merasa Bukan Figur yang Tepat

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti buka suara terkait penolakannya menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Maju.

Melawan Saat Ditangkap, Dua Terduga Teroris Ditembak Mati Densus 88
Indonesia
Melawan Saat Ditangkap, Dua Terduga Teroris Ditembak Mati Densus 88

Fasilitator pelarian Andi Baso yang merupakan DPO bom gereja Oukumene Samarinda tahun 2017

PSI Minta Anies Buat Aturan Jelas Soal Jam Malam di RT Zona Merah
Indonesia
PSI Minta Anies Buat Aturan Jelas Soal Jam Malam di RT Zona Merah

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov untuk segera membuat aturan detail pengawasan serta sanksi soal jam malam di RT zona merah, sehingga ada jeda waktu sosialisasi sebelum hari raya Idul Fitri.

MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin
Indonesia
MA Bantah Djoko Tjandra Punya Hubungan Dekat dengan Hakim Agung Syarifuddin

Mahkamah Agung (MA) membantah kabar yang menyebut Djoko Tjandra memiliki hubungan dekat dengan Ketua MA M Syarifuddin.

Bantu Loloskan WNI dari India Tanpa Karantina, Tiga Orang Ditangkap
Indonesia
Bantu Loloskan WNI dari India Tanpa Karantina, Tiga Orang Ditangkap

Polda Metro Jaya menangkap tiga orang yang terlibat dalam pemulangan seorang WNI dari India tanpa melalui proses karantina.

Sosok Ini Dinilai Cocok Masuk di Kabinet Jokowi
Indonesia
Sosok Ini Dinilai Cocok Masuk di Kabinet Jokowi

Beliau juga pernah mengalami penganiayaan politik dari musuh demokrasi