Mahfud MD Minta Pegawai dan Pejabat Kemenko Polhukam Netral

MerahPutih.com - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah rampung mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai pasangan bacapres dan bacawapres untuk Pilpres 2024, pada Kamis (19/10) kemarin.

Mahfud MD yang juga menjabat Menko Polhukam meminta seluruh pejabat utama dan pegawai di kementeriannya untuk bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis.

Baca Juga

Usai dari KPU, Ganjar dan Mahfud Merapat Ke Rumah Megawati

Mahfud mengimbau seluruh pegawai di Kemenko Polhukam untuk tidak mengurusi urusan politik. Dia menegaskan tidak meminta suara dari para pegawainya karena pilihan politik hak masing-masing individu.

"Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah,” kata Mahfud saat memberi arahan di Kemenko Polhukam, Jumat (20/10).

“Di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain," imbuhnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan pemilihan capres dan cawapres merupakan urusan pribadi dan tidak terkait dengan kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.

Baca Juga

Filosofi Pemilihan Tugu Proklamasi Jelang Pendaftaran Ganjar-Mahfud di KPU

Oleh karena itu, Mahfud meminta jajaran Kemenkopolhukam untuk tidak terlibat dalam persoalan peta politik menjelang kontestasi Pemilu 2024.

"Urusan Cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral," tegas Mahfud.

Mahfud menjelaskan politik yang perlu dikembangkan Kemenkopolhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan dan politik ideologis. Sehingga, kata dia, ideologi Pancasila kuat tertancap di Indonesia dan konstitusi UUD 1945 serta seluruh perangkat hukum dapat ditegakkan dengan disiplin.

Dengan demikian, Mahfud menegaskan etika dan moral politik harus tetap dilandasi budaya Indonesia. Dia meminta agar jangan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam untuk kepentingan politik elektoral.

“Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor, sehingga, jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah," ujar Mahfud. (Pon)

Baca Juga

Daftarkan Ganjar-Mahfud ke KPU, Megawati Harap Pemilu Demokratis, Adil, dan Jujur